KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El Sheikh, Mesir pada Senin (13/10) lalu menjadi sorotan dunia. Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan membawa angin segar bagi konflik yang tak berkesudahan di Jalur Gaza.
Para pemimpin besar dunia turut hadir, menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian. Sebut saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Yordania Abdullah II, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Selain itu, delegasi dari Oman, Bahrain, Kuwait, Irak, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Italia, Jerman, dan Prancis juga ikut meramaikan. Mereka semua berkumpul untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata fase pertama antara Israel dan Hamas.
Namun, di balik gemerlapnya pertemuan ini, ada fakta menarik yang tak bisa diabaikan. Tujuh negara Arab dan negara mayoritas Muslim justru memilih untuk tidak hadir. Absennya mereka menimbulkan pertanyaan besar: mengapa negara-negara ini menolak bergabung dalam upaya perdamaian yang begitu krusial?
Kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani memang menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Harapan akan meredanya kekerasan dan masuknya bantuan kemanusiaan menjadi alasan utama di balik apresiasi tersebut.
Namun, tak sedikit pula kritik pedas yang dilayangkan oleh para pakar dan pengamat. Mereka menilai bahwa kesepakatan ini terlalu menguntungkan Israel dan justru meminggirkan warga Palestina, pihak yang paling menderita akibat agresi brutal pasukan Zionis.
Kritik tersebut menyoroti kurangnya jaminan hak-hak dasar Palestina dan solusi jangka panjang yang adil. Ini menjadi latar belakang penting untuk memahami alasan di balik absennya beberapa negara dalam KTT Perdamaian Gaza.
Lantas, negara mana saja yang memilih untuk tidak hadir, dan apa alasan di balik keputusan mereka? Mari kita telusuri lebih dalam.
1. Malaysia: Dukungan Bersyarat dengan Keberatan Tegas
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara terang-terangan menjelaskan alasan negaranya tidak bergabung dalam KTT Perdamaian Gaza. Malaysia, kata Anwar, memberikan dukungan bersyarat terhadap proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Trump.
"Malaysia tak diikutsertakan karena kami menyatakan dukungan dengan beberapa keberatan," kata Anwar, seperti dikutip The Star. Keberatan ini bukan tanpa dasar, melainkan didasari oleh prinsip kuat Malaysia dalam isu Palestina.
Anwar menegaskan bahwa dukungan Malaysia bergantung pada resolusi komprehensif untuk memulangkan warga Palestina yang diusir secara paksa. Selain itu, syarat pendirian negara Palestina yang berdaulat, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan penyelesaian kekerasan yang terus berlanjut di Tepi Barat juga menjadi poin krusial.
Sikap Malaysia ini mencerminkan konsistensi negara tersebut dalam membela hak-hak Palestina di panggung internasional. Mereka tidak ingin sekadar hadir tanpa ada jaminan keadilan bagi rakyat Palestina.
2. Brunei Darussalam: Absen Tanpa Keterangan Resmi
Brunei Darussalam, negara Asia Tenggara lain yang mayoritas Muslim, juga tidak ditemukan dalam daftar negara yang hadir di KTT Perdamaian Gaza. Pejabat Amerika Serikat memang sempat menyatakan telah mengundang sejumlah negara di Asia, namun tanpa memberikan rincian spesifik.
Tidak adanya nama Brunei dalam daftar peserta menimbulkan spekulasi. Apakah Brunei tidak diundang, ataukah mereka memiliki alasan tersendiri yang mirip dengan Malaysia, yaitu keberatan terhadap format atau substansi kesepakatan yang ditawarkan?
Absennya Brunei menambah daftar negara Muslim yang tidak terlibat langsung dalam pertemuan penting ini. Hal ini bisa jadi menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara negara-negara tersebut terkait pendekatan penyelesaian konflik Palestina.
3. Afghanistan: Terjebak Urusan Internal yang Kompleks
Afghanistan juga tidak masuk dalam daftar negara yang menyatakan hadir. Negara yang kini berada di bawah kendali Taliban ini tengah sibuk dengan urusan internalnya yang sangat kompleks dan mendesak.
Tantangan keamanan, krisis kemanusiaan, serta upaya untuk menstabilkan pemerintahan menjadi prioritas utama mereka. Selain itu, kebijakan Taliban yang konservatif, terutama dalam membatasi ruang gerak perempuan, telah menuai banyak kecaman internasional.
