Pemerintah pusat menyoroti fenomena mengejutkan: ratusan triliun rupiah dana pemerintah daerah (pemda) justru mengendap di perbankan. Angka fantastis ini menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Dana yang seharusnya berputar untuk pembangunan, kini hanya "tidur" di rekening.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil pengecekan kas daerah menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp215 triliun. Angka ini sedikit berbeda dari data Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat Rp233 triliun, selisih Rp18 triliun yang masih dalam proses verifikasi. Namun, intinya tetap sama: ada gunung uang yang belum tersentuh.
Dana Ratusan Triliun Mengendap, Siapa Saja yang Paling Banyak?
Dari total dana yang mengendap, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. Ini menunjukkan masalah penyerapan anggaran terjadi di semua tingkatan pemerintahan daerah. Data ini menjadi alarm keras bagi efektivitas pengelolaan keuangan publik.
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan simpanan terbesar, mencapai lebih dari Rp19 triliun. Disusul oleh Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang juga memiliki saldo kas signifikan. Sementara itu, di tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi sorotan dengan saldo kas tertinggi, sekitar Rp3,6 triliun.
Mengapa Dana Pemda ‘Tidur’ di Bank?
Berbagai faktor menjadi penyebab dana pemda belum terserap optimal. Salah satunya adalah proses lelang yang seringkali terlambat, membuat proyek-proyek vital tertunda. Selain itu, sistem e-katalog yang belum efisien juga turut memperlambat proses pengadaan barang dan jasa.
Kebijakan kepala daerah juga berperan besar dalam menahan pencairan anggaran. Ada kepala daerah yang menunda pencairan karena ingin mengganti kepala dinas, atau bahkan rekanan yang sengaja menunda pengambilan uang hingga akhir tahun. Ini semua menciptakan efek domino yang merugikan.
Dampak Fatal Dana Nganggur: Ekonomi Daerah Terancam Lesu
Tito Karnavian menilai, perbedaan kecepatan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi pemicu tertahannya pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan pendapatan tinggi namun belanja rendah, cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lemah. Ini adalah paradoks yang harus segera diatasi.
"Kalau pendapatan tinggi, belanja tinggi, biasanya pertumbuhan ekonominya juga tinggi," ujarnya, menegaskan korelasi langsung antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dana yang mengendap berarti peluang pertumbuhan yang hilang.
Pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mempercepat realisasi belanja. Tujuannya jelas, agar ekonomi nasional dapat tumbuh mendekati target 6 persen, dan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,65 persen. Percepatan belanja adalah kunci untuk menggerakkan roda perekonomian.
Pemerintah Pusat Turun Tangan: Dorong Percepatan Belanja dan Perbaikan Sistem
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan pemda agar segera menggerakkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Ia mencatat realisasi belanja APBD hingga September 2024 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini bahkan turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun," tegas Purbaya. Ia menekankan pentingnya penggunaan dana untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Penundaan hanya akan merugikan rakyat.
Realisasi APBD Jauh dari Harapan
Penurunan realisasi belanja APBD ini sangat mengkhawatirkan. Belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa berkurang 10,5 persen. Bahkan, belanja lainnya anjlok 27,5 persen, menunjukkan perlambatan eksekusi anggaran yang signifikan.
Kondisi ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah. Proyek-proyek infrastruktur tertunda, layanan publik terhambat, dan daya beli masyarakat tidak terstimulasi. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus.
PAD Anjlok, Perputaran Uang Tersendat
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan 10,86 persen menjadi Rp253,36 triliun. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh penurunan pajak daerah dan dividen BUMD. Ini adalah indikator lain bahwa aktivitas ekonomi di daerah sedang melambat.
"Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan," ujar Purbaya. Ia mendorong pemda untuk mendorong sektor produktif, mempermudah izin usaha, menghidupkan UMKM, dan memastikan pelayanan publik yang efisien. Ini semua adalah langkah konkret untuk meningkatkan PAD.
Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal ini menyebabkan peredaran uang di daerah terhambat. Uang yang seharusnya berputar di daerah justru "menguap" ke pusat.
"Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter," ucapnya. Ia mendorong perbaikan kinerja BPD agar bisa menjadi penyalur likuiditas dan kredit bagi pelaku usaha lokal. Jika uangnya terus di pusat, bank daerah juga tidak bisa bernapas dan mendukung ekonomi lokal.
Pemerintah, katanya, akan terus memperbaiki sistem penyaluran dana agar uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat. "Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Sekali lagi, pemerintah memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," tandas Purbaya. Ini adalah janji yang harus diwujudkan demi kesejahteraan bersama.
