Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berlalu, dan sorotan tajam kini mengarah pada sektor pangan. Sebuah evaluasi positif datang dari parlemen, menandakan bahwa kebijakan yang diterapkan di bidang ini tidak hanya di atas kertas, melainkan telah menciptakan perubahan nyata di lapangan. Ini bukan sekadar klaim, melainkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para petani.
Sorotan Positif dari Parlemen: Kebijakan Pangan Prabowo Panen Pujian
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, tak sungkan melayangkan pujian atas capaian sektor pangan. Menurutnya, langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah menunjukkan arah yang sangat tepat. Ia menegaskan bahwa dampak positifnya sudah mulai dirasakan oleh banyak pihak.
Yohan secara spesifik menyoroti beberapa kebijakan kunci yang menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap petani. Mulai dari peningkatan harga gabah yang signifikan, upaya menjaga stabilitas pasokan beras di pasar, hingga penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Semua ini menunjukkan komitmen serius dalam memajukan sektor pertanian.
Bukan Sekadar Ketersediaan, Tapi Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas
Lebih dari sekadar memastikan ketersediaan beras, Yohan melihat bahwa fokus pemerintah juga tertuju pada peningkatan kesejahteraan petani. Ini adalah pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan, memastikan bahwa mereka yang bekerja keras di sawah juga mendapatkan imbalan yang layak. Dorongan kuat diberikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk terus melanjutkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Prioritas utama tetap pada tiga pilar krusial: meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga hal ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pangan yang stabil dan berpihak pada rakyat. Ini adalah visi besar yang mulai menunjukkan hasil konkret.
Survei Litbang Kompas Ungkap Fakta Mengejutkan: Publik Puas!
Pandangan positif dari Ahmad Yohan ternyata selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 10 Oktober 2025. Survei ini menjadi cerminan suara publik yang tak bisa diabaikan, memberikan gambaran jelas tentang penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pangan pemerintah. Angkanya sungguh mencengangkan dan patut diperhatikan.
Sebanyak 77 persen publik meyakini bahwa kebijakan kenaikan harga gabah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari harapan dan keyakinan para petani bahwa kebijakan ini benar-benar menyentuh kantong mereka. Ini adalah indikator kuat bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran.
Tak hanya itu, 83 persen responden juga menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa program pemerintah tidak hanya menjangkau, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Kepuasan publik terhadap beras SPHP menjadi bukti keberhasilan distribusi dan pengawasan.
Secara keseluruhan, 61,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Angka ini membuktikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan telah diterima dengan baik. Ini adalah modal besar untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan program-program di masa mendatang.
Inpres No. 6 Tahun 2025: Fondasi Kebijakan Pangan Nasional
Keberhasilan ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025. Inpres ini menjadi payung hukum dan landasan kuat bagi seluruh program pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ini adalah langkah strategis yang terencana.
Melalui Inpres tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, bersama lembaga terkait untuk menjalankan program strategis pangan nasional. Penugasan ini menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kemampuan Kementan dan Bapanas dalam mengemban amanah penting ini. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan.
Pemerintah kemudian menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, sebuah angka yang diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani. Target pengadaan tiga juta ton beras dalam negeri juga ditetapkan, guna memperkuat cadangan nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Ini adalah upaya konkret untuk menyeimbangkan kepentingan petani dan konsumen.
Sinergi Pemerintah dan Petani: Kunci Sukses Mentan Amran
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian positif sektor pangan selama setahun terakhir adalah buah dari kerja sama erat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan ini. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi adalah kekuatan.
Amran menegaskan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada ketersediaan beras semata. Lebih dari itu, prioritas utama adalah peningkatan kesejahteraan petani, memastikan mereka mendapatkan hasil yang adil dari kerja kerasnya. Ini adalah komitmen yang dipegang teguh oleh Kementan.
"Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau dan berkualitas," tuturnya. Pernyataan ini menegaskan kembali visi Kementan yang berimbang, memperhatikan aspek produksi, harga, dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Data BPS Bicara: Kesejahteraan Petani Meningkat Drastis
Dukungan terhadap klaim peningkatan kesejahteraan petani datang dari data konkret. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2025 mencapai 124,36. Angka ini bukan main-main, melainkan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.
NTP di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar dibanding biaya produksi yang mereka keluarkan. Ini secara langsung mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan yang signifikan. Data BPS ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan para petani.
Data-data ini secara kolektif menjadi salah satu indikator kuat bahwa kebijakan pangan pemerintah telah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan ini terbukti telah memberikan manfaat langsung yang substansial bagi petani dan masyarakat luas. Ini adalah kabar baik bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan bangsa.
