Enable JavaScript to use the widget powered by Widjet
banner 728x250

Setahun Prabowo-Gibran Berkuasa: 3 Kebijakan Ekonomi Paling Kontroversial dan Menggebrak, Ada yang Bikin Rakyat Penasaran!

setahun prabowo gibran berkuasa 3 kebijakan ekonomi paling kontroversial dan menggebrak ada yang bikin rakyat penasaran portal berita terbaru
banner 120x600
banner 468x60

Tepat setahun sudah duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Sejak dilantik, berbagai dinamika telah mewarnai perjalanan pemerintahan mereka, mulai dari isu politik hingga kebijakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun, di antara hiruk pikuk tersebut, sektor ekonomi menjadi salah satu arena paling menarik perhatian.

Banyak kebijakan fundamental yang diluncurkan, siap mengubah lanskap perekonomian nasional. Kami telah merangkum tiga gebrakan ekonomi paling menonjol dari era Prabowo-Gibran yang patut kamu ketahui. Siap-siap terkejut dengan dampaknya!

banner 325x300

Program Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Tantangan Lapangan

Salah satu janji kampanye yang paling disorot, dan kini telah menjadi kenyataan, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini secara resmi mulai dilaksanakan pada Senin, 6 Januari lalu, menjangkau 190 titik di 26 provinsi. Tujuannya jelas: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang optimal.

Secara berangsur, program ini terus merambah ke berbagai wilayah lain di seluruh pelosok negeri. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp20,6 triliun. Angka ini merupakan bagian dari total alokasi Rp71 triliun yang disiapkan untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa program ini telah menyasar 31,2 juta penerima manfaat. Sebuah angka yang fantastis, menunjukkan skala ambisius dari inisiatif pemerintah ini dalam mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak.

Namun, program ambisius ini tak luput dari cobaan. Isu keracunan massal sempat menjadi sorotan tajam publik, memicu kekhawatiran akan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui adanya sekitar 8.000 kasus keracunan di antara penerima manfaat program ini.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa angka tersebut sangat kecil, hanya sekitar 0,0007 persen dari total 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan. Ia menyebutnya sebagai "corridor of error" dalam pendekatan sains, sebuah batas toleransi yang masih dapat diterima dalam skala program sebesar ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo telah mengeluarkan instruksi tegas. Ia memerintahkan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk melengkapi dapur mereka dengan alat-alat terbaik dan menjaga higienitas secara ketat. Selain itu, para guru di sekolah juga diminta untuk senantiasa mengingatkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum makan dan menggunakan sendok dengan benar.

Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun: Jurus Hemat Ala Prabowo-Gibran

Tak hanya meluncurkan program baru, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan komitmennya terhadap efisiensi anggaran. Sebuah langkah berani diambil dengan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp306 triliun, sebuah keputusan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres ini secara spesifik mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Target penghematan yang ditetapkan sangat ambisius, mencapai Rp306,69 triliun. Angka ini terbagi menjadi Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Langkah efisiensi ini diambil dengan menyisir pos-pos anggaran yang selama ini dianggap boros dan kurang produktif. Salah satu target utama pemangkasan adalah biaya perjalanan dinas dan rapat, yang kerap kali menyedot anggaran dalam jumlah besar tanpa dampak signifikan. Ini adalah upaya nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Keputusan ini menunjukkan keinginan kuat pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, diharapkan anggaran dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini juga menjadi sinyal kuat bahwa era pemborosan anggaran akan segera berakhir.

Danantara: Raksasa Investasi Baru Penggerak Ekonomi Nasional

Gebrakan ekonomi ketiga yang tak kalah penting adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan nama Danantara. Badan ini resmi diluncurkan pada Senin, 24 Februari lalu, dengan ambisi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara memiliki peran krusial dalam mengelola aset negara. Bayangkan, badan ini ditugaskan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar, atau setara dengan Rp15.978 triliun! Sebuah angka yang fantastis, menunjukkan potensi besar yang dimiliki Danantara.

Peran utama Danantara meliputi konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi. Dengan adanya Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara menjadi lebih terpusat, efisien, dan memberikan keuntungan maksimal bagi negara. Ini bukan sekadar badan investasi biasa, melainkan instrumen pembangunan nasional yang strategis.

Dalam forum World Government Summit di Dubai, Prabowo menjelaskan lebih lanjut bahwa Danantara akan berinvestasi pada proyek-proyek berkelanjutan. Fokusnya mencakup energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Ini adalah visi jangka panjang untuk menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing di kancah global.

Pemerintah menargetkan investasi yang dilakukan oleh Danantara ini akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mencapai angka 8 persen. Sebuah target yang ambisius, namun bukan tidak mungkin tercapai dengan pengelolaan yang tepat dan strategis.

Peluncuran Danantara ini didasari oleh landasan hukum yang kuat. Prabowo telah menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, juga ada PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membentuk fondasi hukum yang kokoh bagi operasional Danantara.

Tiga kebijakan ekonomi ini hanyalah sebagian kecil dari upaya pemerintah Prabowo-Gibran untuk membentuk fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan berbagai tantangan dan peluang di depan mata, bagaimana kelanjutan gebrakan mereka akan sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akankah kebijakan-kebijakan ini mampu membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih cerah? Waktu yang akan menjawab.

banner 325x300