Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuat pernyataan tegas yang menggemparkan. Ia secara gamblang meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk mencicil utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp2 triliun per tahun. Ultimatum ini berlaku sampai seluruh utang proyek ambisius tersebut lunas sepenuhnya.
Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan hasil dari rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang dihadiri langsung oleh Purbaya. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata kembali keuangan proyek-proyek strategis, terutama yang melibatkan BUMN. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana nasib APBN di tengah pusaran utang Whoosh ini?
Menkeu Purbaya: APBN Tak Boleh Ikut Campur!
Purbaya Yudhi Sadewa, sang Bendahara Negara, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menjadi penjamin atau penanggung utama utang Whoosh. Ini adalah sikap yang sangat jelas dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal. Purbaya ingin memastikan bahwa beban utang tidak beralih ke pundak rakyat melalui APBN.
Perkiraan bunga utang yang harus dibayar untuk Whoosh memang tidak main-main, mencapai Rp2 triliun per tahun. Angka ini cukup fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan operasional Whoosh yang selama setahun penuh diperkirakan hanya Rp1,5 triliun. Terlihat jelas ada "gap" finansial yang cukup besar.
"Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun. Basically, low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan?" jelas Purbaya usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta Selatan. Angka Rp500 miliar ini, menurutnya, adalah selisih yang masih bisa diatasi oleh Danantara tanpa harus membebani APBN.
Danantara dan ‘Kekuatan’ Dividen BUMN
Purbaya tidak asal bicara. Ia memiliki argumen kuat mengapa Danantara, di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani, dianggap mampu melunasi utang tersebut. Danantara adalah holding company BUMN yang memiliki kekuatan finansial luar biasa dari dividen perusahaan-perusahaan pelat merah. Dividen BUMN yang disetor ke negara tahun ini saja mencapai Rp80 triliun, dan bisa mencapai Rp90-100 triliun per tahun.
"Dapat (dividen BUMN) setahun Rp90 triliun-Rp100 triliun," ujarnya. Dengan pendapatan sebesar itu, Purbaya meyakini bahwa Danantara memiliki kapasitas untuk mencicil bunga utang kepada China Development Bank (CDB). Ini adalah sinyal bahwa BUMN harus lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proyek-proyek yang mereka jalankan.
Sikap Purbaya ini mencerminkan dorongan agar BUMN tidak lagi bergantung pada suntikan dana APBN untuk menutupi kerugian atau utang proyek-proyek besar. Ini adalah langkah menuju tata kelola BUMN yang lebih sehat dan akuntabel. Apalagi, Danantara sendiri merupakan entitas yang dibentuk dari konsolidasi BUMN-BUMN.
Mengurai Benang Kusut Perjanjian Utang Whoosh
Salah satu poin krusial yang diangkat Purbaya adalah interpretasi perjanjian utang dengan China Development Bank (CDB). Menurutnya, dalam perjanjian antara Indonesia dan China, tidak ada klausul yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menjadi penanggung utama pembayaran utang. Ini adalah celah hukum yang dimanfaatkan Purbaya untuk menekan Danantara.
"Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar," imbuh Purbaya. Ia menambahkan bahwa selama struktur pembayaran utang jelas dan terencana, pihak CDB biasanya tidak akan mempermasalahkan siapa yang membayar, asalkan kewajiban terpenuhi.
Pernyataan ini tentu saja menjadi sorotan. Jika benar tidak ada kewajiban pemerintah secara langsung, maka beban sepenuhnya ada pada entitas yang menandatangani perjanjian tersebut, yaitu konsorsium BUMN yang kini berada di bawah Danantara. Ini menjadi tantangan besar bagi Rosan Roeslani untuk mencari skema pembayaran yang paling efektif.
Reaksi Rosan Roeslani: Studi Ulang dan Panggilan Istana
Menanggapi permintaan tegas dari Menkeu Purbaya, CEO Danantara Rosan Roeslani memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menyebut bahwa pembicaraan di dalam rapat Dewas Danantara adalah ranah internal. Namun, Rosan memberikan indikasi bahwa pihaknya akan mempelajari ulang skema pembayaran utang Whoosh tersebut.
"Yang (utang) Whoosh mereka (Rosan) bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa (skema pembayaran utang Whoosh)," tutur Purbaya. Rosan akan menyampaikan hasil studinya kepada Menkeu Purbaya di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa Danantara sedang mencari solusi terbaik untuk memenuhi permintaan Menkeu.
Yang menarik, Rosan juga mengaku buru-buru dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat. Panggilan mendadak ini bisa diartikan sebagai sinyal bahwa isu utang Whoosh ini bukan hanya masalah teknis keuangan, tetapi juga memiliki dimensi politik yang cukup sensitif. Semua mata kini tertuju pada Istana dan bagaimana arah kebijakan selanjutnya akan ditentukan.
Mengapa Utang Whoosh Jadi Sorotan?
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, memang sudah menjadi sorotan sejak awal. Dimulai dengan janji tanpa APBN dan tanpa jaminan pemerintah, proyek ini kemudian menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) yang signifikan. Pembengkakan biaya ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk terlibat lebih dalam, termasuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN terkait.
Keterlibatan APBN dalam proyek yang awalnya dijanjikan mandiri ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik dari publik. Oleh karena itu, sikap tegas Menkeu Purbaya untuk tidak lagi melibatkan APBN dalam pembayaran utang Whoosh sangat diapresiasi. Ini adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Tantangan di Balik Megaproyek Kereta Cepat
Kasus utang Whoosh ini menyoroti kompleksitas dalam pembangunan megaproyek infrastruktur, terutama yang melibatkan pendanaan internasional. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari kelayakan finansial, risiko operasional, hingga implikasi politik dan sosial. Menyeimbangkan antara ambisi pembangunan dan kehati-hatian fiskal adalah tantangan besar.
Bagi Danantara dan Rosan Roeslani, tugas ini bukan hanya sekadar mencari uang Rp2 triliun per tahun. Ini adalah tentang membangun model bisnis yang berkelanjutan untuk Whoosh, memastikan proyek ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga aset yang menguntungkan secara finansial. Mereka harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan operasional Whoosh, atau mencari sumber dana internal BUMN yang paling efisien.
Di sisi lain, sikap Purbaya juga menjadi sinyal bagi BUMN lain. Bahwa era "manja" dan bergantung pada APBN sudah berakhir. BUMN harus lebih profesional, efisien, dan bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan investasi dan utang yang mereka ambil. Masa depan Whoosh kini ada di tangan Danantara, dan publik menanti solusi terbaik tanpa membebani APBN.
