Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini membuat kejutan dengan mengembalikan sebagian besar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dana fantastis sebesar Rp70 triliun yang bersumber dari APBN itu terpaksa dikembalikan karena potensi tidak terserap hingga akhir tahun.
Ini tentu menjadi sorotan publik, mengingat program MBG adalah salah satu janji kampanye utama yang sangat dinanti-nantikan. Penyerapan anggaran yang tidak optimal ini memunculkan banyak pertanyaan tentang efektivitas dan perencanaan program tersebut.
Anggaran Jumbo Makan Gratis Tak Terserap Optimal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah memang memiliki alokasi dana yang tidak main-main. Untuk tahun ini saja, BGN menerima total anggaran sebesar Rp171 triliun, yang terdiri dari Rp71 triliun alokasi awal dan tambahan dana siaga Rp100 triliun.
Namun, dari jumlah jumbo tersebut, hanya Rp99 triliun yang berhasil terserap. Sisanya, Rp70 triliun, harus dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto karena diperkirakan tidak akan bisa dibelanjakan seluruhnya dalam sisa waktu tahun ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengembalian dana ini dilakukan karena ada kekhawatiran anggaran tersebut tidak akan terserap optimal hingga akhir tahun. "BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan resminya pada Senin (13/10).
Penyerapan anggaran yang belum maksimal ini, menurut Dadan, disebabkan oleh beberapa proyek yang masih dalam tahap pembangunan dan proses verifikasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun dana sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
Kenapa Anggaran Fantastis Ini Tak Habis?
Lambatnya penyerapan anggaran program MBG ini bukan tanpa alasan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti beberapa faktor kunci yang menjadi penghambat. Salah satunya adalah perencanaan program yang berlangsung sangat cepat.
Menurut Yusuf, cakupan sasaran program MBG ini sangat luas, namun waktu yang diberikan untuk mengejar capaian output terbilang singkat, kurang dari setahun. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi BGN dalam mengimplementasikan program secara efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Yusuf juga mengkritik ketiadaan pilot project atau program percontohan. Seharusnya, program sebesar MBG dirancang dengan uji coba terlebih dahulu. "Program percontohan sejatinya bisa menjadi dasar evaluasi dan penentuan keberlanjutan MBG," jelas Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/10). Tanpa pilot project, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah dan menyempurnakan skema sebelum implementasi skala penuh.
Masalah lain yang disinyalir menjadi biang kerok lambatnya serapan anggaran adalah skema awal yang bersifat reimbursement. Mekanisme penggantian biaya setelah pengeluaran ini dinilai memakan waktu lama dan menjadi faktor penghambat utama bagi pelaksana di lapangan.
Meskipun pemerintah telah berupaya mengubah mekanisme penyaluran agar lebih cepat di paruh kedua tahun berjalan (2025), waktu implementasi yang terbatas membuat proses adaptasi terhadap sistem baru tidak mudah. "Terlebih, mekanisme baru ini menuntut BGN untuk menyusun perencanaan kebutuhan anggaran lebih rinci di setiap dapur," tambah Yusuf, menunjukkan kompleksitas yang harus dihadapi BGN.
Meski Tak Terserap, Prabowo Tetap Kucurkan Dana Lebih Besar!
Meskipun BGN harus mengembalikan Rp70 triliun anggaran yang tidak terserap, Presiden Prabowo Subianto tampaknya tidak kehilangan kepercayaan terhadap program MBG. Buktinya, ia tetap memberikan alokasi anggaran yang jauh lebih besar untuk tahun depan.
Untuk program MBG tahun depan, Prabowo mengucurkan dana jumbo senilai Rp335 triliun. Angka ini terdiri dari Rp268 triliun yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional, serta Rp67 triliun sisanya berbentuk dana cadangan.
Peningkatan anggaran yang signifikan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis, terlepas dari tantangan penyerapan yang dihadapi tahun ini. Namun, ini juga menjadi PR besar bagi BGN untuk memastikan dana sebesar itu dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ke Mana Rp70 Triliun yang Dikembalikan? Ini Kata Ekonom
Pertanyaan besar selanjutnya adalah, ke mana dana Rp70 triliun yang dikembalikan BGN itu akan dialokasikan? Ekonom Yusuf Rendy Manilet menyodorkan dua opsi strategis yang bisa dipilih Presiden Prabowo untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut.
Opsi pertama adalah menempatkannya pada pos belanja yang dapat direalisasikan dengan cepat dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Contohnya, peningkatan program bantuan sosial (bansos) yang langsung diterima masyarakat, subsidi untuk kebutuhan pokok, atau kebijakan seperti diskon tarif listrik yang pernah dijalankan sebelumnya. Ini akan memberikan stimulus ekonomi yang cepat dan terasa langsung oleh rakyat.
Opsi kedua adalah menjadikannya sebagai Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dengan menjadi SAL, dana tersebut dapat dialokasikan kembali pada tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang mendesak. "Pemerintah dapat memilih untuk tidak terburu-buru mengeksekusi sisa anggaran program MBG tahun ini. Anggaran tersebut akan menjadi saldo anggaran lebih (SAL) dan dapat dialokasikan kembali pada tahun berikutnya atau setelahnya, sesuai kebutuhan pembiayaan pemerintah," tutur Yusuf.
Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merencanakan penggunaan dana secara lebih matang, terutama jika ada prioritas lain yang muncul di kemudian hari. Ini juga menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Evaluasi Mendesak: PR Besar untuk Program Makan Gratis
Melihat pengalaman penyerapan anggaran tahun ini, Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan perbaikan serius untuk program MBG di tahun-tahun mendatang. Ia menyarankan agar anggaran MBG di 2026 difokuskan pada penilaian realistis terhadap kapasitas penyerapan masing-masing program dan satuan kerja terkait.
Pemerintah harus secara cermat mereviu efektivitas pelaksanaan program tahun ini. Ini termasuk mengidentifikasi hambatan administratif dan teknis yang menyebabkan keterlambatan penyerapan. Tanpa identifikasi masalah yang jelas, perbaikan akan sulit dilakukan.
Selain itu, Yusuf mendesak pemerintah untuk melakukan pemetaan ulang terhadap kualitas dan relevansi kegiatan yang diusulkan. Alokasi anggaran harus benar-benar sejalan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan pelaksana teknis. Ini akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi.
Pemerintah juga perlu menerapkan early warning system atau sistem peringatan dini. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi potensi penumpukan anggaran sejak awal tahun, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil sebelum masalah menjadi besar.
Harapan untuk Program Makan Gratis yang Lebih Efektif
Evaluasi yang komprehensif ini sebaiknya diikuti dengan perbaikan desain program yang lebih matang. Penyederhanaan prosedur pencairan dana juga krusial untuk mempercepat proses di lapangan. Tak kalah penting, peningkatan kapasitas pelaksana program di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, harus menjadi prioritas.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya akan terserap secara optimal, tetapi juga diharapkan menghasilkan output dan outcome yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana triliunan rupiah yang digelontorkan harus benar-benar sampai dan dirasakan dampaknya oleh penerima manfaat, bukan hanya menjadi angka di atas kertas. Ini adalah harapan besar bagi keberlanjutan dan kesuksesan program Makan Bergizi Gratis di masa depan.
