Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan taringnya dalam negosiasi besar yang akan mengubah lanskap kepemilikan aset strategis negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan keputusan divestasi saham PT Freeport Indonesia bisa rampung bulan depan, tepatnya Oktober 2025. Ini bukan sekadar transaksi biasa, melainkan langkah krusial untuk menambah porsi kepemilikan negara hingga 12 persen.
Wacana penambahan saham ini telah menjadi sorotan publik, mengingat sejarah panjang dan kompleks hubungan antara Indonesia dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah berharap, dengan negosiasi yang alot, penambahan saham yang disepakati bisa jauh di atas angka 10 persen yang sebelumnya sempat dibahas. Sebuah langkah ambisius yang patut ditunggu hasilnya.
Divestasi Saham: Mengapa Ini Penting untuk Indonesia?
Divestasi saham adalah proses pelepasan sebagian kepemilikan perusahaan kepada pihak lain. Dalam konteks Freeport, ini berarti PT Freeport McMoran, induk perusahaan, akan menjual sebagian sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan negara memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya alamnya sendiri.
Sejak awal beroperasi, Freeport Indonesia telah menjadi salah satu produsen tembaga dan emas terbesar di dunia, dengan cadangan melimpah di Papua. Namun, kepemilikan mayoritas oleh pihak asing seringkali memicu perdebatan tentang keadilan dan kedaulatan ekonomi. Penambahan saham ini adalah upaya nyata untuk mengembalikan kendali ke tangan bangsa.
Negosiasi Alot di Balik Layar
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa tahapan negosiasi masih terus berlangsung intensif. Pemerintah tidak main-main dalam upaya ini, bahkan telah melakukan pembahasan berulang kali dengan perwakilan Freeport McMoran pada awal pekan lalu. Fokus utamanya adalah mendiskusikan keseluruhan proses perpanjangan operasi Freeport yang akan berakhir pada 2041.
Pertemuan-pertemuan ini bukan hanya membahas angka, tetapi juga masa depan operasional tambang raksasa tersebut. Dengan perpanjangan operasi hingga 2041, penambahan saham menjadi semakin vital untuk memastikan manfaat maksimal bagi Indonesia dalam jangka panjang. Ini adalah pertaruhan besar bagi kedaulatan ekonomi negara.
Arahan Langsung dari Presiden Prabowo Subianto
Dorongan kuat untuk penambahan saham ini datang langsung dari pucuk pimpinan negara. Menteri Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan jelas terkait divestasi ini. Salah satu tawaran yang diusulkan adalah penambahan saham di atas 10 persen, dengan harapan bisa mencapai angka 12 persen.
Arahan Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kepemilikan negara di sektor strategis. Ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang menegaskan kedaulatan dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebuah visi yang kuat untuk masa depan bangsa.
Mengejar Saham "Gratis" atau Harga Termurah
Salah satu poin paling menarik dalam negosiasi ini adalah harapan pemerintah agar divestasi saham tambahan ini bisa diperoleh secara gratis. Jika pun harus membayar, pemerintah menuntut agar harganya sangat rendah, bahkan semurah-murahnya. Ini adalah strategi negosiasi yang berani dan ambisius.
"Jadi sangat kecil sekali dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah," tegas Bahlil. Permintaan ini bukan tanpa dasar. Pemerintah berargumen bahwa sebagai pemilik lahan dan sumber daya, Indonesia berhak mendapatkan porsi yang lebih besar dengan biaya minimal, terutama setelah puluhan tahun Freeport beroperasi di tanah air.
Dampak Potensial Penambahan Saham
Jika negosiasi ini berhasil dan pemerintah berhasil menambah kepemilikan saham hingga 12 persen, dampaknya akan sangat signifikan. Pertama, ini akan meningkatkan pendapatan negara dari dividen dan royalti. Kedua, pemerintah akan memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, mulai dari operasional hingga kebijakan lingkungan.
Lebih dari itu, penambahan saham ini juga akan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata investor global. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan rakyatnya, sekaligus menjaga iklim investasi yang stabil. Ini adalah sinyal positif bagi kedaulatan ekonomi.
Sejarah Panjang Divestasi Freeport
Proses divestasi Freeport bukanlah hal baru. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (sekarang MIND ID) telah berhasil mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Akuisisi mayoritas ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya nasionalisasi aset strategis.
Dengan kepemilikan 51 persen, Indonesia telah menjadi pemegang saham mayoritas. Namun, dorongan untuk menambah porsi hingga 12 persen lagi menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti di situ. Ada ambisi yang lebih besar untuk memaksimalkan kontrol dan manfaat dari tambang emas dan tembaga raksasa ini.
Menanti Keputusan Krusial di Bulan Oktober
Semua mata kini tertuju pada bulan Oktober 2025, ketika keputusan final divestasi saham Freeport diharapkan akan diambil. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan arah masa depan salah satu aset tambang terbesar di Indonesia. Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk mengutamakan kepentingan nasional.
Kita patut menantikan bagaimana pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dan arahan Presiden Prabowo Subianto, akan menuntaskan negosiasi ini. Akankah Freeport benar-benar "melepas" sahamnya secara gratis atau dengan harga yang sangat murah? Hanya waktu yang akan menjawab, dan dampaknya akan terasa hingga generasi mendatang.
