Dialog Transisi Energi Indonesia (IETD) 2025 baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kebijakan subsidi energi di Tanah Air. Forum bergengsi ini menyoroti bahwa alokasi subsidi yang digelontorkan pemerintah selama ini masih belum tepat sasaran. Fokusnya justru masih terpaku pada energi fosil, bukan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Mengapa Subsidi Energi Fosil Jadi Masalah?
Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Sripeni Inten Cahyani, menegaskan bahwa subsidi seharusnya menjadi pendorong utama transisi energi. Namun, realitasnya, subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan jenis subsidi energi lainnya masih mengalir deras ke sektor energi fosil. Ini tentu menjadi ironi di tengah upaya global untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih.
Sripeni menambahkan, tujuan utama transisi energi adalah membuat EBT lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, dengan subsidi yang terus memanjakan energi fosil, daya saing EBT menjadi terhambat. Konsumen pun enggan beralih karena harga energi fosil terasa lebih murah berkat suntikan subsidi.
Tantangan Geopolitik dan Ego Nasional Hantui Transisi Energi
Selain isu subsidi, IETD 2025 juga membahas tantangan global yang tak kalah pelik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya menyoroti ketegangan geopolitik dan pelemahan multilateralisme sebagai penghambat utama. Masing-masing negara cenderung mengedepankan ego dan kepentingan nasional, seringkali mengabaikan isu krusial seperti krisis iklim yang dampaknya dirasakan bersama.
Menurut Sripeni, SBY menekankan pentingnya keseimbangan. Kepentingan nasional memang prioritas, tetapi tidak boleh sampai mengesampingkan tanggung jawab kolektif untuk menjaga bumi yang sama. Krisis iklim adalah masalah global yang membutuhkan solusi global, bukan sekadar solusi parsial dari satu negara.
Tiga Strategi Utama untuk Transisi Energi Berdampak
IETD 2025 tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga menawarkan solusi konkret. Forum ini merekomendasikan tiga strategi utama yang terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan utamanya adalah memastikan transisi energi Indonesia berjalan efektif dan memberikan dampak maksimal.
Langkah Cepat: Strategi Jangka Pendek (1-2 Tahun)
Dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan, ada tiga langkah strategis yang bisa segera diimplementasikan:
- Integrasi PLTS dan Baterai ke Pembangunan Desa: Menggabungkan program 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan baterai tersebar ke dalam rencana pembangunan ekonomi desa berbasis energi terbarukan. Ini akan memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus mempercepat adopsi EBT di tingkat akar rumput.
- Penambahan Kuota PLTS Atap: Pemerintah didorong untuk menambah kuota PLTS atap. Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari sektor industri, komunitas, dan masyarakat umum dalam transisi energi, menjadikan mereka bagian dari solusi.
- Penerapan Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT): Konsep PBJT harus segera diterapkan untuk memperluas akses energi terbarukan bagi sektor industri. Dengan begitu, industri bisa lebih mudah mendapatkan pasokan listrik bersih, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan daya saing.
Membangun Pondasi Kuat: Strategi Jangka Menengah (3-4 Tahun)
Untuk jangka waktu tiga hingga empat tahun ke depan, IETD 2025 merekomendasikan enam strategi untuk menciptakan "kondisi yang memungkinkan" (enabling condition) bagi percepatan transisi energi:
- Edukasi dan Partisipasi Publik: Memperkuat edukasi, partisipasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap program transisi energi, termasuk program 100 GW PLTS. Dukungan masyarakat adalah kunci keberhasilan setiap kebijakan besar.
- Regulasi Proyek EBT yang Bankable: Menyiapkan regulasi yang komprehensif dan jelas untuk membuat proyek energi terbarukan menjadi layak secara finansial (bankable). Kepastian hukum dan ekonomi akan menarik lebih banyak investasi.
- Penyelarasan Instrumen Keuangan dan Pasar Karbon: Menyelaraskan instrumen keuangan dan pasar karbon dengan sasaran dan peta jalan yang jelas. Ini akan menciptakan ekosistem pendanaan yang mendukung proyek EBT dan memberikan nilai ekonomi pada pengurangan emisi karbon.
- Perbaikan Sistem Kelistrikan: Meningkatkan operasi sistem kelistrikan dan kapasitas pemangku kepentingan sektor kelistrikan. Hal ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan integrasi energi terbarukan yang masif tanpa mengganggu stabilitas pasokan.
- Pengarusutamaan Pekerjaan Hijau: Mengarusutamakan pengetahuan dan keterampilan terkait pekerjaan hijau pada sistem pendidikan dan pelatihan. Ini akan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk industri EBT yang terus berkembang.
- Penciptaan Ekosistem Hidrogen Hijau: Membangun ekosistem hidrogen hijau secara bertahap, bertumpu pada ketersediaan listrik murah, penguasaan teknologi yang efisien, dan dukungan regulasi. Hidrogen hijau dipandang sebagai salah satu solusi energi masa depan yang menjanjikan.
Visi Jangka Panjang: Kepemimpinan dan Konsistensi Kebijakan
Secara jangka panjang, IETD 2025 mendorong pemerintah untuk memastikan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. Ini berarti menciptakan landasan legal yang kokoh yang memberikan kepastian dan konsistensi kebijakan transisi energi dalam jangka panjang.
"Pemerintah harus tetap komitmen, harus konsisten di dalam melaksanakan kebijakan, dan harus continue," tegas Sripeni. Konsistensi, komitmen, dan kontinuitas kebijakan adalah tiga pilar utama yang akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tanpa itu, upaya transisi energi hanya akan jalan di tempat.
IETD 2025: Platform Penting untuk Masa Depan Energi Indonesia
IETD 2025 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Forum ini berfungsi sebagai platform krusial bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berbagi pandangan, dan mengangkat isu-isu penting seputar transisi energi di Indonesia.
Dengan tema "Delivering Impactful Energy Transition," IETD 2025 yang berlangsung pada 6-8 Oktober di Jakarta ini berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi strategis. Harapannya, rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat langkah menuju kemandirian energi yang bersih dan berkelanjutan.
