Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya buka suara menanggapi "ribut-ribut" seputar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, yang belakangan viral. Dengan tegas, Luhut membantah keras anggapan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk melunasi utang proyek ambisius ini.
"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," ujar Luhut dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Pernyataannya ini seolah ingin menenangkan kegaduhan yang terjadi.
Luhut Buka Suara: Bukan APBN, Hanya Restrukturisasi!
Luhut menegaskan bahwa permasalahan utang Whoosh hanyalah soal restrukturisasi yang tertunda, bukan beban baru bagi APBN. Ia bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah pihak yang berhadapan langsung dengan Tiongkok, termasuk dalam urusan utang ke China Development Bank (CDB).
Proyek Whoosh memang sangat lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kementerian yang dipimpin Luhut di era Presiden Joko Widodo. Pengalamannya dalam proyek ini membuatnya merasa perlu meluruskan informasi yang beredar.
Dari Proyek ‘Busuk’ hingga Negosiasi dengan China
Secara blak-blakan, Luhut mengakui bahwa ia menerima proyek Whoosh dalam kondisi yang kurang baik. "Saya nerima sudah busuk itu barang," katanya, menggambarkan kondisi awal proyek tersebut. Namun, ia tak tinggal diam.
Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, termasuk audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah itu, negosiasi intensif dengan pihak Tiongkok pun membuahkan hasil, di mana China bersedia melakukan restrukturisasi utang Whoosh.
Transisi Kepemimpinan Jadi Kendala, Keppres Terhambat?
Meski China sudah menunjukkan itikad baik, Luhut menyebut ada kendala yang menghambat proses restrukturisasi ini. Biang keroknya, menurutnya, adalah pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.
Proses pelunasan utang Indonesia ke China, kata Luhut, tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Beleid ini sangat krusial untuk menunjuk tim perunding Indonesia yang akan berhadapan dengan CDB.
Luhut bahkan mengklaim sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, untuk segera menunjuk nama-nama yang akan masuk dalam tim perunding. Nama-nama tersebut nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo untuk disahkan melalui Keppres.
"China sudah bersedia kok, gak ada masalah. Apa yang gak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data," ungkap Luhut, optimis bahwa masalah ini bisa diselesaikan jika semua pihak bersatu. Ia juga mengingatkan bahwa di era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, negosiasi dengan Tiongkok juga berjalan lancar.
Kesiapan China dan Rencana Ekstensi ke Surabaya
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa Tiongkok bahkan siap melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, asalkan masalah restrukturisasi utang ini segera diselesaikan. Ini menunjukkan komitmen China yang cukup kuat terhadap proyek tersebut.
"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring ini segera," cerita Luhut. Ia juga sudah menyampaikan kepada pihak China bahwa prosesnya tinggal menunggu Keppres dari Presiden Prabowo.
Sentilan Keras Luhut: Jangan Kaitkan Whoosh dengan Laut China Selatan!
Di tengah penjelasannya, Luhut melontarkan sindiran keras kepada pihak-pihak yang dinilainya berbicara sembarangan. Ia mengaku heran isu utang Whoosh bahkan melebar ke permasalahan Laut China Selatan.
"Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini?" tanyanya dengan nada kesal. Luhut menantang pihak-pihak tersebut untuk beradu data dengannya, alih-alih menyebarkan informasi yang tidak berdasar.
"Saran saya, kalau kita gak ngerti datanya, gak usah komentar dulu! Cari datanya, baru berkomentar, nah baru enak. Atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakan lah kalau itu sih," sindir Luhut tajam, menuding ada motif lain di balik penyebaran isu tersebut.
Polemik Pembayaran Utang: APBN vs. Dividen BUMN
Terlepas dari bantahan Luhut, ide penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh memang sempat muncul dari Danantara. Mereka menawarkan dua opsi: penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pandangan berbeda. Ia mendorong Danantara untuk melunasi utang Whoosh menggunakan dividen BUMN. Alasannya, laba dari perusahaan pelat merah yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan itu kini telah diambil sepenuhnya oleh Danantara.
Purbaya memperkirakan bunga utang yang harus dibayar Danantara tembus Rp2 triliun per tahun. Sementara itu, proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh selama setahun penuh diperkirakan hanya mencapai Rp1,5 triliun.
"Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun. Basically, low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) setahun Rp90 triliun-Rp100 triliun," tutur Purbaya, menunjukkan bahwa dividen BUMN seharusnya lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan tersebut.
Perdebatan mengenai sumber dana pelunasan utang Whoosh ini masih terus bergulir. Namun, satu hal yang jelas, Luhut Binsar Pandjaitan ingin memastikan bahwa proyek kebanggaan ini tidak menjadi beban APBN dan tidak dikaitkan dengan isu-isu sensitif lainnya.
