Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini menjadi sorotan utama dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025. Acara bergengsi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai mitra strategis di Jakarta ini menjadi panggung bagi Zulhas untuk menyampaikan visi besar Indonesia di tengah gelombang ekonomi digital global. Ia tak hanya bicara soal pangan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia bisa berdiri tegak dan berdaulat di era serba digital ini.
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Zulhas menyoroti berbagai inisiatif strategis yang akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan. Dari Rupiah Digital hingga digitalisasi UMKM, setiap poin yang disampaikan memiliki dampak signifikan bagi kemajuan bangsa. Mari kita telusuri lebih dalam poin-poin penting yang diungkapkan oleh sosok yang akrab disapa Zulhas ini.
Kedaulatan Ekonomi Digital: Rupiah Digital sebagai Simbol Kebanggaan
Salah satu pernyataan paling menarik dari Zulhas adalah apresiasinya terhadap inisiatif Rupiah Digital yang berbasis Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, Rupiah Digital bukan sekadar inovasi teknologi semata, melainkan sebuah simbol nyata kedaulatan ekonomi digital nasional. Ini adalah langkah maju yang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama di panggung ekonomi digital dunia.
"Rupiah Digital adalah kebanggaan Indonesia di era ekonomi baru," tegas Zulkifli Hasan dalam rilisnya. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya mata uang kripto yang bersifat desentralisasi dan seringkali tidak terikat pada kedaulatan negara, Rupiah Digital hadir sebagai alternatif yang aman, stabil, dan sepenuhnya di bawah kendali Bank Indonesia. Ini memberikan jaminan keamanan dan stabilitas bagi transaksi digital masyarakat.
Konsep Rupiah Digital berbasis SBN ini berarti nilai Rupiah Digital akan dijamin oleh aset negara, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan aset digital spekulatif lainnya. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia akan tetap berada dalam koridor kedaulatan ekonomi nasional, mencegah potensi intervensi atau dominasi pihak asing.
Inisiatif ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Rupiah Digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat stabilitas sistem pembayaran nasional. Ini adalah langkah progresif yang akan membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya dalam adopsi mata uang digital bank sentral (CBDC).
Peran Krusial Bank Indonesia dalam Stabilitas Pangan
Tak hanya soal Rupiah Digital, Zulhas juga memberikan apresiasi tinggi terhadap peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan. Ia secara khusus menyoroti upaya BI dalam menjaga stabilitas harga komoditas penting seperti cabai, bawang, dan ayam, yang seringkali menjadi pemicu inflasi di tingkat rumah tangga. Stabilitas harga pangan adalah kunci kesejahteraan masyarakat, dan BI telah menunjukkan komitmennya dalam hal ini.
Lebih lanjut, Zulhas mengapresiasi inovasi BI yang melibatkan pondok pesantren dalam program pengendalian inflasi daerah. Ini adalah pendekatan yang cerdas dan inklusif, mengingat peran strategis pesantren sebagai pusat komunitas dan pendidikan di berbagai wilayah. Dengan melibatkan pesantren, program pengendalian inflasi tidak hanya menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi.
Program ini memungkinkan pesantren untuk menjadi sentra produksi atau distribusi pangan, membantu menstabilkan pasokan dan harga di tingkat lokal. Ini juga memberikan edukasi kepada santri dan masyarakat sekitar tentang pentingnya manajemen keuangan dan ketahanan pangan. Kolaborasi antara lembaga keuangan negara dan lembaga keagamaan ini menjadi contoh nyata sinergi untuk kepentingan bangsa.
Kontribusi BI dalam menjaga inflasi pangan ini sangat vital, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap gejolak harga. Dengan harga pangan yang stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan roda perekonomian dapat berputar lebih lancar. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan moneter tidak hanya berputar pada angka-angka makro, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Mendorong Digitalisasi UMKM Pangan untuk Inklusi Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga mendorong BI dan OJK untuk memperluas digitalisasi warung sembako, Kopdes Merah Putih, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha kecil untuk mengakses pembiayaan inklusif, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi pertumbuhan mereka.
