Siapa sangka, di balik kemegahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini dikenal sebagai Whoosh, tersimpan cerita panjang penuh drama dan permasalahan serius. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini secara terang-terangan membongkar "borok" yang sempat melanda proyek infrastruktur kebanggaan Indonesia ini. Pengakuannya mengejutkan banyak pihak, menggambarkan betapa rumitnya proses pembangunan Whoosh di awal.
"Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang," tegas Luhut di Jakarta pada Kamis (16/10) lalu. Pernyataan ini bukan sekadar kiasan, melainkan gambaran nyata dari berbagai kendala krusial yang harus dihadapi timnya. Proyek ini, menurut Luhut, memang sudah bermasalah sejak dini, jauh sebelum ia ditugaskan untuk mengatasinya.
Pembengkakan Dana Fantastis: Dari US$6 Miliar Jadi US$7,2 Miliar
Salah satu masalah paling mencolok yang mengemuka adalah pembengkakan nilai proyek yang tak terkendali. Awalnya, proposal dari China menawarkan nilai investasi sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (dengan kurs Rp14.280 per dolar AS kala itu). Angka ini menjadi dasar pertimbangan awal Indonesia.
Namun, seiring berjalannya waktu, nilai investasi proyek tersebut tiba-tiba melesat menjadi US$7,2 miliar atau setara dengan Rp116,54 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Lonjakan biaya ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi beban finansial yang tidak ringan bagi negara. Perhitungan investasi yang kurang cermat di awal menjadi pangkal dari masalah ini.
Konstruksi Semrawut: Pilar Tanpa Izin dan Bencana Drainase
Selain masalah finansial, pelaksanaan pembangunan di lapangan juga jauh dari kata mulus. Luhut mengungkapkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan, bahkan cenderung mengabaikan prosedur dan keselamatan. Salah satu contoh paling mencolok adalah pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3+800.
Pembangunan pilar tersebut dilakukan tanpa izin yang jelas dari pihak berwenang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan menyatakan bahwa tindakan ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan di sekitarnya. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan pengawasan yang ketat pada tahap awal proyek.
PUPR Turun Tangan: Proyek Sempat Dihentikan Demi Keselamatan
Masalah tidak berhenti sampai di situ. Pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek juga dinilai buruk dan tidak dibangun sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Akibatnya, setiap kali hujan deras, proyek ini kerap menimbulkan genangan air parah pada ruas Tol Jakarta-Cikampek.
Genangan air tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memicu kemacetan panjang dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Melihat kondisi yang membahayakan ini, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi pada tahun 2020 lalu akhirnya mengambil tindakan tegas. Mereka sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Penghentian proyek ini dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Ini adalah bukti nyata betapa seriusnya masalah yang dihadapi proyek Whoosh, hingga harus dihentikan demi memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap standar konstruksi.
Jokowi Bentuk Komite Penyelamat, Luhut Jadi Nahkoda
Melihat kondisi proyek yang semakin pelik dan berpotensi merugikan negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tinggal diam. Untuk mengatasi masalah yang menumpuk, Presiden Jokowi membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Pembentukan komite ini menunjukkan urgensi dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan proyek strategis nasional ini.
Pembentukan komite tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini diteken Jokowi pada Rabu (6/10), dan secara resmi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemimpin komite tersebut.
Misi Penyelamatan Luhut: Audit BPKP dan Negosiasi Ulang dengan China
Menerima "barang busuk" seperti yang diungkapkannya, Luhut langsung bergerak cepat. Ia memimpin upaya perbaikan menyeluruh atas masalah yang terjadi pada proyek Whoosh. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan audit proyek secara komprehensif. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, audit ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain audit internal, Luhut juga memimpin negosiasi ulang yang alot dengan pihak China. Negosiasi ini sangat krusial untuk meninjau kembali kesepakatan awal, membahas pembengkakan biaya, serta mencari solusi terbaik agar proyek dapat dilanjutkan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Proses negosiasi ini tentu bukan perkara mudah, mengingat besarnya nilai proyek dan kepentingan kedua belah pihak.
Whoosh Beroperasi, Namun Menyisakan Utang Triliunan Rupiah
Berkat kerja keras dan negosiasi yang panjang, proyek Whoosh akhirnya bisa diselesaikan dan diresmikan. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini kini telah beroperasi, melayani rute Jakarta-Bandung dan menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa konsekuensi.
Meskipun Whoosh kini melaju kencang, proyek ini masih menyisakan utang yang cukup besar. Sebanyak 75 persen dari total biaya proyek yang mencapai US$7,2 miliar didapat dari pinjaman China Development Bank. Beban utang ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap proyek megah, ada perhitungan finansial dan risiko yang harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Pelajaran Berharga dari Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kisah di balik pembangunan Whoosh, dengan segala permasalahannya yang diungkap Luhut, menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, perhitungan investasi yang akurat, serta pengawasan konstruksi yang ketat sejak awal. Tanpa itu, proyek sebesar apapun berpotensi menjadi "barang busuk" yang membebani negara.
Keberhasilan Whoosh beroperasi adalah hasil dari upaya penyelamatan yang luar biasa. Namun, pengalaman ini juga menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang baik adalah kunci utama dalam setiap pembangunan infrastruktur berskala besar. Semoga pengalaman ini menjadi cermin agar proyek-proyek masa depan dapat berjalan lebih efisien dan minim masalah.
