Kabar mengejutkan sempat mengguncang publik, terutama di media sosial, mengenai dugaan kembali beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan. Dapur ini sebelumnya menjadi sorotan setelah insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tegas membantah informasi viral tersebut, meluruskan kesalahpahaman yang beredar luas.
Heboh Video Viral: Dapur MBG Martapura Beroperasi Lagi?
Beberapa waktu lalu, sebuah video menjadi viral di berbagai platform media sosial, menunjukkan aktivitas di sebuah dapur yang disebut-sebut sebagai SPPG Banjar Martapura Tungkaran. Video ini sontak memicu kekhawatiran dan pertanyaan dari masyarakat, mengingat dapur tersebut sebelumnya telah ditutup akibat kasus keracunan makanan yang menimpa peserta program MBG. Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin dapur yang bermasalah bisa kembali beroperasi secepat itu?
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, segera memberikan klarifikasi resmi untuk menenangkan keresahan publik. Ia menegaskan bahwa dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan sudah berhenti beroperasi sejak tanggal 10 Oktober lalu. "Sampai hari ini, belum ada aktivitas distribusi MBG dari lokasi tersebut," ujar Hidayati, membantah keras narasi yang beredar di media sosial.
Kesalahpahaman Nama: SPPG Mutiara vs. Martapura
Ternyata, sumber kekeliruan ini terletak pada kesamaan nama yang membingungkan. Hidayati menjelaskan bahwa video viral yang beredar sebenarnya menampilkan kegiatan dari SPPG Mutiara Kota Banjar, yang berlokasi di Jawa Barat. Nama "Banjar" yang sama-sama muncul dalam kedua nama dapur inilah yang kemudian memicu kesalahpahaman publik secara masif.
"SPPG Mutiara yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, tidak memiliki hubungan operasional dengan SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan," tegas Hidayati. Jadi, informasi yang menyebutkan bahwa dapur Martapura masih beroperasi dan mendistribusikan makanan adalah tidak benar dan merupakan hoax yang perlu diluruskan.
Program Makan Bergizi Gratis: Misi Mulia yang Teruji
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas. Program ini dijalankan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, insiden keracunan di Martapura menjadi pukulan telak yang menguji integritas dan standar keamanan pangan program ini.
Insiden tersebut memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak, mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah. BGN, sebagai penanggung jawab utama, langsung bergerak cepat untuk menangani masalah ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Mereka menyadari bahwa satu insiden bisa merusak reputasi seluruh program yang memiliki tujuan mulia.
Investigasi Menyeluruh dan Penutupan Dapur Bermasalah
BGN tidak tinggal diam setelah insiden keracunan di Martapura. Mereka segera melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan setempat, dan lembaga terkait lainnya turut dilibatkan untuk mencari akar permasalahan dan memastikan pertanggungjawaban.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, sebelumnya telah mengumumkan langkah tegas yang diambil BGN. Sebanyak 40 SPPG di seluruh Indonesia ditutup untuk batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini akan berlangsung hingga seluruh investigasi rampung dan perbaikan sarana serta fasilitas telah selesai dilakukan sesuai standar keamanan pangan.
Pelanggaran SOP: Biang Kerok Insiden Keracunan
Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa dari hasil temuan awal, setidaknya ada 45 dapur SPPG yang teridentifikasi tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar. Pelanggaran SOP inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya insiden keamanan pangan, termasuk kasus keracunan di Martapura. "Hari ini kami mencatat, ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan," ujar Nanik dalam konferensi pers pada Jumat (26/9) lalu.
Dapur-dapur yang ditutup tersebar di berbagai wilayah, termasuk Cipongkor, Cihampelas, Sukabumi, hingga Mamuju. Ini menunjukkan bahwa masalah pelanggaran SOP bukan hanya terjadi di satu titik, melainkan menjadi isu yang lebih luas dan memerlukan penanganan serius di tingkat nasional. BGN berkomitmen untuk memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar higienitas dan kelayakan yang ketat.
Komitmen BGN: Keamanan Pangan Tetap Prioritas Utama
Meskipun terjadi insiden, BGN menegaskan bahwa program nasional MBG tetap berjalan. Untuk sementara, distribusi makanan dialihkan dari dapur-dapur yang bermasalah ke dapur lain yang telah memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan makanan.
Hidayati menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen BGN. "Evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan agar kejadian di Martapura tidak terulang dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," katanya. BGN berjanji akan terus meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap SPPG mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program MBG yang sangat penting ini.
