Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyuarakan kekhawatiran serius terkait realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga awal Oktober 2025, penyerapan dana triliunan rupiah untuk program vital ini masih jauh dari target, memicu ancaman pemangkasan anggaran jika tidak ada perbaikan signifikan. Ini bukan sekadar angka, melainkan nasib jutaan penerima manfaat yang bergantung pada program tersebut.
Anggaran Triliunan Rupiah yang ‘Nganggur’: Sorotan Kemenkeu
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Dengan anggaran fantastis mencapai Rp71 triliun untuk tahun 2025, harapan besar diletakkan pada program ini untuk mengatasi masalah gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak kecil.
Realisasi MBG Jauh dari Harapan
Per 3 Oktober 2025, Kemenkeu mencatat bahwa realisasi anggaran MBG baru menyentuh angka Rp20,6 triliun. Angka ini hanya setara dengan 29 persen dari total alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Padahal, program ini telah menyasar 31,2 juta penerima di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga wilayah lainnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta Pusat pada Selasa (14/10), mengungkapkan keprihatinannya. Meskipun sebarannya sudah merata, dengan 6,6 juta jiwa di Sumatera saja, penyerapan anggaran yang rendah ini menjadi lampu kuning bagi efektivitas program. Dana yang seharusnya sudah bergerak untuk memberikan manfaat, justru masih tertahan.
Nasib Badan Gizi Nasional Tak Jauh Beda
Sorotan Kemenkeu tidak hanya tertuju pada program MBG. Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang juga memiliki peran krusial dalam upaya perbaikan gizi, menghadapi masalah serupa. Realisasi penyerapan anggaran BGN bahkan lebih memprihatinkan.
Hingga 30 September 2025, BGN baru menyerap Rp19,7 triliun. Angka ini hanya 16,9 persen dari target anggaran mereka yang mencapai Rp116,6 triliun. Wamenkeu Suahasil menegaskan bahwa beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran besar memang masih menunjukkan penyerapan di bawah 50 persen, dan BGN adalah salah satunya.
Ultimatum Kemenkeu: Potong Anggaran Jika Tak Optimal!
Kemenkeu tidak main-main dalam menyikapi rendahnya penyerapan anggaran ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memberikan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk memangkas anggaran program MBG jika hingga akhir Oktober 2025, penyerapan dana belum menunjukkan perbaikan yang optimal.
Mengapa Anggaran Harus Dipangkas?
Ancaman pemotongan anggaran ini bukan tanpa alasan. Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah dana yang sudah digelontorkan mengendap dan justru membebani keuangan negara. Dana yang tidak terpakai tetap menimbulkan biaya, karena pemerintah harus membayar bunga utang untuk membiayai anggaran tersebut.
"Kalau uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga. Jadi daripada nganggur, saya alihkan ke tempat lain yang lebih siap," ujar Purbaya pada kesempatan berbeda di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (19/9). Filosofi di balik kebijakan ini adalah efisiensi dan akuntabilitas. Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak maksimal, bukan hanya sekadar angka di atas kertas.
Menanggapi Optimisme Luhut Pandjaitan
Pernyataan Menkeu Purbaya ini juga merupakan respons terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Luhut sempat menyebut bahwa penyerapan anggaran MBG kini sudah membaik. Namun, Kemenkeu memiliki pandangan yang lebih pragmatis dan berpegang pada data realisasi.
"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," tegas Purbaya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10), melansir 20detik. Ini menunjukkan bahwa Kemenkeu akan tetap berpegang pada evaluasi berbasis kinerja dan data faktual, terlepas dari optimisme pihak lain.
Di Balik Angka: Tantangan Penyaluran Makan Bergizi Gratis
Rendahnya penyerapan anggaran MBG dan BGN bukan hanya masalah administratif, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam implementasi program di lapangan. Berbagai faktor bisa menjadi penyebab, mulai dari birokrasi yang lambat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, perencanaan yang kurang matang, hingga kendala logistik dalam distribusi makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri.
Dampak pada Jutaan Penerima Manfaat
Bayangkan, ada 31,2 juta jiwa yang seharusnya mendapatkan manfaat penuh dari program Makan Bergizi Gratis ini. Jika dananya tidak terserap dengan baik, artinya ada potensi jutaan orang yang tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal sesuai rencana. Ini bisa berdampak langsung pada kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan kognitif anak-anak, yang merupakan target utama program ini.
Program MBG dirancang untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika implementasinya terhambat oleh masalah penyerapan anggaran, tujuan mulia ini terancam tidak tercapai. Masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat, berhak mendapatkan kepastian bahwa program ini berjalan efektif dan efisien.
Urgensi Efisiensi Anggaran Negara
Efisiensi anggaran adalah kunci dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap dana yang dialokasikan berasal dari pajak rakyat dan utang negara, yang pada akhirnya harus dibayar kembali. Jika dana tersebut menganggur atau tidak digunakan secara optimal, itu berarti ada pemborosan dan beban tambahan bagi negara.
Kemenkeu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan seefektif mungkin. Pemotongan anggaran untuk program yang tidak efisien adalah langkah yang tidak populer, namun seringkali diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih siap dan berdampak. Ini juga menjadi sinyal kuat bagi K/L lain untuk serius dalam mengelola anggaran mereka.
Apa Selanjutnya? Harapan dan Tantangan Menuju Akhir Tahun
Dengan tenggat waktu akhir Oktober yang semakin dekat, tekanan ada pada pelaksana program MBG dan BGN untuk segera mempercepat penyerapan anggaran. Koordinasi yang lebih baik, evaluasi hambatan di lapangan, dan perbaikan prosedur menjadi sangat krusial dalam beberapa minggu ke depan. Tanpa langkah konkret, ancaman pemotongan anggaran akan menjadi kenyataan.
Meskipun demikian, harapan tetap ada. Jika K/L terkait dapat menunjukkan komitmen dan perbaikan signifikan dalam penyerapan anggaran, program Makan Bergizi Gratis ini masih memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat. Ini adalah momen krusial untuk membuktikan bahwa program pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
