Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, gelombang disinformasi menerjang berbagai sektor, dan Pertamina menjadi salah satu target utamanya. Laporan terbaru dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkap fakta mengejutkan: dari 1.593 kasus hoaks yang teridentifikasi antara 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, nama Pertamina muncul dalam berbagai skema penipuan yang meresahkan. Ini bukan sekadar isu sepele, melainkan ancaman serius yang bisa merugikan banyak pihak.
Ribuan Hoaks Mengintai Pertamina: Apa Saja Modusnya?
Nama besar Pertamina, sebagai BUMN strategis, rupanya menjadi magnet bagi para pelaku hoaks. Mereka memanfaatkan kepercayaan publik dan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk melancarkan aksinya. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari yang klasik hingga yang memanfaatkan teknologi canggih.
Lowongan Kerja Palsu: Jebakan Paling Laris
Salah satu modus hoaks yang paling sering mencatut nama Pertamina adalah lowongan kerja palsu. Sepanjang periode laporan, kasus bertema ini mencapai 171 kasus, atau sekitar 10,7% dari total hoaks yang terverifikasi. Ini menjadikan Pertamina masuk daftar BUMN yang paling sering dicatut sebagai pemberi kerja fiktif.
Para penipu biasanya membuat situs web atau akun media sosial palsu yang terlihat meyakinkan, menawarkan posisi menggiurkan dengan gaji fantastis. Korban seringkali diminta membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi, yang tentu saja tidak pernah ada. Modus ini sangat efektif karena menyasar mereka yang sedang mencari pekerjaan dan rentan terhadap janji manis.
Hoaks Kebijakan Energi: Memanfaatkan Isu Sensitif
Isu energi selalu menjadi topik hangat yang mudah memancing emosi publik. Tak heran jika Pertamina juga sering menjadi korban hoaks terkait kebijakan. Lonjakan kasus hoaks tentang Pertamina terjadi pada Januari-Maret 2025, bertepatan dengan evaluasi subsidi BBM dan energi oleh pemerintah.
Pada periode ini, tercatat 371 kasus hoaks atau 23,3% dari total hoaks setahun. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir, menjadi tersangka korupsi Pertamina dan dicopot dari jabatannya. Padahal, informasi ini sepenuhnya tidak benar; Erick Thohir tidak pernah masuk daftar tersangka dan masih menjabat sebagai menteri.
Selain itu, ada juga informasi menyesatkan tentang kompensasi Rp1,5 juta bagi korban Pertamax oplosan, yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Hoaks lain termasuk narasi sisa kWh listrik yang akan hangus setelah masa diskon berakhir, serta video manipulatif tentang pemusnahan tabung LPG 3 kg yang dikaitkan dengan kebijakan penggantian ke DME. Semua informasi ini dirancang untuk memperkeruh persepsi publik dan menurunkan kepercayaan terhadap BUMN.
Janji Hadiah dan Bantuan Fiktif: Modus Lama yang Masih Memakan Korban
Selain lowongan kerja, Pertamina juga sering dicatut dalam hoaks bertema hadiah dan bantuan. Mafindo mencatat 100 kasus hoaks bantuan (6,3%) dan 97 kasus hoaks hadiah (6,1%). Pelaku biasanya menggunakan nama Pertamina atau pejabatnya untuk menawarkan hadiah besar, undian, atau bantuan sosial yang tidak ada.
Modus ini seringkali menyasar masyarakat yang berharap mendapatkan rezeki nomplok atau bantuan di tengah kesulitan ekonomi. Contohnya adalah klaim Direktur Utama Pertamina yang menjual SPBU di berbagai daerah, bertujuan menarik perhatian orang yang mencari peluang investasi atau bisnis. Para penipu akan meminta data pribadi atau sejumlah uang sebagai syarat pencairan hadiah, yang tentu saja tidak akan pernah diterima korban.
Ancaman Hoaks Makin Canggih: Peran AI dan Kebocoran Data
Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah kecanggihan modus penipuan saat ini. Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menjelaskan bahwa pelaku scam sudah mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Ini membuat scam menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, menambahkan bahwa terjadi peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake. Teknologi deepfake memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang sangat mirip dengan aslinya, sehingga sulit dideteksi oleh publik awam. Bayangkan jika video palsu pejabat Pertamina yang mengumumkan kebijakan fiktif beredar luas, dampaknya bisa sangat besar.
Tren Penyebaran Hoaks: Politik Tetap Nomor Satu, Facebook Masih Raja
Meskipun hoaks tentang Pertamina cukup signifikan, tema politik tetap mendominasi dengan 773 kasus atau 48,5% dari total hoaks. Puncak penyebaran hoaks terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus, terutama terkait evaluasi kinerja kabinet dan isu kebijakan energi. Ini menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan dinamika pemerintahan selalu menjadi lahan subur bagi disinformasi.
Facebook masih menjadi saluran utama penyebaran hoaks dengan 45,6% kasus, disusul TikTok (23%) dan Twitter (13,4%). Platform berbasis video seperti TikTok menjadi lahan subur bagi hoaks berbentuk video pendek yang emosional dan mudah viral. Kemudahan berbagi dan sifat visual konten di platform ini membuat hoaks menyebar dengan cepat dan sulit dibendung.
Melawan Gelombang Disinformasi: Peran Kita Semua
Menghadapi gelombang disinformasi yang semakin kompleks ini, Mafindo menekankan pentingnya langkah bersama dari berbagai pihak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga kita sebagai masyarakat.
Untuk Pemerintah dan BUMN: Transparansi Kunci Utama
Bagi pemerintah dan BUMN seperti Pertamina, transparansi komunikasi publik mengenai kebijakan dan program dinilai sangat krusial. Informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses dapat mencegah munculnya ruang spekulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku hoaks. Pemerintah juga perlu mengantisipasi maraknya penipuan yang mencatut nama instansi maupun perusahaan negara, serta memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam upaya moderasi konten.
Untuk Masyarakat: Waspada dan Verifikasi Sebelum Percaya
Kita sebagai masyarakat harus lebih waspada terhadap bentuk hoaks yang semakin kompleks, termasuk deepfake yang sulit dikenali. Jangan mudah percaya pada informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau yang memancing emosi secara berlebihan. Verifikasi informasi melalui kanal pemeriksa fakta seperti TurnBackHoax.id menjadi langkah penting sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah kabar. Sikap hati-hati dalam membagikan informasi juga ditekankan agar tidak memperluas jangkauan disinformasi.
Untuk Platform Digital: Bertanggung Jawab Penuh
Platform digital juga didorong untuk berperan lebih aktif. Mereka perlu menyediakan penandaan otomatis pada konten buatan kecerdasan buatan, serta meningkatkan kolaborasi dalam moderasi konten. Upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak hoaks dan menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya bagi semua penggunanya.
Dengan kesadaran dan kerja sama dari semua pihak, kita bisa bersama-sama melawan gelombang hoaks yang mengancam, melindungi diri dari penipuan, dan menjaga ekosistem informasi yang lebih sehat. Jangan sampai kita menjadi korban atau bahkan penyebar hoaks berikutnya!
