Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh, kembali diterpa isu tak sedap. Setelah berbagai tantangan mulai dari pembengkakan biaya hingga target operasional yang molor, kini muncul dugaan serius mengenai praktik jual beli tanah milik negara yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Ironisnya, tanah negara tersebut diduga dijual kembali ke negara dengan harga fantastis.
Menteri ATR Nusron Wahid: "Belum Tahu!"
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengaku terkejut dan belum mengetahui adanya dugaan skandal ini. Saat dimintai konfirmasi di Jakarta Pusat pada Selasa (11/11), Nusron hanya bisa menggelengkan kepala. Ia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Wah, aku belum tahu tuh. Ya, biarin aja nanti Pak KPK-nya untuk menjelaskan, biar diteliti oleh Pak KPK dulu," ujar Nusron. Pernyataan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar di benak publik. Bagaimana mungkin seorang menteri yang membawahi urusan pertanahan tidak mengetahui adanya dugaan penyimpangan sebesar ini pada proyek strategis nasional?
Meski demikian, Nusron Wahid memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh kepada KPK. Pihaknya akan kooperatif dengan menyediakan data-data yang dibutuhkan jika diminta oleh lembaga antirasuah tersebut. Ini adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan.
Nusron juga menambahkan bahwa setiap proses pengadaan tanah untuk proyek nasional seharusnya sudah melalui tahapan yang ketat. Menurutnya, prosedur yang berlaku dirancang untuk mencegah adanya penyimpangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Namun, apakah prosedur ketat ini benar-benar berjalan mulus di lapangan?
Ia menjelaskan, dalam mekanisme pengadaan lahan, penentuan harga tidak bisa dilakukan sembarangan. Harga harus berdasarkan hasil penilaian lembaga appraisal yang independen dan profesional. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pemerintah, maka proses dilanjutkan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan.
"Biasanya kalau soal harga, harga itu pakai appraisal. Kalau enggak terjadi kesepakatan appraisal, ngotot konsinyasi. Begitu biasanya," katanya. Pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa sistem sudah cukup kuat, namun realitas di lapangan bisa jadi berbicara lain.
Modus Licik: Tanah Negara Dijual Balik ke Negara?
KPK, melalui Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu, telah mengonfirmasi bahwa mereka tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh. Modus yang ditemukan sungguh mencengangkan: ada oknum-oknum yang diduga menjual kembali tanah milik negara kepada negara itu sendiri.
"Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," kata Asep Guntur. Ini bukan sekadar jual beli biasa, melainkan sebuah praktik penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Asep menjelaskan lebih lanjut bahwa sebagian lahan yang digunakan untuk proyek nasional tersebut bahkan dijual dengan harga di atas nilai pasar. Padahal, secara logis, negara seharusnya tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan miliknya sendiri. Ini adalah indikasi kuat adanya permainan kotor yang memanfaatkan celah dalam birokrasi dan pengadaan lahan.
Contoh yang diberikan Asep adalah kasus kawasan hutan. Jika lahan yang digunakan adalah kawasan hutan, seharusnya ada mekanisme konversi atau penggantian lahan lain, bukan jual beli. Praktik ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi status kepemilikan dan harga tanah demi keuntungan pribadi.
KPK Menduga Ada ‘Mark-up’ Fantastis
Selain modus jual beli tanah negara, KPK juga menyoroti adanya indikasi penggelembungan atau mark-up dalam pengadaan lahan untuk proyek Whoosh. Penggelembungan harga ini tentu saja akan berdampak langsung pada membengkaknya biaya proyek secara keseluruhan, yang pada akhirnya dibebankan kepada negara dan rakyat.
"Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara. Kami harus kembalikan uang itu kepada negara," tegas Asep. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini dan memulihkan kerugian negara.
Penyelidikan KPK akan fokus pada proses pengadaan lahan dan penetapan harga. Mereka akan menelusuri setiap transaksi, dokumen kepemilikan, dan proses penilaian harga untuk menemukan di mana letak penyimpangan terjadi. Siapa saja yang terlibat dalam praktik mark-up ini akan dimintai pertanggungjawaban.
Sorotan Mahfud MD: Biaya Whoosh Tiga Kali Lipat Lebih Mahal
Dugaan mark-up dalam proyek Whoosh sebenarnya bukan isu baru. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnya juga pernah mengungkapkan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam proyek ini. Pernyataan Mahfud MD kala itu sempat menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan sengit.
Dalam perhitungannya, biaya per kilometer kereta cepat Whoosh di Indonesia mencapai US$52 juta atau setara Rp869,1 miliar (dengan asumsi kurs Rp16.714 per dolar AS). Angka ini, menurut Mahfud, hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan biaya proyek serupa di China yang hanya sekitar US$17-18 juta per kilometer. Perbedaan biaya yang sangat signifikan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai efisiensi dan transparansi anggaran proyek.
Pernyataan Mahfud MD ini seolah menjadi alarm awal yang kini mulai dibuktikan oleh penyelidikan KPK. Jika dugaan mark-up ini terbukti, maka bukan hanya kerugian finansial yang ditanggung negara, tetapi juga kredibilitas proyek strategis nasional yang dipertaruhkan.
Implikasi Serius Bagi Proyek Strategis Nasional
Dugaan skandal jual beli tanah negara dan mark-up ini memiliki implikasi yang sangat serius. Pertama, tentu saja kerugian finansial yang besar bagi negara. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lain atau kesejahteraan rakyat, justru menguap karena praktik korupsi.
Kedua, ini akan semakin menambah beban biaya proyek Whoosh yang memang sudah membengkak dari estimasi awal. Pembengkakan biaya ini pada akhirnya bisa membebani APBN dan memengaruhi anggaran pembangunan di sektor lain. Proyek yang digadang-gadang sebagai kebanggaan bangsa ini justru berpotensi menjadi "lubang hitam" bagi keuangan negara.
Ketiga, skandal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jika proyek sebesar Whoosh saja bisa diwarnai praktik korupsi, bagaimana dengan proyek-proyek lain? Ini akan menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
KPK Terus Bergerak, Siapa Selanjutnya?
Hingga kini, KPK masih terus mendalami dugaan jual beli tanah negara tersebut. Penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan proyek strategis nasional untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan ketelitian dan keberanian.
Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan pada proses pengadaan lahan dan penetapan harga. KPK akan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari pejabat BPN, pihak KCIC, hingga oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik curang ini. Publik menanti dengan cemas siapa saja yang akan terseret dalam pusaran skandal ini.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi KPK dalam memberantas korupsi di proyek-proyek strategis nasional. Akankah para dalang di balik skandal ini berhasil diungkap dan dimintai pertanggungjawaban? Hanya waktu dan kerja keras KPK yang akan menjawabnya.