Warung sembako dan UMKM pangan adalah tulang punggung perekonomian lokal, namun seringkali kesulitan mendapatkan akses ke permodalan formal. Dengan digitalisasi, mereka dapat memiliki rekam jejak transaksi yang lebih transparan, memudahkan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit. Ini membuka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih kompetitif dan persyaratan yang lebih mudah.
Kopdes Merah Putih, sebagai koperasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, juga akan mendapatkan manfaat besar dari digitalisasi. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan koperasi menjadi lebih efisien, dan anggotanya dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan inklusi keuangan yang merata di seluruh pelosok negeri.
Digitalisasi juga berarti UMKM pangan dapat memperluas jangkauan pasar mereka, tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik. Dengan platform digital, produk-produk mereka bisa diakses oleh konsumen dari berbagai daerah, bahkan berpotensi menembus pasar ekspor. Ini adalah lompatan besar bagi UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.
QRIS Lintas Negara: Mengamankan Devisa Haji dan Pariwisata
Salah satu gagasan visioner yang disampaikan Zulhas adalah pentingnya dukungan QRIS lintas negara, terutama dalam konteks rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Isu devisa jamaah haji yang seringkali tidak kembali ke Indonesia menjadi perhatian serius. Dengan QRIS lintas negara, diharapkan devisa tersebut dapat tetap berputar di dalam negeri.
Saat ini, banyak jamaah haji Indonesia yang bertransaksi di Arab Saudi menggunakan mata uang lokal atau kartu kredit internasional, yang seringkali menyebabkan devisa mengalir keluar. Dengan QRIS lintas negara, jamaah dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan Rupiah melalui aplikasi perbankan mereka, dan transaksi tersebut akan dikonversi secara otomatis. Ini tidak hanya memudahkan jamaah, tetapi juga memastikan bahwa nilai transaksi kembali ke sistem keuangan Indonesia.
Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sendiri adalah inisiatif strategis untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas yang lebih baik bagi jamaah Indonesia. Dengan adanya QRIS lintas negara, ekosistem ekonomi di Kampung Haji dapat terintegrasi dengan perekonomian Indonesia, menciptakan lingkaran ekonomi yang saling menguntungkan. Ini juga membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk memasarkan produk mereka di sana.
Selain haji, QRIS lintas negara juga memiliki potensi besar untuk sektor pariwisata. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dapat bertransaksi dengan mudah menggunakan QRIS dari negara asal mereka, dan sebaliknya, wisatawan Indonesia juga bisa menggunakan QRIS saat berlibur ke luar negeri. Ini akan memperkuat konektivitas ekonomi global Indonesia dan meningkatkan aliran devisa masuk.
Mekanisasi Pertanian: Fondasi Kedaulatan Pangan Nasional
Terakhir, Zulhas menegaskan kembali pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto mengenai urgensi mekanisasi dan teknologi pertanian. Menurutnya, ini adalah fondasi krusial menuju kedaulatan pangan nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan populasi, modernisasi sektor pertanian menjadi sebuah keharusan.
Mekanisasi pertanian berarti penggunaan mesin dan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen, teknologi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang semakin langka dan mahal. Ini juga mengurangi loss pascapanen dan meningkatkan kualitas produk pertanian.
Penerapan teknologi pertanian, seperti smart farming dan penggunaan drone untuk pemantauan lahan, memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, dan irigasi modern juga berkontribusi pada peningkatan hasil panen. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Kedaulatan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang kemampuan suatu negara untuk memproduksi makanannya sendiri secara berkelanjutan. Dengan mekanisasi dan teknologi, Indonesia dapat memastikan pasokan pangan yang stabil, harga yang terjangkau, dan kualitas yang baik bagi seluruh rakyatnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
Secara keseluruhan, pidato Zulkifli Hasan di FEKDI 2025 memberikan gambaran yang jelas tentang arah ekonomi digital dan pangan Indonesia. Dari Rupiah Digital sebagai simbol kedaulatan, peran BI dalam inflasi, digitalisasi UMKM, hingga QRIS lintas negara dan mekanisasi pertanian, semua inisiatif ini saling terkait untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera di era digital. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, namun dengan kolaborasi dan inovasi, Indonesia siap menghadapi tantangan dan meraih peluang di masa depan.
