Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini membuat pernyataan penting yang menggemparkan. Ia menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya alam (SDA) wajib mendapatkan porsi ekonomi yang jauh lebih besar dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi. Ini bukan sekadar wacana, melainkan komitmen serius pemerintah untuk keadilan.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang diselenggarakan Lemhannas pada Selasa (24/6) lalu. Fokus utamanya adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat harus menciptakan keadilan sosial yang sejalan dengan amanat Sila Kelima Pancasila.
Hilirisasi Berkeadilan: Amanat Pancasila yang Tak Bisa Ditawar
Menurut Bahlil, kolaborasi yang harmonis adalah kunci utama. Tujuannya jelas: memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal, merasakan manfaat yang adil dari kekayaan alam Indonesia. Ini adalah fondasi untuk pembangunan yang merata.
Hilirisasi ke depan harus benar-benar berpihak pada daerah, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat lokal. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Bahlil menekankan, nilai tambah dari sektor ini harus dinikmati paling banyak oleh masyarakat daerah. Ini adalah upaya untuk membalik paradigma lama, di mana daerah penghasil seringkali hanya menjadi penyedia bahan mentah. Mereka harus menjadi ‘tuan’ di tanah sendiri, bukan sekadar penonton yang melihat kekayaan alamnya dibawa pergi.
Kue ekonomi yang dihasilkan dari pertambangan dan hilirisasi tidak boleh hanya berpusat di Jakarta atau dikuasai investor semata. Inilah wujud nyata implementasi Sila Kelima Pancasila dalam kebijakan ekonomi kita, yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bukan Sekadar Jargon, Tapi Transformasi Ekonomi Nyata
Bahlil menjelaskan bahwa hilirisasi bukan cuma cara untuk mendongkrak pendapatan negara. Lebih dari itu, ini adalah strategi konkret untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, menciptakan efek domino positif yang luas. Ini adalah langkah strategis untuk masa depan Indonesia.
Lihat saja Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Berkat industri pengolahan mineral, pertumbuhan ekonomi mereka melonjak hingga 20 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 6 persen! Ini membuktikan bahwa hilirisasi adalah mesin pertumbuhan yang sangat efektif.
Ini adalah langkah besar untuk mentransformasi ekonomi kita, dari yang tadinya dominan jasa konstruksi menjadi berbasis industri. Transformasi ini akan menciptakan lapangan kerja berkualitas dan nilai tambah yang lebih tinggi bagi bangsa.
Jika konsisten kita lakukan, Indonesia optimis bisa masuk jajaran 10 besar negara dengan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di dunia pada 2045. Target ambisius ini bukan mimpi belaka, melainkan tujuan yang bisa dicapai melalui kebijakan ekonomi yang tepat dan berpihak pada rakyat.
Peta Jalan Pascatambang: Jaminan Keberlanjutan Ekonomi Daerah
Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah kini tengah serius menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang. Rencana ini mencakup pengembangan industri-industri baru yang mampu menopang ekonomi daerah, bahkan setelah masa operasional tambang berakhir. Ini adalah langkah antisipatif untuk keberlanjutan.
Peta jalan ini dirancang untuk memastikan bahwa daerah tidak akan ‘mati suri’ setelah sumber daya tambang habis. Sebaliknya, mereka akan memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan beragam, berkelanjutan dari generasi ke generasi.
Kebijakan ini diharapkan bisa menjamin keberlanjutan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang sering terjadi antara pusat dan daerah. Bahlil menegaskan, daerah penghasil tidak boleh hanya jadi penonton; mereka harus menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri nasional, dari hulu hingga hilir.
Ini adalah upaya untuk memberdayakan daerah secara menyeluruh, memberikan mereka kontrol lebih besar atas nasib ekonomi mereka sendiri. Dengan demikian, kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi berkah bagi semua.
Hilirisasi: Kunci Pemerataan dan Kesejahteraan Rakyat
Bahlil dengan tegas menyatakan, hilirisasi harus menjadi alat pemerataan ekonomi yang konkret, bukan sekadar jargon kosong pembangunan. Ini adalah janji yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Program ini diharapkan membuka banyak lapangan kerja baru, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil SDA. Dari petani hingga pengusaha kecil, semua akan merasakan dampak positifnya.
Melalui perencanaan matang ini, Kementerian ESDM berupaya mewujudkan transformasi ekonomi berbasis SDA yang berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah visi besar untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan makmur.
Bahlil kembali menegaskan, hilirisasi yang berkeadilan adalah bukti nyata implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional kita. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, dapat menikmati ‘kue’ pembangunan yang sama rata.
