Luhut Pandjaitan, sosok yang tak pernah lepas dari sorotan publik, kembali membuat pernyataan tegas. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini ‘mengunci mati’ program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk berjalan minimal 10 tahun ke depan. Sebuah keputusan yang tentu saja memicu banyak pertanyaan, terutama terkait alokasi anggaran triliunan rupiah yang menyertainya.
Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam acara "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth" di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Ia mengakui adanya kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaan program ini. Namun, Luhut tetap optimis dan percaya penuh pada potensi besar MBG.
Mengapa MBG Harus Berjalan 10 Tahun? Visi Jangka Panjang Luhut
Bukan tanpa alasan Luhut ‘ngotot’ agar program MBG terus dipelihara. Menurutnya, program ini adalah investasi masa depan yang tak bisa ditawar, setidaknya untuk satu dekade ke depan. Setelah itu, barulah evaluasi menyeluruh bisa dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Luhut percaya, MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah, menciptakan simpul-simpul ekonomi baru yang sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya tentang memberi makan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dari bawah. Program ini diharapkan dapat memicu perputaran uang di tingkat lokal dan regional.
Pujian dari Kancah Internasional?
Tak hanya di kancah domestik, Luhut mengklaim program MBG juga mendapat lampu hijau dari pihak internasional. Ia bercerita sempat mempresentasikan program ini di hadapan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick. Luhut mengklaim, anak buah Presiden AS Donald Trump itu pun memahami betul potensi besar MBG.
Menurut Luhut, Lutnick sepakat bahwa MBG memiliki manfaat signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, program ini juga diyakini mampu menimbulkan pemerataan uang di daerah, sebuah aspek yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pengakuan dari tokoh internasional ini tentu menambah bobot argumen Luhut.
Anggaran Jumbo dan Tantangan Badan Gizi Nasional
Program MBG memang bukan program kaleng-kaleng. Badan Gizi Nasional (BGN) mengantongi anggaran fantastis, Rp71 triliun ditambah Rp100 triliun, total Rp171 triliun untuk pelaksanaan MBG di tahun 2025. Angka ini tentu saja bukan main-main, apalagi jika dibandingkan dengan anggaran TNI yang sudah puluhan tahun berdiri dan hanya sedikit di atasnya, yakni Rp175 triliun.
Perbandingan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menggarap program MBG, namun juga menyoroti tantangan besar bagi BGN. Sebagai organisasi yang relatif baru terbentuk, BGN dipaksa untuk mengelola dana sebesar itu. Ini memerlukan kapabilitas manajerial dan sistem pengawasan yang sangat kuat agar tidak terjadi penyimpangan.
Penyerapan Anggaran yang Belum Optimal, Tapi Tetap Digelontor Dana Besar
Meski digelontor anggaran jumbo, penyerapan dana MBG di tahun 2025 belum sepenuhnya optimal. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa timnya hanya mampu menyerap Rp99 triliun dari total anggaran yang ada. Artinya, sekitar Rp70 triliun harus dikembalikan kepada Presiden Prabowo.
Penyerapan yang belum optimal ini bukan tanpa alasan. Dadan menjelaskan, sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi, sehingga dana belum bisa dicairkan sepenuhnya. Ini adalah tantangan umum bagi program baru berskala besar yang membutuhkan infrastruktur dan sistem yang matang.
Mengejutkan, meski penyerapan belum optimal, Presiden Prabowo Subianto tampaknya tak goyah. Untuk tahun 2026, anggaran MBG justru melonjak drastis menjadi Rp335 triliun! Jumlah ini terdiri dari Rp268 triliun untuk Badan Gizi Nasional serta Rp67 triliun sisanya berbentuk dana cadangan. Ini adalah sinyal kuat komitmen pemerintah terhadap program ini.
Membangun Ekosistem dan Memperkuat Organisasi
Melihat besarnya anggaran dan tantangan yang ada, Luhut memberikan pesan khusus kepada Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem yang solid dalam pelaksanaan MBG. Ini bukan sekadar belanja, tetapi bagaimana menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat.
Luhut juga menegaskan bahwa organisasi BGN perlu terus diperkuat. "Ini bukan organisasi satu tahun, bukan untuk lima tahun, mungkin bertahun-tahun ke depan," ucapnya. Penguatan ini mencakup sumber daya manusia, sistem, dan tata kelola agar BGN mampu mengemban amanah besar ini dengan baik dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan "dengan benar."
Program Makan Bergizi Gratis ini memang bukan sekadar wacana, melainkan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kerja keras dan pengawasan ketat. Dengan dukungan anggaran triliunan rupiah dan visi 10 tahun ke depan, akankah MBG benar-benar menjadi solusi efektif untuk gizi dan ekonomi Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab.
