Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Meski menghadiri rapat terbatas (ratas) penting di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengaku tak mendengar adanya rencana evaluasi kebijakan DHE yang selama ini jadi sorotan. Sebuah pengakuan yang memicu banyak pertanyaan di tengah publik.
Ratas Rahasia di Kediaman Presiden: Ada Apa Sebenarnya?
Rapat terbatas yang digelar pada Minggu (12/10) malam itu tentu bukan pertemuan biasa. Bertempat di rumah pribadi Presiden Prabowo, ratas tersebut mengindikasikan adanya pembahasan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Namun, Purbaya, yang merupakan salah satu figur kunci di kabinet, justru mengaku tidak menyimak detail obrolan terkait evaluasi DHE.
"Saya enggak tahu (rencana evaluasi DHE). Ikut (ratas di rumah Prabowo), tapi kayaknya enggak dengar," ujar Purbaya usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10). Pernyataan ini sontak menimbulkan spekulasi. Apakah ini upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi, atau memang pembahasan DHE belum menjadi prioritas utama dalam pertemuan tersebut?
Sinyal Kuat: DHE Belum Berdampak Signifikan
Terlepas dari ketidaktahuannya mengenai rencana evaluasi, Purbaya justru memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan DHE saat ini belum mencapai target yang diharapkan. Ia secara terang-terangan mengakui bahwa hasilnya belum memberikan dampak signifikan terhadap cadangan devisa negara. Ini adalah pengakuan yang cukup blak-blakan dari seorang Bendahara Negara.
"Kelihatannya, hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Mungkin Bank Indonesia (BI) akan melihat lagi," beber Purbaya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah, khususnya Bank Indonesia, sedang memantau ketat efektivitas DHE dan mungkin saja sedang mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Apakah ini berarti kebijakan yang digadang-gadang mampu memperkuat ekonomi nasional ini akan dirombak total?
Mengenal Lebih Dekat Kebijakan DHE: Apa Pentingnya?
Bagi kamu yang mungkin belum familiar, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mewajibkan para eksportir untuk memarkirkan sebagian devisa hasil ekspor mereka di bank-bank dalam negeri. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya mulia: memaksimalkan manfaat ekspor untuk kemakmuran rakyat dan memperkuat cadangan devisa negara.
Presiden Prabowo sendiri pernah memprediksi bahwa kebijakan DHE ini bisa mendatangkan hingga US$100 miliar per tahun. Angka fantastis yang tentu saja bisa menjadi game-changer bagi perekonomian Indonesia. Dengan cadangan devisa yang kuat, nilai tukar rupiah bisa lebih stabil, dan negara memiliki bantalan yang lebih kokoh menghadapi gejolak ekonomi global. Namun, jika Menkeu sendiri mengakui bahwa dampaknya belum optimal, ini tentu menjadi alarm penting.
Antisipasi Stimulus Baru dan Peran Presiden Prabowo
Selain DHE, Purbaya juga tidak memberikan jawaban tegas terkait rencana pemberian stimulus baru bagi masyarakat Indonesia. Ia kembali mengarahkan bahwa hal tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pola yang sama ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin mengambil peran sentral dalam mengumumkan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak langsung pada publik.
Ini bisa diartikan bahwa pemerintah sedang menggodok berbagai opsi, termasuk kemungkinan stimulus ekonomi, yang akan diumumkan secara komprehensif oleh Kepala Negara. Tentu saja, publik menanti-nanti langkah konkret apa yang akan diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Mensesneg Turut Mengamini: DHE Memang Belum Maksimal
Kabar bahwa DHE belum optimal ini ternyata bukan hanya datang dari Menkeu Purbaya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengakui hal serupa. Ia menyebut bahwa penerapan DHE memang belum maksimal dan Presiden Prabowo telah meminta jajarannya untuk mempelajari kembali kebijakan tersebut.
"Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," kata Prasetyo selepas Ratas di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pernyataan Mensesneg ini semakin memperkuat sinyal bahwa evaluasi DHE bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang sedang dipersiapkan.
Apa Implikasi Jika DHE Direvisi?
Jika kebijakan DHE benar-benar direvisi, tentu akan ada implikasi yang luas. Bagi para eksportir, perubahan aturan bisa berarti penyesuaian strategi bisnis dan pengelolaan keuangan. Bagi pasar keuangan, ini bisa memengaruhi sentimen investor dan pergerakan nilai tukar rupiah. Dan bagi pemerintah, ini adalah kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.
Revisi DHE bisa berarti penyesuaian persentase devisa yang harus diparkir di dalam negeri, durasi penempatan dana, atau bahkan insentif tambahan bagi eksportir. Tujuannya tetap sama: bagaimana caranya agar devisa hasil ekspor bisa benar-benar dimanfaatkan optimal untuk kepentingan nasional, tanpa memberatkan pelaku usaha.
Menanti Pengumuman Penting dari Istana
Dengan semua sinyal yang ada, jelas bahwa kebijakan DHE sedang berada di persimpangan jalan. Pengakuan dari Menkeu Purbaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi menjadi bukti kuat bahwa pemerintah menyadari adanya celah dalam implementasi kebijakan ini. Bola panas kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Publik, pelaku usaha, dan pasar keuangan kini menanti dengan cemas pengumuman resmi dari Istana. Apakah akan ada revisi besar-besaran? Atau justru ada kebijakan baru yang lebih revolusioner? Satu hal yang pasti, keputusan yang akan diambil Presiden Prabowo akan sangat krusial dan berpotensi membentuk arah perekonomian Indonesia ke depan. Siap-siap untuk kabar penting dari Istana!
