Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor baru-baru ini melontarkan pernyataan tegas yang menggugah kesadaran. Ia mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kembali pada khitahnya sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang berkeadilan. Bukan sekadar mengejar profit, BUMN punya misi lebih besar: menyejahterakan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Afriansyah dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Sekar BUMN 2025 di Jakarta, Senin (27/10). Acara tersebut mengangkat tema krusial, "Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional." Ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali amanat konstitusi.
Mengapa BUMN Harus Jadi Penggerak Ekonomi Berkeadilan?
Afriansyah Noor menekankan bahwa BUMN memiliki tanggung jawab besar. Perannya bukan hanya sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Ini adalah tentang menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Fokus pada keadilan berarti memastikan bahwa manfaat dari kegiatan ekonomi BUMN tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Sebaliknya, keuntungan dan dampak positifnya harus dirasakan secara luas, mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini adalah inti dari amanat yang diemban oleh setiap BUMN.
Amanat Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945 yang Sering Terlupakan
Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker secara khusus menyoroti Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini secara gamblang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini bukan sekadar pasal biasa, melainkan fondasi filosofis ekonomi bangsa.
Asas kekeluargaan ini berarti pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka semata. Lebih dari itu, pemerataan dan kemakmuran bersama harus menjadi tujuan utama. BUMN, sebagai salah satu pilar ekonomi, wajib menginternalisasi nilai-nilai ini dalam setiap operasionalnya.
Lebih dari Sekadar Profit: Peran Strategis BUMN untuk Kedaulatan Ekonomi
BUMN memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Mereka mengelola berbagai sumber daya strategis yang vital bagi negara, mulai dari energi, transportasi, hingga infrastruktur. Oleh karena itu, keberadaan BUMN harus benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Jika BUMN hanya berorientasi pada keuntungan semata, dikhawatirkan esensi dari Pasal 33 UUD 1945 akan tergerus. BUMN harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa sumber daya alam dan sektor-sektor vital dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk memperkaya korporasi.
Kunci Harmonisasi: Hubungan Industrial Pancasila (HIP) di Lingkungan BUMN
Tidak hanya soal orientasi bisnis, Wamenaker juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan keharmonisan hubungan kerja. Ia mendorong penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) di seluruh lingkungan BUMN. Ini adalah kunci untuk menciptakan ekosistem kerja yang produktif.
HIP berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Nilai-nilai luhur ini harus diimplementasikan secara konkret dalam setiap interaksi antara manajemen dan pekerja. Dengan begitu, hubungan kerja tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga dilandasi oleh rasa saling menghargai dan kebersamaan.
Pekerja sebagai Mitra Strategis, Pengusaha dengan Tanggung Jawab Sosial
Penerapan HIP akan menempatkan pekerja sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Mereka bukan sekadar roda penggerak produksi, melainkan bagian integral dari kesuksesan BUMN. Suara dan aspirasi pekerja harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pengusaha atau manajemen BUMN memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Mereka harus menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Ini termasuk memberikan upah yang layak, fasilitas yang memadai, serta kesempatan pengembangan diri bagi seluruh karyawan.
Sinergi untuk Kesejahteraan: Masa Depan BUMN di Tangan Bersama
Afriansyah Noor menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci. Kolaborasi ini akan memperkuat peran BUMN sebagai pilar ekonomi bangsa. Tanpa kerja sama yang solid, misi besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial akan sulit tercapai.
Masa depan BUMN yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kembali pada amanat konstitusi dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek operasional, BUMN dapat benar-benar menjadi agen perubahan positif yang membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
