Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh secara tegas menolak usulan rumus kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Rumus yang disiapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan para pengusaha ini dianggap merugikan pekerja. Penolakan ini memicu kekhawatiran akan nasib upah buruh di tahun mendatang.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap usulan tersebut. Ia mendengar adanya rencana penurunan indeks tertentu dalam perhitungan UMP 2026. Angka indeks ini diusulkan hanya berkisar antara 0,2 hingga 0,7.
Padahal, tahun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan indeks tertentu mendekati angka 0,9. Penurunan drastis ini dinilai akan sangat merugikan para pekerja. Said Iqbal bahkan menuding Menaker melindungi pengusaha yang ingin membayar upah murah.
"Indeks tertentu adalah hak prerogatif presiden, bukan diputuskan oleh sekumpulan orang di luar mandat konstitusi," tegas Iqbal. Ia menambahkan, jika indeks ini diturunkan, artinya pemerintah justru berpihak pada pengusaha hitam. Pernyataan ini disampaikan Iqbal melalui keterangan resmi pada Minggu (9/11).
Akar Masalah: Indeks UMP yang Bikin Panas
Polemik utama terletak pada komponen "indeks tertentu" dalam rumus perhitungan UMP. Indeks ini menjadi penentu seberapa besar kenaikan upah yang akan diterima pekerja. Penurunan indeks secara signifikan akan berdampak langsung pada daya beli buruh.
Tahun lalu, keputusan presiden yang menetapkan indeks mendekati 0,9 memberikan harapan bagi pekerja. Namun, usulan terbaru yang jauh lebih rendah ini justru menimbulkan kekecewaan mendalam. Buruh merasa hak mereka untuk mendapatkan upah layak terancam.
Suara Buruh: Tolak Upah Murah, Perjuangkan Keadilan
KSPI dan Partai Buruh tidak akan tinggal diam menghadapi usulan ini. Mereka bersikeras memperjuangkan kenaikan upah minimum yang adil dan berpihak pada kelas pekerja. Angka kenaikan yang mereka tuntut adalah antara 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Said Iqbal menegaskan bahwa angka tersebut merupakan acuan bagi serikat buruh di seluruh daerah. Baik di Dewan Pengupahan provinsi maupun kabupaten/kota, tuntutan ini akan terus disuarakan. Mereka juga memperjuangkan adanya upah minimum sektoral yang nilainya harus lebih besar dari UMK.
Memahami Rumus UMP: Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu
Kenaikan upah minimum sejatinya mengacu pada tiga komponen utama. Ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Ketiga komponen tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Data inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 rata-rata sebesar 2,65 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen. Kedua angka ini menjadi dasar perhitungan, namun "indeks tertentu" lah yang seringkali menjadi titik perdebatan.
Peran Indeks Tertentu: Hak Prerogatif Presiden yang Digugat
Indeks tertentu merupakan variabel penyesuaian yang bersifat diskresioner. Buruh menganggap indeks ini sebagai hak prerogatif presiden untuk memastikan keadilan bagi pekerja. Penurunannya dari 0,9 menjadi 0,2-0,7 dianggap sebagai intervensi yang merugikan.
Jika indeks ini diturunkan, kenaikan upah akan sangat kecil, bahkan di bawah kebutuhan hidup layak. Buruh khawatir hal ini akan memperparah kondisi ekonomi mereka. Mereka menuntut pemerintah untuk tetap mempertahankan indeks yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Sikap Pengusaha: Apindo dan Usulan Indeks yang Lebih Rendah
Tidak hanya dari Menaker, KSPI dan Partai Buruh juga menolak usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo menginginkan indeks tertentu hanya berkisar antara 0,1 hingga 0,5. Angka ini jauh lebih rendah dari yang diusulkan pemerintah.
Said Iqbal menilai usulan Apindo akan membuat kenaikan upah menjadi sangat minim. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi. Buruh berpendapat bahwa pengusaha harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak para pekerjanya.
Dampak Potensial: Jika Tuntutan Buruh Tak Digubris
Jika usulan rumus kenaikan UMP 2026 dengan indeks rendah tetap diberlakukan, dampaknya bisa sangat serius. Daya beli pekerja akan semakin tergerus oleh inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Ini berpotensi memicu gelombang protes dan aksi massa yang lebih besar.
Upah yang tidak layak juga bisa menurunkan motivasi kerja dan produktivitas. Kondisi ini pada akhirnya akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Kesejahteraan pekerja adalah fondasi penting bagi stabilitas ekonomi suatu negara.
Langkah Selanjutnya: Negosiasi Alot di Dewan Pengupahan
Perdebatan mengenai UMP 2026 akan berlanjut di Dewan Pengupahan. Di sana, perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh akan duduk bersama. Negosiasi diperkirakan akan berjalan alot, mengingat perbedaan pandangan yang cukup tajam.
Pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai mediator yang adil. Mereka harus menemukan titik temu yang tidak hanya menjaga iklim investasi, tetapi juga menjamin hak-hak pekerja. Keputusan akhir akan sangat dinanti oleh jutaan pekerja di seluruh Indonesia.
Menanti Kebijakan Berpihak pada Pekerja
CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons terkait polemik indeks tertentu ini. Publik menanti kejelasan dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Masa depan upah minimum 2026 kini berada di persimpangan jalan. Keputusan yang diambil akan sangat menentukan nasib dan daya beli para buruh. Semoga ada solusi terbaik yang mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi semua pihak.
