Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, baru-baru ini menyatakan ketertarikan serius Pertamina untuk menggarap Blok Tuna di Laut Natuna Utara. Langkah strategis ini membuka peluang kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft, di salah satu wilayah paling sensitif secara geopolitik di Asia Tenggara.
"Jika ada peluang untuk kami bisa meningkatkan lifting, tentu akan kami dorong dan kami ingin ambil bagian," kata Simon Mantiri. Pernyataan ini disampaikan setelah pelantikan anggota komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11), menegaskan komitmen Pertamina untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional.
Mengapa Blok Tuna Begitu Menarik?
Blok Tuna bukan sekadar ladang migas biasa. Terletak di Laut Natuna Utara, wilayah ini menyimpan potensi cadangan energi yang signifikan, menjadikannya aset strategis bagi masa depan energi Indonesia. Bagi Pertamina, menggarap blok ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak nasional, sejalan dengan tugas utama perusahaan pelat merah tersebut.
Pengembangan Blok Tuna diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen migas, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Ini adalah langkah krusial dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu.
Drama di Balik Mundurnya Operator Lama
Peluang bagi Pertamina ini muncul setelah operator sebelumnya, Harbour Energy Group dari Inggris melalui Premier Oil Tuna B.V., memutuskan mundur. Keputusan tersebut dipicu oleh sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia, yang secara tidak langsung berdampak pada mitra Harbour, ZN Asia Ltd (ZAL), anak usaha Zarubezhneft.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, mengonfirmasi bahwa kerja sama sebelumnya kandas karena sanksi tersebut. "KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Harbour, (operator) yang sebelumnya, tidak bisa lanjut kalau ada sanksi dari AS di mitra sebelahnya," jelas Rikky. Harbour pun bersedia menyerahkan data-data kepada operator selanjutnya.
Saat ini, SKK Migas dan Zarubezhneft tengah mencari partner yang tepat, sekaligus mampu menjadi operator utama untuk pengelolaan Blok Tuna. Tantangan tersendiri bagi ZAL adalah minimnya pengalaman operasional di lapangan, sehingga kehadiran Pertamina sebagai operator potensial menjadi sangat relevan.
Langkah Strategis Pertamina: Bukan Sekadar Bisnis Biasa
Ketertarikan Pertamina untuk masuk ke Blok Tuna adalah cerminan dari ambisi perusahaan untuk menjadi pemain kunci di sektor energi regional. Simon Mantiri menegaskan bahwa Pertamina siap mengikuti semua prosedur, aturan, dan kepatuhan yang berlaku jika diberi kesempatan menggarap blok ini. Ini menunjukkan keseriusan dan profesionalisme Pertamina dalam menghadapi proyek berskala besar.
Bagi Pertamina, keterlibatan di Blok Tuna bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang tanggung jawab negara. Sebagai BUMN energi, Pertamina memiliki peran vital dalam mengamankan pasokan energi nasional dan menegaskan kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya.
Laut Natuna Utara: Arena Perebutan Pengaruh Global
Namun, di balik potensi migas yang menjanjikan, Blok Tuna juga berada di episentrum ketegangan geopolitik yang kompleks. Laut Natuna Utara telah lama menjadi titik panas perselisihan klaim teritorial di Laut China Selatan. Sejak aktivitas eksplorasi di Blok Tuna dimulai beberapa tahun lalu, Tiongkok secara konsisten memprotes dan mengirimkan kapal pengawas pantai mereka.
Tiongkok mendesak Indonesia menghentikan pengeboran, dengan dalih bahwa aktivitas tersebut terjadi di wilayahnya, merujuk pada klaim sepihak mereka yang dikenal sebagai "sembilan garis putus-putus" (nine-dash line). Klaim ini tidak diakui oleh hukum internasional dan ditolak oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa ujung selatan Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna Utara, adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia bahkan secara resmi menamai wilayah itu Laut Natuna Utara untuk mempertegas kedaulatannya.
Kehadiran kapal Bakamla, seperti KN Pulau Marore, yang berlayar di sekitar rig Blok Tuna untuk membayangi kapal Coast Guard China, menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia menjaga kedaulatannya. Pengembangan Blok Tuna, oleh karena itu, memiliki dimensi geopolitik yang mendalam, melampaui sekadar urusan bisnis migas.
Masa Depan Blok Tuna: Harapan dan Tantangan
Dengan target on stream sekitar tahun 2028-2029, pengembangan Blok Tuna menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kompleksitas teknis pengeboran di laut dalam, kebutuhan investasi besar yang mencapai miliaran dolar, hingga dinamika geopolitik yang bisa berubah sewaktu-waktu. SKK Migas dan Zarubezhneft harus menemukan partner yang tidak hanya memiliki kapasitas finansial dan teknis, tetapi juga mampu menavigasi lanskap politik yang rumit.
Namun, keberhasilan menggarap blok ini akan menjadi tonggak penting bagi kemandirian energi Indonesia dan menegaskan posisi negara di kancah regional. Ini akan mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat penuh atas wilayah dan sumber daya alamnya, serta mampu mengelola potensi energinya secara mandiri.
Langkah Pertamina membidik Blok Tuna bukan hanya sekadar ekspansi bisnis, melainkan juga cerminan dari ambisi Indonesia untuk mengamankan sumber daya energinya di tengah persaingan global yang ketat. Blok Tuna akan menjadi ujian sekaligus peluang besar bagi Pertamina dan Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya di panggung energi dunia, sekaligus menjaga kedaulatan di wilayah strategis.
