Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai "pajak berkeadilan" sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada ketidakselarasan antara pandangan ulama dengan kebijakan perpajakan pemerintah? Namun, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, dengan tegas memberikan klarifikasi yang mungkin akan mengejutkan banyak pihak.
Awal Mula Fatwa MUI dan Sorotan Publik
MUI, sebagai lembaga ulama tertinggi di Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan panduan keagamaan bagi umat Islam. Ketika sebuah fatwa dikeluarkan, apalagi menyangkut isu sepenting pajak yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, perhatian publik sontak tertuju. Konsep "pajak berkeadilan" yang diusung MUI tentu saja memicu rasa ingin tahu dan berbagai spekulasi.
Pajak sendiri merupakan tulang punggung pembangunan negara. Tanpa penerimaan pajak, mustahil pemerintah bisa menjalankan berbagai program kesejahteraan, infrastruktur, hingga layanan publik. Oleh karena itu, memastikan sistem perpajakan berjalan adil dan diterima oleh masyarakat adalah krusial.
Dirjen Pajak Buka Suara: Komunikasi Sudah Terjalin Sejak Lama
Menanggapi berbagai spekulasi yang muncul, Bimo Wijayanto mengungkapkan fakta yang mungkin belum banyak diketahui. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara DJP dan MUI sebenarnya sudah terjalin jauh sebelum fatwa tersebut menjadi sorotan publik. "Sebenarnya bulan September kami sowan ke MUI," kata Bimo dalam sebuah media gathering di Denpasar, Bali, pada Selasa (25/11/2025).
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa DJP juga telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan Komisi Fatwa MUI. FGD ini dipimpin langsung oleh Profesor Niam, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam membahas isu penting ini. Ini membuktikan bahwa ada upaya proaktif dari DJP untuk mendengarkan dan menjelaskan kebijakan perpajakan kepada para ulama.
Dalam pertemuan dan diskusi tersebut, Bimo mengklaim bahwa anggota Komisi Fatwa MUI memahami penjelasan yang disampaikan terkait undang-undang perpajakan. Artinya, tidak ada polemik atau perbedaan pandangan yang signifikan antara DJP dan MUI terkait prinsip dasar perpajakan. Ini adalah kabar baik yang meredakan kekhawatiran akan adanya potensi konflik kebijakan.
Memahami Prinsip Keadilan dalam Sistem Perpajakan Indonesia
Bimo Wijayanto menekankan bahwa nilai keadilan yang menjadi perhatian para ulama sejalan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam sistem perpajakan Indonesia. Ini bukan hal baru, melainkan fondasi yang telah lama diterapkan. Lantas, seperti apa bentuk keadilan tersebut dalam praktik perpajakan kita?
Pajak Sesuai Kemampuan: Konsep PTKP dan Progresivitas
Salah satu kesepakatan musyawarah MUI adalah tidak adanya pengenaan pajak terhadap orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini, menurut Bimo, sudah diakomodasi dalam konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Ini memastikan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah batas tertentu tidak dibebani pajak, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa terbebani.
Selain itu, sistem perpajakan Indonesia juga menganut asas progresivitas. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Ini adalah bentuk keadilan yang memastikan bahwa beban pajak ditanggung secara proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi diharapkan berkontribusi lebih besar untuk pembangunan negara.
PPN dan Kebutuhan Pokok: Melindungi Masyarakat Bawah
Prinsip keadilan juga terlihat jelas dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bimo menjelaskan bahwa komoditas bahan pokok, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, tidak dikenakan PPN. Ini adalah langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Bayangkan jika harga beras, minyak goreng, atau gula dikenakan PPN, tentu akan semakin memberatkan.
Pengecualian PPN untuk kebutuhan pokok ini sejalan dengan "asas daya pukul" dalam perpajakan. Asas ini berarti bahwa pajak harus dikenakan pada pihak yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarnya, dan tidak membebani mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar tanpa tambahan beban pajak.
Kemudahan Pajak untuk UMKM: Dorongan Ekonomi Rakyat
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan mereka, pemerintah juga menerapkan ambang batas (threshold) pungutan PPN dan skema pajak final yang berkeadilan. "Untuk UMKM juga sudah ada threshold, (omzet) di bawah Rp500 (juta) tidak kena pajak, Rp500 (juta) – Rp4,8 (miliar) bisa memanfaatkan pajak final," kata Bimo.
Ini berarti UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak wajib memungut PPN. Sementara itu, bagi UMKM dengan omzet antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, mereka bisa memanfaatkan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final yang lebih sederhana dan tarifnya lebih rendah. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban administrasi dan keuangan UMKM, mendorong mereka untuk berkembang tanpa terbebani pajak yang kompleks.
Status Pajak Aset Keagamaan dan Sosial: Bukan Kewenangan Pusat Lagi
Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bimo menjelaskan bahwa kewenangannya kini sudah beralih ke pemerintah daerah (pemda). Meskipun demikian, prinsip keadilan tetap diterapkan. Ia menegaskan bahwa aset-aset keagamaan dan sosial seperti sekolah, pesantren, dan rumah sakit non-komersial pada umumnya mendapatkan fasilitas keringanan pajak.
"Untuk fasilitas-fasilitas yang memang non profit untuk keagamaan, untuk sosial, untuk kesehatan, untuk pendidikan itu ada tarif khusus PBB," jelas Bimo. Meskipun kewenangan sudah di pemda, semangat untuk memberikan insentif pajak bagi lembaga-lembaga yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keagamaan tetap terjaga. Ini menunjukkan bahwa negara menghargai peran penting lembaga-lembaga tersebut dalam pembangunan masyarakat.
Komitmen DJP untuk Terus Berdialog dan "Tabayun"
Meskipun Bimo Wijayanto menegaskan bahwa tidak ada polemik antara DJP dan MUI, ia menyatakan komitmen pihaknya untuk tetap berkomunikasi. "Setelah ini kami juga akan tabayun supaya menghindari polemik perbedaan yang tidak perlu," katanya. Istilah "tabayun" yang berarti mencari kejelasan atau klarifikasi, menunjukkan keinginan DJP untuk terus menjaga hubungan baik dan memastikan pemahaman yang utuh di semua pihak.
Dialog yang berkelanjutan antara DJP dan MUI sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga diterima secara sosial dan keagamaan. Dengan komunikasi yang transparan dan terbuka, potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih yakin bahwa sistem perpajakan kita memang berkeadilan.
Klarifikasi dari Dirjen Pajak ini menjadi angin segar di tengah berbagai diskusi publik. Ini menegaskan bahwa prinsip keadilan telah menjadi bagian integral dari sistem perpajakan Indonesia, dan pemerintah senantiasa berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, termasuk pandangan dari Majelis Ulama Indonesia.
