Jakarta, CNN Indonesia – Sebuah fakta mengejutkan terungkap dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengelolaan anggaran daerah. Dana pemerintah daerah (pemda) senilai fantastis, mencapai Rp233 triliun, diproyeksikan akan menganggur di bank pada tahun 2025. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan cerminan dari sebuah "kebiasaan buruk" yang sudah berlangsung lama dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, atau yang akrab disapa Prima, menegaskan bahwa masalah ini bukanlah hal baru. Ini adalah siklus yang terus berulang, di mana uang triliunan rupiah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, justru hanya mengendap tanpa aktivitas berarti. Kondisi ini tentu menjadi sorotan serius bagi efektivitas APBD dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kebiasaan Buruk Pemda yang Bikin Anggaran Mandek
Permasalahan utama bermula dari proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terlambat. Biasanya, perencanaan untuk tahun berikutnya baru dimulai pada September atau Oktober di tahun berjalan. Keterlambatan ini menjadi pangkal dari serangkaian masalah yang mengikutinya.
Setelah perencanaan yang molor, proses penandatanganan kontrak untuk belanja APBD pun ikut tertunda, seringkali baru terealisasi pada April tahun berikutnya. Akibatnya, realisasi belanja daerah baru bisa dikebut secara masif pada tiga bulan terakhir sebelum tutup tahun anggaran, yaitu sekitar Oktober hingga Desember. Siklus ini menciptakan penumpukan dana yang signifikan.
Mengapa Dana Triliunan Ini Bisa Mengendap?
Dengan siklus perencanaan dan realisasi yang lambat, dana yang seharusnya segera dibelanjakan justru terakumulasi. Uang sisa dari tahun sebelumnya, ditambah lagi dengan transfer dana baru, semuanya berkumpul di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Inilah yang menyebabkan saldo kas pemda di bank menjadi sangat tinggi dan tidak efisien.
Prima menjelaskan bahwa menjelang akhir tahun, sebagian besar uang yang mengendap ini memang akan dicairkan untuk berbagai pembayaran. Ia memperkirakan, nominal uang yang mengendap pada akhirnya akan menyusut hingga sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun. Namun, angka tersebut tetaplah sangat besar untuk sebuah dana yang seharusnya berputar di perekonomian.
Bentuk dari uang yang mengendap ini pun beragam, salah satunya adalah simpanan giro. Dana-dana ini nantinya akan digunakan untuk melunasi berbagai kontrak dan kewajiban pemda. Sayangnya, tidak semua daerah mampu membelanjakan APBD mereka secara optimal, sehingga ada sebagian uang yang benar-benar "nongkrong" di bank tanpa dimanfaatkan.
Angka Fantastis yang Terus Membengkak
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah dana pemda yang mengendap di bank terus mengalami peningkatan. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa per Agustus 2024, dana pemda yang "nganggur" di bank mencapai Rp192,57 triliun. Angka ini sudah naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ini terjadi karena pemerintah pusat tetap melakukan transfer ke daerah (TKD) sesuai jadwal, sementara belanja di tingkat daerah justru berjalan lambat. Data dari Kemenkeu menunjukkan bahwa duit mengendap pemda di perbankan saat ini menjadi yang paling tinggi sejak tahun 2021. Ini menandakan bahwa masalah ini semakin parah dan membutuhkan perhatian serius.
Suahasil Nazara sangat berharap agar pemerintah daerah bisa segera mempercepat belanjanya. Dengan akselerasi belanja APBD, diharapkan dana tersebut mampu memberikan stimulus yang signifikan bagi perekonomian di daerah, bekerja sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika tidak, potensi pertumbuhan ekonomi daerah akan terbuang sia-sia.
Daerah Mana Saja yang Paling Banyak ‘Menimbun’ Dana?
Penumpukan dana ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa daerah yang tercatat memiliki saldo kas mengendap paling tinggi di perbankan. Ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dan efisiensi pengelolaan anggaran antar daerah.
Berikut adalah daftar wilayah dengan dana pemda paling banyak mengendap di perbankan:
- Jawa: Mencatat Rp84,77 triliun, berasal dari 119 pemda. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa adalah pusat ekonomi, masalah ini tetap signifikan.
- Kalimantan: Menyimpan Rp51,34 triliun, dari 61 pemda. Potensi besar di Kalimantan belum sepenuhnya termanfaatkan.
- Sumatra: Dengan Rp43,63 triliun, dari 164 pemda. Jumlah pemda yang banyak berkontribusi pada akumulasi dana ini.
- Sulawesi: Terdapat Rp19,27 triliun, dari 87 pemda. Pembangunan di Sulawesi bisa lebih cepat jika dana ini berputar.
- Maluku dan Papua: Mencatat Rp17,34 triliun, dari 67 pemda. Wilayah ini sangat membutuhkan stimulus ekonomi.
- Bali dan Nusa Tenggara: Dengan Rp16,75 triliun, dari 44 pemda. Meskipun pariwisata dominan, dana ini tetap penting untuk sektor lain.
Tantangan dan Harapan Kemenkeu
Kemenkeu menyadari bahwa tantangan terbesar bagi daerah adalah bagaimana mempercepat realisasi belanja. Perbaikan jadwal kontrak dan proses pengadaan barang/jasa menjadi kunci agar saldo kas tidak terlihat tinggi dan dana bisa segera dimanfaatkan. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga masalah komitmen dan kapasitas.
Prima menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong dan memberikan dukungan agar pemda bisa mengelola APBD mereka dengan lebih baik. Tujuannya jelas: agar setiap rupiah yang ditransfer ke daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Dana triliunan rupiah ini adalah potensi besar yang harus dioptimalkan, bukan dibiarkan mengendap.
Efisiensi dalam pengelolaan APBD bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Dengan dana yang berputar, proyek-proyek pembangunan bisa berjalan, lapangan kerja tercipta, dan layanan publik meningkat. Ini adalah harapan besar Kemenkeu dan seluruh masyarakat Indonesia agar kebiasaan buruk ini bisa segera diakhiri.
