Bank Indonesia (BI) baru-baru ini melontarkan peringatan keras mengenai kondisi kredit perbankan nasional. Angka pertumbuhan kredit yang hanya mencapai 7,70 persen per September 2025 menjadi sorotan utama, menandakan adanya anomali di tengah kapasitas perbankan yang sebenarnya sangat memadai. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: ada apa di balik keengganan dunia usaha untuk meminjam uang, padahal bank siap menyalurkan dana?
Mengapa Kredit Perbankan ‘Mati Suri’?
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dengan tegas menyebut bahwa penyebab utama melambatnya pertumbuhan kredit adalah permintaan yang belum kuat dari sisi pelaku usaha. Data per September 2025 menunjukkan pertumbuhan kredit hanya naik tipis dari 7,56 persen pada Agustus 2025, angka yang jauh dari ekspektasi untuk mendorong roda perekonomian. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dinamika kompleks di lapangan.
Perry mengidentifikasi tiga faktor kunci di balik lesunya permintaan kredit. Pertama, sikap "wait and see" yang masih dominan di kalangan pelaku usaha. Ketidakpastian ekonomi global dan domestik membuat mereka cenderung menunda ekspansi atau investasi besar.
Kedua, korporasi kini lebih memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan internal mereka. Ini bisa berarti mereka menggunakan laba ditahan atau dana cadangan yang dimiliki, ketimbang mengambil utang baru yang mungkin dirasa berisiko atau mahal. Ketiga, suku bunga kredit yang masih relatif tinggi juga menjadi pertimbangan penting bagi para pengusaha.
Triliunan Rupiah ‘Nganggur’ di Bank
Bukti paling nyata dari lemahnya penyaluran kredit terlihat dari besarnya undisbursed loan atau fasilitas kredit yang sudah disetujui bank, namun belum dicairkan oleh nasabah. Angkanya sangat fantastis, mencapai Rp2.374,8 triliun per September 2025. Jumlah ini setara dengan 22,54 persen dari total plafon kredit yang tersedia.
Bayangkan, hampir seperempat dari total pinjaman yang telah disetujui bank ternyata belum dimanfaatkan oleh dunia usaha. Ini bukan sekadar dana menganggur, melainkan potensi investasi dan aktivitas ekonomi yang tertahan. Sebagian besar dana "tidur" ini berasal dari korporasi di sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, terutama untuk jenis kredit modal kerja yang vital untuk operasional sehari-hari.
Kapasitas Bank Sebenarnya Memadai, Lalu Kenapa?
Ironisnya, dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan Indonesia sebenarnya sangat memadai. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 29,29 persen, menunjukkan likuiditas bank yang sangat longgar. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh impresif sebesar 11,18 persen (yoy) pada September 2025.
Pertumbuhan DPK ini ditopang oleh ekspansi keuangan pemerintah, termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar, serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif makroprudensial dari Bank Indonesia. Artinya, bank memiliki cukup dana dan kemauan untuk menyalurkan kredit, terlihat dari persyaratan kredit (lending requirement) yang cukup longgar secara umum.
Namun, ada dua segmen yang masih dijaga ketat oleh bank: kredit konsumsi dan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembatasan ini kemungkinan didasari oleh pertimbangan risiko yang lebih tinggi di segmen tersebut, atau mungkin juga strategi untuk mengarahkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang dianggap lebih strategis.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang
Lesunya pertumbuhan kredit ini tentu memiliki implikasi serius bagi perekonomian. Dalam jangka pendek, ini bisa berarti melambatnya investasi, ekspansi bisnis, dan penciptaan lapangan kerja. Jika dunia usaha enggan meminjam untuk berinvestasi, maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan terhambat.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengikis potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurangnya investasi hari ini berarti kurangnya kapasitas produksi dan inovasi di masa depan. Ini juga bisa menjadi sinyal bahwa tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, meskipun pemerintah dan BI terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif.
Prospek Ekonomi 2026: Harapan di Tengah Ketidakpastian
Meskipun demikian, Bank Indonesia tidak sepenuhnya pesimis. Mereka memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2025 akan berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen. Namun, ada secercah harapan untuk tahun 2026, di mana pertumbuhan kredit diproyeksikan akan meningkat.
Untuk mencapai target tersebut, BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tujuannya jelas: meningkatkan pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga agar lebih menarik bagi dunia usaha.
Langkah-langkah koordinasi ini bisa mencakup berbagai kebijakan, mulai dari insentif fiskal, deregulasi, hingga upaya menstabilkan ekspektasi pasar. Harapannya, dengan sinergi yang kuat antara otoritas moneter dan fiskal, kepercayaan pelaku usaha akan kembali pulih, mendorong mereka untuk berani berinvestasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.
Fenomena kredit "mati suri" ini menjadi pengingat penting bahwa kesehatan ekonomi tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada keberanian dan optimisme para pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah sikap "wait and see" menjadi "action and invest" demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih cerah.
