China kembali menjadi sorotan dunia setelah melancarkan operasi penangkapan besar-besaran terhadap komunitas gereja bawah tanah. Pendiri Zion Church, salah satu gereja rumah terkemuka, Jing Mingri, bersama lebih dari 20 pendeta lainnya, diamankan pihak berwenang. Insiden ini terjadi akhir pekan lalu, memicu kekhawatiran serius akan kebebasan beragama di negara Tirai Bambu tersebut. Penangkapan ini bukan sekadar tindakan biasa, melainkan sinyal kuat pengetatan kontrol pemerintah.
Detik-detik Penangkapan dan Tuduhan Serius
Jing Mingri, sosok sentral di balik Zion Church, ditangkap di kediamannya di wilayah selatan Guangxi pada Jumat (10/10). Penangkapan ini juga menyasar sejumlah pendeta lain di berbagai kota, termasuk ibu kota Beijing. Pihak kepolisian menuduh Jing melakukan "penggunaan jaringan informasi secara ilegal." Ia, bersama setidaknya tujuh pendeta lainnya, kini terancam tuntutan pidana atas dugaan penyebaran informasi keagamaan secara ilegal melalui internet.
Tak hanya penangkapan, aparat juga melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah-rumah mereka. Komputer dan telepon seluler disita, mengindikasikan upaya serius untuk membungkam aktivitas daring gereja tersebut. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah China dalam mengendalikan setiap aspek kehidupan beragama warganya.
“Serangan Terang-terangan terhadap Kebebasan Beragama”
Putri Jing Mingri, Grace, dengan tegas menyebut tindakan ini sebagai "serangan terang-terangan terhadap kebebasan beragama." Pernyataan ini mencerminkan keputusasaan dan kemarahan komunitas gereja yang merasa hak-hak fundamental mereka diinjak-injak. Grace juga mengungkapkan bahwa pengacara dilarang menemui anggota gereja yang ditahan di kota Beihai dan Guangxi pada Senin (13/10) pagi. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan hak hukum para tahanan di bawah sistem peradilan China.
Gelombang Penangkapan Meluas di Berbagai Kota
Sejak Kamis lalu, gelombang penangkapan ini tidak hanya terfokus pada Zion Church. Para pemimpin dan anggota gereja di sejumlah kota besar seperti Shanghai, Beijing, Zhejiang, Guangxi, Shandong, Sichuan, dan Henan turut menjadi target operasi. Meskipun empat pendeta telah dibebaskan setelah diinterogasi, insiden ini menunjukkan pola penindasan yang konsisten. Pemerintah China tampaknya bertekad untuk menekan setiap bentuk aktivitas keagamaan yang tidak disetujui negara.
Kisah Zion Church: Dari Bawah Tanah hingga Daring
Zion Church didirikan oleh Jing Mingri pada tahun 2007 di Beijing. Sebagai gereja "rumah" atau "bawah tanah," ia tidak pernah terdaftar secara resmi oleh negara, namun berhasil menarik sekitar 1.500 anggota yang setia. Pada tahun 2018, polisi sempat menutup Zion Church, bahkan menekan ratusan anggotanya untuk berhenti beribadah. Namun, alih-alih meredup, keanggotaan gereja justru berkembang pesat secara daring.
Mereka menggelar kebaktian melalui platform Zoom, di samping pertemuan luring berskala kecil di 40 kota lainnya di China. Ini menunjukkan adaptasi dan ketahanan komunitas gereja di tengah tekanan pemerintah. Kemampuan mereka untuk berinovasi dan tetap terhubung secara digital menjadi duri dalam daging bagi rezim yang ingin mengontrol penuh.
Pola Penindasan yang Berulang: Kasus Gereja Lain
Tindakan keras terhadap Zion Church hanyalah bagian dari serangkaian penangkapan yang menargetkan gereja-gereja rumah di China. Ini bukan insiden tunggal, melainkan pola yang berulang dan sistematis. Pada Mei lalu, pendeta Gao Quango dari gereja Light of Zion Church ditahan atas tuduhan kriminal "menggunakan kegiatan takhayul untuk melemahkan penegakan keadilan." Tuduhan yang seringkali ambigu dan mudah disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.
Juni juga menjadi bulan kelam bagi gereja Golden Lampstand Church. Sejumlah anggotanya dipenjarakan dengan tuduhan penipuan, dan pendetanya, Yang Rongji, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Kasus-kasus ini menyoroti risiko besar yang dihadapi oleh mereka yang memilih untuk beribadah di luar kerangka yang ditetapkan oleh Partai Komunis.
Dilema Kebebasan Beragama di Bawah Rezim Komunis
Konstitusi China secara teoritis menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Namun, realitasnya sangat berbeda, di mana setiap aktivitas keagamaan diawasi secara ketat oleh negara. Umat Kristen di China terbagi antara gereja "rumah" atau "bawah tanah" yang tidak resmi, dan gereja resmi yang disahkan negara. Gereja resmi wajib menampilkan teks-teks Partai Komunis atau bahkan mengintegrasikannya dalam kebaktian mereka.
Ini menciptakan dilema besar bagi umat beriman: mematuhi negara dan mengorbankan independensi spiritual, atau tetap setia pada keyakinan mereka dan menghadapi risiko penindasan. Pilihan ini bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertahankan identitas di tengah tekanan ideologi.
Aturan Ketat untuk Membungkam Suara Daring
Pemerintah China terus memperketat cengkeramannya pada aktivitas keagamaan, terutama di ranah digital. Pada tahun 2022, semua layanan keagamaan daring dilarang tanpa izin resmi, membatasi akses jutaan orang terhadap ibadah virtual. Bulan lalu, rezim Xi Jinping juga meluncurkan aturan baru yang secara spesifik membatasi aktivitas keagamaan di media sosial. Ini adalah upaya sistematis untuk membungkam setiap suara yang dianggap tidak sejalan dengan narasi pemerintah.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Beijing tidak hanya menargetkan pertemuan fisik, tetapi juga ruang digital. Mereka ingin memastikan bahwa pesan-pesan keagamaan hanya dapat disebarkan melalui saluran yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara, menciptakan ekosistem keagamaan yang steril dan patuh.
Penangkapan pendiri Zion Church dan puluhan pendeta lainnya adalah babak baru dalam perjuangan panjang kebebasan beragama di China. Ini adalah pengingat akan harga yang harus dibayar oleh mereka yang memilih untuk beribadah di luar kendali negara. Dunia kini menanti, apakah tekanan internasional akan mampu mengubah kebijakan represif ini, ataukah komunitas gereja bawah tanah akan terus menghadapi ancaman dan penindasan yang semakin intens.
