Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) siap menggebrak! Mereka menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah, menyalurkan pembiayaan fantastis sebesar Rp200 triliun. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan harapan besar untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di seluruh pelosok Indonesia.
Komitmen ambisius ini lahir dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang digelar di Makassar, pada Kamis, 25 September 2025. Pertemuan penting ini menjadi landasan bagi strategi besar untuk memberdayakan ekonomi akar rumput, memastikan roda perekonomian berputar lebih cepat dan merata.
BPR-BPRS: Jembatan Akses Pembiayaan Masyarakat Kecil
Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menegaskan bahwa BPR-BPRS memegang peranan krusial sebagai jembatan utama akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Mereka bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan mitra strategis yang memahami denyut nadi ekonomi lokal. Peran ini sangat vital, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional.
Dengan jaringan yang tersebar luas, mencapai 6.676 kantor di seluruh Indonesia, serta melayani lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS memiliki jangkauan yang tak tertandingi. Mereka mampu menembus segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh bank umum. Inilah yang membuat keterlibatan BPR-BPRS sangat penting untuk memastikan program pembiayaan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kinerja Gemilang di Tengah Tantangan Ekonomi
Meskipun kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian, industri BPR-BPRS menunjukkan kinerja yang sangat positif sepanjang periode Juni 2023 hingga Juni 2024. Total kredit yang disalurkan tumbuh signifikan sebesar 7,17%, mencapai angka Rp162,57 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sektor UMKM dan kemampuan BPR-BPRS dalam menyalurkan pembiayaan terus meningkat.
Tidak hanya itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan sebesar 7,01%, menembus Rp154,63 triliun. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap BPR-BPRS sebagai tempat menyimpan dana. Komponen tabungan naik 7,29%, dan deposito tumbuh 6,90%, menunjukkan bahwa masyarakat semakin nyaman dan yakin dengan stabilitas serta layanan yang ditawarkan.
Jumlah rekening nasabah juga terus bertambah, mencapai 20,03 juta, naik 3,30%. Kenaikan rata-rata tabungan dan deposito ini menjadi bukti nyata bahwa BPR-BPRS berhasil membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Ini adalah fondasi penting untuk ekspansi pembiayaan di masa depan.
Konsolidasi Bukan Halangan, Justru Penguatan
Menariknya, meskipun jumlah unit BPR-BPRS mengalami penurunan menjadi 1.557 unit akibat proses konsolidasi, kapasitas pembiayaan industri ini justru tetap tumbuh. Penurunan jumlah unit ini bukan berarti kemunduran, melainkan bagian dari upaya penguatan dan efisiensi industri. Konsolidasi bertujuan untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih kuat, sehat, dan mampu bersaing di era modern.
Tedy Alamsyah menjelaskan bahwa proses konsolidasi ini justru memperkuat fondasi industri, memungkinkan BPR-BPRS untuk menawarkan layanan yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas. Dengan demikian, meskipun jumlah unit berkurang, kualitas dan kapasitas layanan justru meningkat, memastikan bahwa mereka tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
7 Agenda Prioritas untuk Masa Depan Industri BPR-BPRS
Rakernas Perbarindo 2025 tidak hanya menghasilkan komitmen pembiayaan, tetapi juga merumuskan tujuh agenda prioritas yang akan menjadi panduan bagi industri ke depan. Agenda-agenda ini dirancang untuk memastikan BPR-BPRS tetap relevan, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman.
- Peningkatan Kompetensi SDM: Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset terpenting. Peningkatan kompetensi akan memastikan para pelaku BPR-BPRS memiliki keahlian yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Ini termasuk pelatihan dalam literasi digital, manajemen risiko, dan layanan pelanggan yang prima.
- Percepatan Digitalisasi melalui Core Banking System: Di era serba digital, modernisasi sistem perbankan adalah keharusan. Percepatan digitalisasi melalui implementasi core banking system akan meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan kemudahan akses bagi nasabah. Ini akan membuka peluang baru untuk layanan perbankan digital yang lebih inovatif.
- Penyesuaian Kebijakan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai): Penyesuaian kebijakan CKPN sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan BPR-BPRS. Kebijakan yang lebih fleksibel dan realistis akan memungkinkan mereka untuk mengelola risiko kredit dengan lebih efektif, tanpa menghambat ekspansi pembiayaan ke sektor UMKM.
- Perluasan Akses Data: Akses terhadap data yang lebih luas dan terintegrasi akan membantu BPR-BPRS dalam melakukan analisis kredit yang lebih akurat dan mitigasi risiko yang lebih baik. Ini juga akan mendukung inovasi produk dan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan nasabah.
- Stabilisasi Modal Inti Minimum: Penguatan modal inti minimum adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan industri. Dengan modal yang lebih kuat, BPR-BPRS akan lebih siap menghadapi gejolak ekonomi dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan.
- Kajian Ulang atas Penerapan SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat): Mengkaji ulang penerapan SAK EP akan memastikan bahwa standar akuntansi yang digunakan sesuai dengan karakteristik dan skala bisnis BPR-BPRS. Hal ini akan mempermudah pelaporan keuangan dan memastikan transparansi yang lebih baik.
- Penurunan Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) secara Bertahap untuk Memperkuat Ekspansi Pembiayaan: Penyesuaian rasio CAR secara bertahap dapat memberikan ruang gerak lebih bagi BPR-BPRS untuk memperluas penyaluran kredit. Dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, langkah ini akan mendukung misi mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan UMKM.
Kolaborasi Kunci, Ekonomi Meroket
Tedy Alamsyah juga menekankan bahwa Perbarindo terus berupaya menggali positioning BPR-BPRS terkait beberapa regulasi yang mempengaruhi kondisi bisnis mereka saat ini. Ini adalah bagian dari adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Perbarindo menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS akan menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Sinergi ini akan memberdayakan UMKM secara signifikan, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga akses pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menguatkan ekonomi daerah secara keseluruhan.
"Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," pungkas Tedy. Komitmen ini bukan hanya janji, melainkan sebuah deklarasi kesiapan BPR-BPRS untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan merata. Dengan Rp200 triliun yang siap dikucurkan, masa depan UMKM dan ekonomi lokal tampak semakin cerah.
