Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi membuka peluang untuk mengevaluasi anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Keputusan ini sontak menjadi sorotan, mengingat MBG adalah salah satu program unggulan yang digadang-gadang akan menjadi prioritas utama pemerintahan mendatang. Langkah Kemenkeu ini menunjukkan komitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien.
Mengapa Anggaran Fantastis Ini Dievaluasi?
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, yang akrab disapa Prima, menjelaskan bahwa evaluasi ini bukanlah hal yang eksklusif untuk program MBG semata. Menurutnya, semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) di bawah Kabinet Merah Putih akan melalui proses evaluasi serupa. Ini adalah prosedur standar untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
Evaluasi menyeluruh ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara, terutama dengan adanya pemerintahan baru yang akan segera bertugas. Kemenkeu bertindak sebagai penjaga gerbang keuangan negara, memastikan bahwa setiap program, sebesar apapun, memiliki dasar perencanaan yang kuat dan potensi implementasi yang optimal. Proses ini akan meninjau efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Lonjakan Anggaran: Dari Rp71 Triliun ke Rp335 Triliun, Apa yang Berubah?
Angka Rp335 triliun untuk tahun 2026 ini memang sangat mencolok jika dibandingkan dengan anggaran MBG di tahun 2025 yang hanya Rp71 triliun. Prima menjelaskan bahwa lonjakan signifikan ini sejalan dengan target dan kebutuhan program yang lebih tinggi di tahun depan. Ini mengindikasikan ambisi besar pemerintah untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan kualitas gizi bagi lebih banyak penerima manfaat.
Peningkatan anggaran ini bisa berarti program MBG akan menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh pelosok Indonesia, atau mungkin juga ada peningkatan standar gizi dan variasi makanan yang ditawarkan. Tentunya, dengan target yang lebih tinggi, kebutuhan logistik, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung juga akan membengkak. Inilah yang menjadi dasar bagi Kemenkeu untuk melakukan evaluasi mendalam.
Skema Baru Pencairan: Solusi atau Tantangan Baru?
Salah satu aspek menarik yang diungkap Prima adalah optimisme Kemenkeu terhadap kecepatan penyaluran anggaran MBG tahun depan. Optimisme ini bukan tanpa alasan; pemerintah telah mengubah skema pencairan dana sejak April 2025. Sebelumnya, program ini menggunakan sistem reimbursement atau penggantian biaya kepada mitra atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, kini Kemenkeu telah beralih ke sistem transfer di awal, berbasis rencana atau proposal SPPG per 10 hari. Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat aliran dana ke lapangan, mengurangi beban administratif, dan memastikan ketersediaan modal bagi para penyedia makanan. Dengan skema baru ini, SPPG tidak perlu lagi menalangi biaya terlebih dahulu, yang seringkali menjadi kendala bagi usaha kecil.
Prima menambahkan bahwa Kemenkeu juga telah menambah ahli untuk menangani aspek administrasi dan operasional program. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memperlancar proses pencairan dan meminimalkan potensi hambatan birokrasi. Ini adalah langkah proaktif untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi program berskala raksasa ini.
Kilas Balik Program MBG 2025: Capaian dan Kendala Awal
Meskipun program MBG baru berjalan, Kemenkeu mencatat realisasi anggaran yang cukup pesat di tahun 2025. Hingga saat ini, sekitar Rp20 triliun dari anggaran telah tersalurkan, menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat, dan melibatkan sekitar 13 ribu SPPG. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, menandakan bahwa program mulai menemukan ritmenya.
Namun, perjalanan program ini di tahun 2025 juga tidak luput dari dinamika anggaran. Awalnya, Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG. Pemerintah sempat menyediakan tambahan Rp100 triliun sebagai cadangan, jika Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan dana ekstra untuk menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam mendukung program prioritas.
Menariknya, BGN pada akhirnya hanya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun, yang kemudian direvisi lagi menjadi hanya Rp28 triliun. Penurunan permintaan ini disebabkan oleh "keterbatasan waktu menyerap anggaran" di tahun berjalan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kebutuhan, kapasitas operasional untuk menyerap dana besar dalam waktu singkat masih menjadi tantangan.
Mengenai permohonan tambahan anggaran Rp28 triliun tersebut, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti tidak menjelaskan secara gamblang apakah Kemenkeu sudah pasti menyetujuinya atau tidak. Ia hanya menegaskan bahwa mekanisme pengajuan tambahan anggaran ini sama dengan anggaran K/L lainnya. Artinya, setiap permohonan akan dihitung programnya, diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran, dan dilakukan asesmen ketat oleh DJA. Ini menunjukkan bahwa Kemenkeu tidak akan serta-merta menyetujui setiap permintaan tanpa evaluasi mendalam.
Menanti Keputusan Akhir: Akankah Anggaran Rp335 Triliun Lolos Tanpa Potongan?
Evaluasi anggaran Rp335 triliun untuk MBG tahun 2026 ini menjadi penentu masa depan program tersebut. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah: akankah anggaran sebesar itu lolos tanpa potongan, ataukah Kemenkeu akan merekomendasikan penyesuaian? Keputusan ini akan sangat bergantung pada hasil asesmen Kemenkeu terhadap perencanaan, target, dan kapasitas implementasi program.
Di satu sisi, program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, yang merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Di sisi lain, Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan bahwa setiap pengeluaran negara efisien dan memberikan dampak maksimal. Keseimbangan antara kebutuhan sosial dan kehati-hatian anggaran menjadi kunci dalam pengambilan keputusan ini.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Sukses Program Raksasa Ini
Dengan skala anggaran yang sangat besar dan jangkauan program yang luas, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen krusial bagi keberhasilan MBG. Proses evaluasi Kemenkeu diharapkan tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada mekanisme pengawasan, pelaporan, dan mitigasi risiko. Publik berhak mengetahui bagaimana dana triliunan rupiah ini akan digunakan dan dampak nyata yang dihasilkan.
Ke depan, koordinasi yang kuat antara Kemenkeu, BGN, dan seluruh pihak terkait akan sangat menentukan. Dengan evaluasi yang cermat dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan optimal, mencapai targetnya, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa, tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
