Di tengah gaung kebutuhan perumahan yang terus meninggi di Indonesia, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkapkan bahwa angka pembelian rumah justru mengalami penurunan drastis. Sebuah ironi yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi.
Purbaya bahkan menyebut bahwa permintaan terhadap rumah melemah, berimbas pada rendahnya penyerapan dana pemerintah. Dana yang ditempatkan di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk sektor perumahan, misalnya, masih jauh dari target.
Menkeu Purbaya: Dana Rp25 Triliun di BTN Tak Terserap, Pembelian Rumah Anjlok!
Sejak September 2025, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp25 triliun di BTN. Namun, hingga kini, penyerapan dana tersebut baru terealisasi 19 persen saja. Angka yang sangat minim, jauh di bawah ekspektasi.
"Alhamdulillah saya sebar di lima bank Rp200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI rata-rata penyerapannya sudah lumayan deh, kecuali BTN baru 19 persen, uangnya akan saya pindahkan ke tempat lain nanti," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Pernyataan ini jelas menunjukkan kekecewaan pemerintah terhadap lambatnya pergerakan di sektor perumahan.
Ironi di Tengah Backlog Perumahan 15 Juta Keluarga
Pernyataan Menkeu Purbaya ini sontak menimbulkan kebingungan. Bagaimana tidak, pemerintah sendiri berulang kali menekankan bahwa backlog perumahan di Tanah Air masih sangat tinggi. Backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan ketersediaan rumah layak huni.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukkan angka yang fantastis: backlog perumahan mencapai 15 juta keluarga. Artinya, ada jutaan keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar yang menggantung: bagaimana mungkin kebutuhan begitu besar, mencapai belasan juta keluarga, tetapi di sisi lain permintaan pasar justru lesu? Apakah masyarakat sudah tidak lagi berminat membeli rumah, atau justru ada masalah yang lebih fundamental?
Bukan Tak Butuh, Tapi Tak Mampu Beli: Ekosistem Perumahan yang Meleot
Praktisi Hukum Joni & Tanamas, Muhammad Joni, mencoba mengurai benang kusut paradoks ini. Menurutnya, akar persoalan bukan terletak pada kurangnya kebutuhan masyarakat akan rumah. Sebaliknya, masalah utamanya adalah daya beli masyarakat yang terus tergerus.
"Ekosistemnya meleot, daya belinya menurun. Ada sebab akibat yang jelas di situ," tegas Joni kepada CNNIndonesia.com. Ia menjelaskan bahwa melemahnya permintaan rumah merupakan cerminan dari ekosistem perumahan nasional yang tidak solid.
Ekosistem yang dimaksud Joni mencakup berbagai aspek, mulai dari pembiayaan, regulasi, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika salah satu pilar ini goyah, maka seluruh sistem akan terganggu, dan program perumahan rakyat pun berjalan tersendat.
Akar Masalah: Dari Pembiayaan Hingga Koordinasi yang Lemah
Lemahnya ekosistem perumahan ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, dari segi pembiayaan. Akses terhadap kredit perumahan yang terjangkau masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Suku bunga yang fluktuatif, persyaratan yang ketat, dan proses birokrasi yang rumit seringkali menjadi penghalang.
Kedua, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Perizinan yang berbelit-belit dan biaya pembangunan yang tinggi turut memengaruhi harga jual rumah. Akibatnya, rumah yang seharusnya terjangkau menjadi mahal, di luar jangkauan banyak keluarga.
Ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal. Pembangunan perumahan rakyat adalah kewenangan konkuren, artinya menjadi tanggung jawab bersama. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih kebijakan atau bahkan kurangnya sinergi dalam implementasi program di lapangan.
Peran Krusial Pemerintah Daerah dan Aliran Dana Langsung ke Rakyat
Menurut Joni, pemerintah harus memulai pembenahan dari hulu, bukan sekadar menambal di hilir. Ini berarti fokus pada perbaikan fundamental ekosistem perumahan secara menyeluruh. "Dari pemerintah dulu. Harus ada pembenahan ekosistem yang solid dan tangguh. Program tiga juta rumah, misalnya, jangan hanya jadi slogan," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran pemerintah daerah (Pemda). Pemda provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam menyediakan lahan, mengatur tata ruang, dan memastikan program perumahan MBR berjalan efektif sesuai kebutuhan lokal. Tanpa dukungan kuat dari Pemda, program pusat akan sulit mencapai target.
Di sisi lain, Joni menyoroti pentingnya aliran dana yang langsung menyentuh rakyat. Ini adalah kunci untuk meningkatkan daya beli dan daya cicil masyarakat. "Dana harus dialirkan ke rakyat, agar daya beli dan daya cicil ada," imbuhnya.
Masa Depan Perumahan Indonesia: Butuh Pembenahan Menyeluruh
Salah satu solusi yang diusulkan adalah optimalisasi program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Program ini harus bisa diakses dengan mudah oleh MBR dan dipadukan secara harmonis dengan kebijakan serta program Pemda. Tujuannya jelas, agar dana subsidi atau fasilitas pembiayaan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Jika masalah daya beli dan ekosistem perumahan ini tidak segera dibenahi, maka backlog perumahan akan terus membengkak. Mimpi jutaan keluarga untuk memiliki rumah layak huni akan semakin jauh dari kenyataan. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang bisa memicu berbagai persoalan di masa depan.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bersama seluruh pemangku kepentingan, harus duduk bersama merumuskan strategi komprehensif. Bukan hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi memastikan ekosistem yang sehat, regulasi yang mendukung, dan daya beli masyarakat yang kuat. Hanya dengan begitu, paradoks perumahan di Indonesia bisa terurai dan setiap keluarga bisa memiliki atap di atas kepala mereka.
