Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperluas objek barang kena cukai (BKC) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 kini menjadi sorotan tajam. Beleid ini sontak memantik perdebatan publik yang panas, terutama di kalangan masyarakat.
Kebutuhan Sehari-hari Jadi Sasaran Cukai?
Bagaimana tidak, dalam aturan tersebut, pemerintah membuka ruang untuk mengenakan cukai pada sejumlah barang konsumsi harian yang selama ini kita anggap biasa. Sebut saja popok, tisu basah, makanan mengandung micin, hingga berbagai makanan dan minuman kemasan yang sering kita beli di warung atau supermarket.
Purbaya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi fiskal baru pemerintah. Tujuannya jelas, untuk memperkuat penerimaan negara di tengah tantangan ruang fiskal yang kian sempit. Ini adalah upaya pemerintah mencari sumber dana baru tanpa harus menaikkan pajak langsung.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar. Banyak pihak cemas akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Isu keadilan sosial ekonomi pun mencuat ke permukaan.
Mengapa Pemerintah Membidik Cukai Baru?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mencoba menganalisis situasi ini. Menurutnya, kebijakan ini merefleksikan arah baru pemerintah dalam mengelola fiskal di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi.
Strategi memperluas basis penerimaan melalui cukai dianggap sebagai cara pemerintah untuk menambal potensi defisit anggaran. Ini adalah langkah yang diambil agar pemerintah tidak perlu menaikkan pajak langsung yang seringkali lebih sensitif di mata publik.
"Langkah ini bisa dipahami sebagai upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah keterbatasan ruang fiskal," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com. Ia menambahkan bahwa ini adalah respons terhadap tantangan ekonomi global yang menuntut pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan.
Ancaman Nyata Bagi Dompet Rakyat
Namun, Ronny mengingatkan bahwa ada sisi lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan. "Jangan lupa bahwa ada sisi lain yang tak kalah penting, yakni dampaknya terhadap keadilan sosial dan daya beli masyarakat," tegasnya. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan nasib jutaan keluarga.
Penerapan cukai terhadap barang-barang seperti popok atau tisu basah tidak bisa dipandang sebatas strategi menambah pendapatan negara. Barang-barang ini masuk kategori kebutuhan esensial, terutama bagi kelompok rumah tangga menengah ke bawah yang setiap hari menggunakannya.
Bayangkan saja, setiap ibu rumah tangga pasti membutuhkan popok untuk bayinya atau tisu basah untuk kebersihan. Jika harga barang-barang ini naik karena cukai, tentu akan sangat memberatkan pengeluaran bulanan mereka.
Beban Berat di Pundak Masyarakat Berpendapatan Rendah
"Kalau hanya dilihat dari sisi penerimaan, kebijakan ini memang tampak menjanjikan, tetapi kalau dilihat dari sisi keadilan sosial, risikonya besar," ujar Ronny. Ia khawatir bahwa kelompok berpendapatan rendah akan menjadi pihak paling terdampak dari kenaikan harga akibat cukai ini.
Menurutnya, nilai pasar produk-produk seperti popok saja mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun. Dengan pengenaan tarif cukai popok misalnya 10 persen saja, maka potensi penerimaan negara bisa menyentuh Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. Angka yang cukup menggiurkan bagi kas negara.
Namun, manfaat fiskal tersebut berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan terhadap konsumsi masyarakat. Cukai terhadap barang konsumsi sehari-hari memiliki karakter regresif, di mana beban terbesar justru ditanggung oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Efek Domino yang Mengkhawatirkan
"Efeknya bisa berantai: konsumsi turun, industri melemah, dan sektor ritel ikut tertekan," kata Ronny. Jika masyarakat mengurangi pembelian popok atau tisu basah karena harganya mahal, tentu saja pabrik yang memproduksinya akan merasakan dampaknya.
Permintaan yang menurun bisa menyebabkan produksi berkurang, bahkan PHK. Toko-toko ritel yang menjual produk tersebut juga akan mengalami penurunan omzet. Ini adalah skenario yang harus dihindari jika pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi.
Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis data mikro sebelum memutuskan tarif maupun cakupan produk. Kajian tentang elastisitas harga terhadap permintaan wajib dilakukan agar kebijakan ini tidak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.
Solusi Agar Kebijakan Tidak Kontraproduktif
Selain itu, pemerintah perlu memastikan desain kebijakan cukai bersifat progresif, bukan menyamaratakan semua produk. Artinya, tidak semua jenis popok atau tisu basah harus dikenakan cukai dengan tarif yang sama.
"Misalnya, cukai hanya untuk varian premium atau produk non-esensial, bukan untuk kebutuhan dasar seperti popok bayi," jelas Ronny. Ini akan memastikan bahwa beban tidak jatuh pada produk-produk yang benar-benar dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ronny juga menyarankan agar apabila hasil kajian nantinya diterapkan, dilakukan secara bertahap melalui mekanisme uji coba. Pendekatan gradual akan memberi ruang bagi industri untuk beradaptasi, serta bagi masyarakat untuk menyesuaikan pola konsumsi tanpa tekanan mendadak.
Cukai untuk Kesejahteraan Rakyat?
Tak hanya itu, sebagian penerimaan dari cukai baru tersebut bisa diarahkan untuk program kompensasi sosial. Misalnya, subsidi bagi rumah tangga miskin atau pembiayaan program kesehatan anak dan lingkungan. Ini akan menjadi bentuk pengembalian kepada masyarakat.
"Kalau penerimaan cukai digunakan untuk tujuan yang transparan dan pro-rakyat, legitimasi publik akan lebih kuat," imbuhnya. Transparansi dalam penggunaan dana cukai akan membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar untuk kebaikan bersama.
Pada akhirnya, rencana pemerintah ini memang dilematis. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memperkuat kas negara. Di sisi lain, ada kekhawatiran besar akan dampak sosial dan ekonomi bagi rakyat. Semoga pemerintah bisa menemukan titik tengah yang adil dan bijaksana, agar dompet kita tidak semakin tercekik.
