Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan dan patut menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan cerita langsung dari petugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengeluhkan betapa sulitnya menarik pajak dari kalangan orang-orang super kaya di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Usman dalam program khusus "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di CNN Indonesia TV, Senin (20/10) malam, menyoroti dua isu krusial yang harus segera dibenahi.
Keluhan Petugas Pajak: Sulitnya Menjangkau "Sultan"
Usman Hamid tidak main-main dengan pernyataannya. Ia mengaku mendapat cerita langsung dari sumber di Kemenkeu, yang mengeluh tak berdaya menghadapi para "sultan" atau orang-orang super kaya. "Dua tiga bulan lalu saya ketemu dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Mereka mengeluh, enggak bisa memajak yang besar. Akhirnya yang dipajak di bawah aja," ungkap Usman. Ini adalah pengakuan yang gamblang tentang tantangan besar dalam sistem perpajakan kita.
Bayangkan, di satu sisi, petugas pajak kesulitan menjangkau kekayaan fantastis para konglomerat. Di sisi lain, masyarakat biasa justru merasakan langsung dampak kenaikan pajak. Usman mencontohkan keluhan istri cendekiawan Nurcholis Madjid yang merasakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) rumahnya. Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok, di mana beban pajak justru lebih terasa di pundak masyarakat kelas menengah ke bawah.
Mengapa para "sultan" ini begitu sulit dipajaki? Usman Hamid menyinggung adanya "berbagai metode atau modus tax avoidance atau tax evasion." Tax avoidance adalah upaya legal untuk mengurangi beban pajak, sementara tax evasion adalah penghindaran pajak secara ilegal. Kedua praktik ini, apalagi jika "dibantu oleh petugas-petugas dan pejabat pajak sendiri" seperti yang disiratkan Usman, menjadi lubang besar dalam penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan yang akut.
Mengapa Pajak Orang Kaya Penting? Redistribusi Keadilan Ekonomi
Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen vital untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ketika orang-orang super kaya tidak membayar pajak sesuai porsinya, maka dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi bagi masyarakat miskin, menjadi hilang begitu saja. Ini adalah inti dari redistribusi keadilan ekonomi yang ditekankan Usman Hamid.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kekayaan yang terkonsentrasi di segelintir tangan dapat memberikan kontribusi yang adil bagi negara. Tanpa sistem pajak yang efektif dan adil, ketimpangan sosial akan semakin melebar. Jurang antara si kaya dan si miskin akan kian dalam, menciptakan masyarakat yang terfragmentasi dan rentan terhadap berbagai masalah sosial.
Kegagalan menarik pajak dari orang kaya berarti masyarakat biasa harus menanggung beban lebih berat. Mereka yang berpenghasilan pas-pasan atau memiliki aset sederhana, seperti rumah, justru merasakan kenaikan pajak yang signifikan. Ini bukan hanya masalah angka, tapi juga masalah moral dan keadilan sosial yang bisa memicu rasa frustrasi dan ketidakpuasan di tengah masyarakat.
Bukan Hanya Pajak: Jaminan Kebebasan Berekspresi Jadi Kunci
Selain keadilan pajak, Usman Hamid juga menyoroti pentingnya jaminan kebebasan berekspresi. Ini adalah pilar demokrasi yang tak kalah krusial. Ia menekankan bahwa masyarakat yang berunjuk rasa atau menyampaikan kritik harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa intimidasi atau kekerasan. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
Usman mengakui bahwa kondisi lapangan terkadang rumit dan insiden yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Namun, yang terpenting adalah adanya pertanggungjawaban yang adil jika terjadi pelanggaran. Artinya, setiap tindakan represif atau kekerasan terhadap pengunjuk rasa harus diusut tuntas dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang tidak takut dikritik. Justru, kritik dari masyarakat adalah cermin untuk melihat kekurangan dan memperbaiki diri. Menjamin kebebasan berekspresi berarti membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Tanpa kebebasan ini, potensi gejolak sosial akan semakin besar karena suara rakyat terbungkam dan aspirasi mereka tidak tersalurkan.
Peringatan Keras untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pernyataan Usman Hamid ini datang di tengah momen penting, yaitu satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini adalah peringatan keras bahwa dua isu fundamental—keadilan ekonomi melalui pajak yang adil dan jaminan kebebasan berekspresi—harus menjadi prioritas utama. Jika ketimpangan sosial ekonomi tidak dibenahi dan kebebasan berekspresi terancam, maka potensi gejolak sosial yang lebih besar akan membayangi.
Usman Hamid menyebut demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu sebagai "peringatan kecil" bagi pemerintah. Ini adalah sinyal bahwa ketidakpuasan masyarakat sudah mulai mengemuka. Jika krisis sosial ekonomi bertemu dengan gejolak politik dan ketidakpuasan publik, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya.
Ia bahkan memberikan contoh dari negara lain sebagai pelajaran berharga. "Kasus Nepal, peringatan kita. Kasus Madagaskar, peringatan kita. Sebelumnya di Bangladesh misalnya," ujarnya. Negara-negara ini pernah mengalami atau sedang menghadapi gejolak sosial yang dipicu oleh kombinasi ketidakadilan ekonomi dan ketidakpuasan politik. Indonesia, dengan segala keragaman dan kompleksitasnya, tentu tidak ingin mengulangi sejarah serupa.
Masa Depan Indonesia: Antara Keadilan dan Gejolak Sosial
Masa depan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan tuntutan keadilan ekonomi dan kebebasan sipil. Pernyataan Usman Hamid ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan untuk introspeksi dan bertindak. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip ini.
Membangun sistem perpajakan yang adil, di mana setiap warga negara, termasuk para "sultan," memberikan kontribusi sesuai porsinya, adalah langkah fundamental. Bersamaan dengan itu, menjaga dan melindungi kebebasan berekspresi adalah jaminan bahwa suara rakyat akan selalu didengar. Ini adalah resep untuk menciptakan stabilitas sosial dan kemajuan yang berkelanjutan.
Jika kedua pilar ini kokoh, maka Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan. Namun, jika diabaikan, ancaman ketimpangan sosial dan gejolak politik akan terus membayangi. Pilihan ada di tangan pemerintah: apakah akan menciptakan masyarakat yang adil dan bebas, atau justru membiarkan ketidakpuasan menumpuk hingga meledak.
