Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kini tengah adu argumen sengit soal nasib anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan ini, yang digadang-gadang mencapai puluhan triliun rupiah, kini jadi sorotan tajam. Satu pihak mengancam pemotongan, pihak lain bersikeras bahwa itu tak mungkin terjadi. Pertarungan ini bukan sekadar angka, melainkan juga menyangkut visi besar pemerintah ke depan.
Konflik Anggaran: Menkeu vs. Menko Pangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menegaskan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dibiarkan menganggur jika tidak terserap secara optimal. Purbaya secara terang-terangan mendorong agar dana MBG diserap habis-habisan. Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan penyerapan masih minim, ia tak akan ragu untuk memangkasnya.
"Malah bagus kalau bisa (anggaran terserap), tapi kalau enggak bisa ngabisin, uangnya gimana? Dianggurin saja?" kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Pertanyaan retoris ini menyiratkan urgensi dan ketegasan sikap Kemenkeu dalam pengelolaan fiskal.
Ancaman Pemotongan dari Kemenkeu
Bagi Kemenkeu, dana yang tidak terpakai bukanlah uang mati yang bisa diabaikan begitu saja. Dana tersebut tetap menimbulkan biaya, terutama karena pemerintah harus membayar bunga utang atas dana yang dialokasikan. Ini berarti, setiap rupiah yang mengendap tanpa digunakan justru membebani keuangan negara dan mengurangi efisiensi anggaran.
Purbaya menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. "Kan saya bayar bunga, jadi kita dorong supaya enggak bisa (anggaran dialihkan). Malah itu tujuan kita, didorong supaya saya enggak bisa ngambil anggarannya karena anggarannya habis," jelas Purbaya. Ini menunjukkan bahwa ancaman pemotongan bukan sekadar gertakan, melainkan bagian dari strategi pengelolaan fiskal yang prudent.
Sebelumnya, Purbaya juga sudah menyampaikan ultimatum serupa. Ia menegaskan bahwa jika penyerapan anggaran MBG belum optimal hingga akhir Oktober 2025, pemotongan akan dilakukan. Pernyataan ini muncul menanggapi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebut penyerapan anggaran MBG sudah membaik. Namun, Kemenkeu punya standar dan batas waktu sendiri yang harus dipatuhi.
"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," ujar Purbaya. Ini menunjukkan bahwa Kemenkeu tidak akan berkompromi soal disiplin anggaran, terlepas dari optimisme pihak lain.
Pembelaan Tegas dari Zulhas
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) punya pandangan yang sangat berbeda. Ia dengan tegas menolak kemungkinan pengalihan atau pemotongan anggaran MBG. Menurut Zulhas, program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia yakin anggaran tersebut tidak akan diganggu gugat.
"(MBG) program utama Bapak Presiden. Tidak mungkin dialihkan-alihkan, insyaallah. Itu program sangat penting dan menjadi program utama," kata Zulhas di Hotel Padma, Semarang, dikutip detikcom, Senin (13/10). Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan program tersebut, yang dianggap vital bagi visi presiden terpilih.
Zulhas juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan biasa. Ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui asupan gizi yang memadai. Dengan target penerima manfaat yang mencapai puluhan juta jiwa, program ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
"Misalnya makanan bergizi kan 82 juta itu besar sekali idenya Pak Prabowo itu. Untuk 82 juta penerima manfaat, tentu tidak mudah maka harus kita dukung," tegasnya. Ini menggarisbawahi skala ambisius program tersebut dan pentingnya dukungan dari semua pihak.
Angka-angka yang Bicara: Realisasi dan Target
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025. Angka ini setara dengan 29 persen dari total anggaran 2025 yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian besar dana yang belum terserap, memicu kekhawatiran Kemenkeu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa program ini telah menyasar 31,2 juta penerima. Sebarannya pun sudah merata di seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga Kalimantan, menunjukkan jangkauan geografis yang luas. "Kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia. Di Sumatra 6,6 juta jiwa, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita. Data ini menunjukkan bahwa implementasi program sudah berjalan, meski penyerapan anggarannya masih jauh dari target.
Namun, ada perbedaan mencolok dalam angka target penerima manfaat. Jika Kemenkeu melalui Wamenkeu Suahasil menyebut 31,2 juta jiwa, Zulhas justru mengklaim program ini menyasar 82 juta penerima manfaat. Disparitas data ini bisa menjadi salah satu tantangan dalam koordinasi dan evaluasi program. Perbedaan angka yang signifikan tentu menimbulkan pertanyaan tentang basis data dan perencanaan yang digunakan, serta potensi kebingungan di lapangan.
Mengapa Penyerapan Anggaran Jadi Krusial?
Penyerapan anggaran yang optimal bukan hanya soal menghabiskan uang. Lebih dari itu, ini adalah indikator efektivitas dan efisiensi sebuah program pemerintah. Jika dana tidak terserap, itu bisa berarti ada kendala dalam implementasi, perencanaan yang kurang matang, atau bahkan kapasitas pelaksana yang belum memadai. Semua ini berujung pada potensi kerugian negara, baik secara finansial maupun manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Dana yang menganggur berarti potensi manfaat yang hilang bagi masyarakat. Apalagi untuk program sepenting MBG yang bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM, penundaan atau kegagalan penyerapan bisa berdampak jangka panjang. Di sisi lain, pemotongan anggaran juga bukan solusi ideal. Ini bisa menghambat pencapaian target program dan mengurangi dampak positif yang diharapkan, terutama jika program tersebut memang sangat dibutuhkan.
Maka, tekanan ada pada semua pihak terkait untuk memastikan bahwa anggaran Rp71 triliun ini bisa terserap maksimal dan tepat sasaran. Ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, dengan koordinasi yang solid antarlembaga.
Apa Selanjutnya untuk Program Makan Bergizi Gratis?
Dengan tenggat waktu akhir Oktober 2025 yang semakin mendekat, nasib anggaran Makan Bergizi Gratis kini berada di persimpangan jalan. Apakah Kemenkeu akan benar-benar memangkasnya, ataukah ada upaya percepatan penyerapan yang masif dari kementerian/lembaga pelaksana? Perdebatan antara Purbaya dan Zulhas ini mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan program berskala besar, terutama yang melibatkan anggaran fantastis dan banyak pihak.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ini. Publik tentu berharap program MBG bisa berjalan sukses, mengingat pentingnya asupan gizi bagi generasi penerus bangsa. Namun, di saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga tidak bisa ditawar.
Kita akan melihat bagaimana pemerintah merespons tantangan ini. Apakah ancaman pemotongan akan menjadi pemicu percepatan penyerapan, ataukah komitmen kuat terhadap program akan menemukan jalan keluar dari masalah penyerapan yang lambat? Satu hal yang pasti, drama anggaran puluhan triliun ini akan terus menjadi perhatian. Semua mata tertuju pada kinerja pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