Kondisi internal yang penuh gejolak dan isolasi diplomatik membuat Afghanistan sulit untuk terlibat aktif dalam forum internasional seperti KTT Perdamaian Gaza. Fokus mereka saat ini lebih tertuju pada kelangsungan hidup dan stabilitas dalam negeri.
4. Iran: Penolakan Tegas Terhadap Pihak Penyerang
Iran menjadi salah satu negara yang secara tegas menolak untuk hadir di KTT Perdamaian Gaza, meskipun mendapat undangan resmi dari Amerika Serikat. Sebuah sumber dari Iran menyatakan bahwa perwakilan pemerintah tidak akan berpartisipasi.
"Iran tak akan berpartisipasi dalam KTT Sharm El Sheikh meski secara resmi diundang untuk mengambil peran dalam proses tersebut," kata sumber tersebut pada Minggu (12/10), dikutip Middle East Monitor. Ini menunjukkan sikap politik yang jelas dari Teheran.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperkuat penolakan ini dengan menyatakan, "Baik itu Presiden [Masoud] Pezeshkian atau saya tak bisa berinteraksi dengan pihak-pihak yang menyerang warga Iran dan terus mengancam dan menjatuhkan sanksi kepada kami." Pernyataan ini menegaskan ketidakpercayaan Iran terhadap mediasi AS, mengingat ketegangan diplomatik dan sanksi yang terus berlangsung.
5. Yaman: Tidak Diundang dan Peringatan Keras Houthi
Dari berbagai laporan, Yaman tidak masuk dalam daftar pihak yang diundang oleh Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut. Absennya Yaman bisa jadi karena kondisi internal negara tersebut yang masih dilanda perang saudara dan kompleksitas politiknya.
Meskipun tidak diundang, Yaman melalui pejabat senior Houthi, kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, sempat mewanti-wanti Israel. Mereka mengancam akan melanjutkan operasi militer jika Israel melanggar perjanjian gencatan senjata.
"Jika Israel melanjutkan agresi dan pengepungan di Gaza, kami akan melanjutkan operasi militer kami dengan intensitas dan cakupan yang lebih besar untuk menekan dan memaksa mereka mengakhiri kejahatan serta agresinya," kata pejabat Houthi, dikutip Qodsna. Ini menunjukkan bahwa meskipun absen, Yaman tetap memiliki sikap tegas terhadap konflik Gaza.
6. Lebanon: Terjebak Konflik Perbatasan dan Hizbullah
Lebanon juga tidak masuk dalam daftar negara yang hadir dalam KTT Perdamaian Gaza. Negara ini sempat menjadi sorotan di tengah agresi Israel ke Palestina, terutama karena aktivitas milisi Hizbullah.
Milisi Hizbullah di Lebanon turut menggempur Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Aksi ini bertujuan untuk mendesak Negeri Zionis mengakhiri agresinya, yang secara langsung menyeret Lebanon ke dalam pusaran konflik.
Kondisi politik internal Lebanon yang rapuh dan ketegangan di perbatasan dengan Israel membuat partisipasi dalam KTT yang dimediasi AS menjadi sangat rumit. Lebanon kemungkinan memilih untuk tidak hadir demi menjaga stabilitas internal dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
7. Suriah: Bergulat dengan Rekonstruksi dan Ketegangan Regional
Suriah juga tidak masuk daftar negara yang menyatakan bakal hadir di konferensi tingkat tinggi itu. Dari berbagai laporan pemberitaan, tidak ditemukan apakah AS mengundang Suriah atau tidak.
Negara ini masih bergulat dengan dampak perang saudara berkepanjangan dan upaya rekonstruksi yang masif. Kondisi internal yang kompleks, ditambah dengan ketegangan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Dataran Golan dengan Israel, membuat partisipasi Suriah dalam forum semacam ini menjadi sangat sulit.
Suriah juga sempat saling serang dengan Israel, terutama di sekitar wilayah Dataran Golan, yang menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan regionalnya. Prioritas Suriah saat ini lebih terfokus pada pemulihan dan stabilitas dalam negeri.
Absennya tujuh negara Arab dan mayoritas Muslim ini dari KTT Perdamaian Gaza menunjukkan betapa rumitnya lanskap geopolitik di Timur Tengah. Setiap negara memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri, mulai dari keberatan prinsipil, kondisi internal yang mendesak, hingga ketidakpercayaan terhadap mediator. Ini menjadi pengingat bahwa jalan menuju perdamaian sejati di Gaza masih panjang dan penuh tantangan.
