Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, menunjukkan taringnya dalam upaya bersih-bersih institusi. Sejak menjabat pada Mei lalu, ia telah memecat 26 pegawai dan akan memberhentikan 13 pegawai lagi, menegaskan komitmennya terhadap integritas di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah tegas ini menjadi sorotan, menandakan era baru yang penuh tantangan namun juga harapan bagi reformasi perpajakan di Indonesia.
Aksi "Sapu Bersih" Tanpa Pandang Bulu
Total 39 pegawai kini menghadapi konsekuensi serius atas tindakan mereka. Bimo Wijayanto tidak main-main dalam menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap praktik kecurangan atau fraud di lingkungan kerjanya. Pemecatan ini dilakukan tanpa pandang bulu, menunjukkan keseriusan pimpinan DJP dalam menjaga marwah institusi.
Dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Bimo secara terbuka menyampaikan laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik. Ini adalah pesan kuat yang dikirimkan kepada seluruh jajaran pegawai pajak, bahwa integritas adalah harga mati.
Integritas Harga Mati: Komitmen Dirjen Pajak
"Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat," ujar Bimo dengan tegas. Pernyataan ini bukan sekadar gertakan, melainkan cerminan dari filosofi kepemimpinannya yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. Komitmen ini sangat krusial mengingat peran vital DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Bimo juga membuka diri terhadap laporan dari masyarakat melalui sistem whistleblower. Ia menjamin keamanan para pelapor, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengungkapan praktik-praktik curang. Ini adalah langkah proaktif untuk melibatkan publik dalam pengawasan internal, sekaligus memperkuat mekanisme kontrol demi terciptanya DJP yang bersih.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik: Kunci Kepatuhan Pajak
Upaya bersih-bersih ini bukan hanya tentang penegakan disiplin internal, tetapi juga fondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan yang kuat dari masyarakat, kepatuhan pajak secara sukarela akan sulit terwujud. Padahal, kepatuhan sukarela adalah tulang punggung sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.
Apabila kepercayaan publik luntur, negara akan menghadapi penurunan efektivitas dalam pengumpulan penerimaan. Hal ini tentu akan berdampak pada kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik esensial. Oleh karena itu, menjaga dan terus membangun kepercayaan wajib pajak menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
DJP menyadari betul bahwa citra dan integritas institusi adalah aset tak ternilai. Reformasi internal yang digagas Bimo Wijayanto diharapkan dapat mengembalikan citra positif DJP sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat akan lebih yakin dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Latar Belakang Bimo Wijayanto: Dari KSP hingga Pimpinan DJP
Bimo Wijayanto dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Mei lalu, menggantikan Suryo Utomo. Penunjukannya membawa angin segar dengan rekam jejak yang cukup mumpuni di berbagai lembaga pemerintahan. Pengalamannya yang beragam memberikan perspektif luas dalam mengelola institusi sebesar DJP.
Sebelum memimpin DJP, Bimo pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia juga menduduki posisi Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi pada periode September 2020 hingga Desember 2024, menunjukkan keahliannya dalam bidang ekonomi dan investasi.
Pengalaman Bimo di pemerintahan juga mencakup peran strategis sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2016-2020. Di KSP, ia terlibat dalam dua bidang sekaligus, yaitu Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis. Ini membuktikan kemampuannya dalam analisis kebijakan dan manajemen isu-isu kompleks.
Yang tak kalah penting, Bimo juga memiliki pengalaman langsung di Kementerian Keuangan sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2014-2015. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk dan tantangan internal DJP, yang kini menjadi bekal berharga dalam memimpin reformasi. Kombinasi latar belakang ini menjadikan Bimo sosok yang komprehensif, siap menghadapi kompleksitas tugasnya.
Tantangan dan Harapan di Era Baru DJP
Langkah tegas Bimo Wijayanto ini adalah awal dari perjalanan panjang reformasi di DJP. Tantangan ke depan tentu tidak mudah, mulai dari menjaga konsistensi penegakan integritas, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, hingga beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan teknologi. Digitalisasi layanan pajak dan pemanfaatan data analitik akan menjadi kunci dalam mencegah fraud dan meningkatkan efisiensi.
Masyarakat dan pemerintah menaruh harapan besar pada kepemimpinan Bimo untuk mewujudkan DJP yang bersih, modern, dan dipercaya. Dengan integritas sebagai fondasi utama, diharapkan DJP dapat mengoptimalkan penerimaan negara secara adil dan transparan. Ini bukan hanya demi keberlangsungan keuangan negara, tetapi juga demi keadilan bagi seluruh wajib pajak yang taat.
Era baru DJP di bawah kepemimpinan Bimo Wijayanto adalah era di mana integritas tidak bisa ditawar dan kepercayaan publik adalah prioritas utama. Pemecatan puluhan pegawai ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi di tubuh DJP bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang akan terus berjalan demi masa depan perpajakan Indonesia yang lebih baik.
