Dua negara di Tanduk Afrika, Ethiopia dan Eritrea, kini berada di ambang konflik bersenjata yang serius. Ketegangan memuncak setelah Ethiopia melayangkan tuduhan berat terhadap pemerintah Eritrea, menudingnya bersekongkol dengan kelompok pemberontak untuk mendestabilisasi kawasan. Situasi ini bukan hanya mengancam perdamaian regional, tetapi juga membuka kembali luka lama yang pernah memicu perang berdarah di masa lalu.
Bara Lama yang Kembali Menyala di Tanduk Afrika
Hubungan antara Ethiopia dan Eritrea memang selalu diwarnai pasang surut. Keduanya pernah terlibat dalam perang perbatasan yang brutal dari tahun 1998 hingga 2000, menewaskan puluhan ribu orang. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani pada tahun 2018, dan kesepakatan penghentian permusuhan dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) tercapai pada tahun 2022, bara konflik tampaknya tak pernah benar-benar padam.
Kini, kecurigaan dan tuduhan kembali mencuat, mengancam untuk meruntuhkan fondasi perdamaian yang rapuh. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa stabilitas di kawasan Tanduk Afrika masih sangat rentan terhadap intrik politik dan ambisi kekuasaan.
Tuduhan Serius Ethiopia: Eritrea Bersekongkol dengan Pemberontak
Pemerintah Ethiopia secara terbuka menuduh Eritrea bekerja sama dengan TPLF, kelompok yang sebelumnya menjadi musuh bebuyutan Ethiopia dalam perang Tigray. Tuduhan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Ethiopia, Gedion Timothewos, dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada 2 Oktober 2025.
Dalam suratnya, Gedion menyatakan bahwa "kolusi antara pemerintah Eritrea dan faksi garis keras TPLF sudah jadi lebih jelas selama beberapa bulan terakhir." Ini bukan sekadar dugaan, melainkan klaim serius yang didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak Ethiopia.
Aliansi ‘Tsimdo’ dan Peran TPLF
Lebih lanjut, Gedion mengungkapkan adanya aliansi yang disebut "Tsimdo" antara Eritrea dan TPLF. Aliansi ini, menurut Ethiopia, secara aktif mempersiapkan diri untuk berperang melawan Ethiopia. Ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang konflik antara TPLF dan pemerintah federal Ethiopia.
TPLF sendiri adalah partai politik yang pernah mendominasi lanskap politik Ethiopia selama hampir tiga dekade sebelum Perdana Menteri Abiy Ahmed berkuasa. Konflik bersenjata antara TPLF dan pemerintah federal pada tahun 2020-2022 telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah dan destabilisasi di wilayah Tigray.
Fano dan Serangan di Woldiya
Tuduhan Ethiopia tidak berhenti pada TPLF. Gedion juga menuding kedua pihak mendanai, memobilisasi, dan mengarahkan kelompok bersenjata lain seperti milisi Fano. Kelompok ini disebut-sebut bertujuan untuk memperluas konflik di Ethiopia.
Sebagai bukti, surat tersebut menyebutkan dugaan keterlibatan pemerintah Eritrea dan TPLF dalam serangan baru-baru ini oleh milisi Fano. Serangan itu bertujuan merebut kota Woldiya, yang terletak di wilayah Amhara, Ethiopia. Jika terbukti benar, tindakan ini jelas melanggar Perjanjian Perdamaian Abadi Penghentian Permusuhan Permanen yang ditandatangani pemerintah federal dan TPLF pada tahun 2022.
Motif Tersembunyi di Balik Destabilisasi: Akses Laut Ethiopia
Di balik tuduhan kolusi dengan pemberontak, Ethiopia melihat adanya motif yang lebih dalam dari tindakan Eritrea. Gedion menuding Eritrea sebagai dalang kegiatan-kegiatan jahat di negaranya, dengan tujuan utama mendestabilisasi dan memecah belah Ethiopia. Dalih yang digunakan Eritrea, menurut Gedion, adalah rasa terancam oleh upaya Ethiopia untuk mendapatkan akses ke laut.
Akses ke laut memang menjadi isu krusial bagi Ethiopia, negara yang terkurung daratan terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, Ethiopia sangat bergantung pada pelabuhan di negara tetangga, terutama Djibouti, untuk kegiatan ekspor-impor. Keinginan Ethiopia untuk memiliki akses langsung ke laut adalah ambisi strategis yang telah lama ada, dan ini seringkali menjadi titik gesekan dengan negara-negara pesisir di sekitarnya.
Ancaman Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah
Ethiopia melihat tindakan Eritrea sebagai upaya untuk melemahkan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Gedion menegaskan bahwa Eritrea menyajikan tindakan permusuhannya sebagai "tindakan pertahanan preemtif," padahal Ethiopia tetap berkomitmen untuk mengupayakan akses ke laut melalui cara damai. Ini termasuk mengupayakan mekanisme integrasi ekonomi yang terlembagakan dan bermanfaat bagi kedua negara.
Bagi Ethiopia, tuduhan ini bukan hanya soal keamanan perbatasan, tetapi juga tentang mempertahankan identitas dan persatuan bangsa di tengah keragaman etnis dan politik yang kompleks. Destabilisasi yang disengaja bisa memicu efek domino yang menghancurkan.
Seruan Mendesak ke PBB dan Komunitas Internasional
Menanggapi situasi yang kian genting ini, Menteri Luar Negeri Ethiopia mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak. Ia meminta PBB dan negara-negara mitra untuk menekan Eritrea agar menghentikan tindakan yang dianggap bermusuhan dan tidak menghormati kedaulatan Ethiopia. Tekanan diplomatik dianggap krusial untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Selain itu, Gedion juga meminta mitra internasional untuk melanjutkan upaya mempromosikan keterlibatan dan kerja sama yang konstruktif antara Ethiopia dan Eritrea. Kerja sama ini, menurutnya, tidak hanya terbatas pada isu maritim, melainkan juga masalah regional yang lebih luas yang bisa berdampak pada perdamaian di seluruh Tanduk Afrika.
Implikasi Regional: Jika Perang Pecah, Siapa yang Rugi?
Jika konflik bersenjata benar-benar pecah antara Ethiopia dan Eritrea, dampaknya akan sangat menghancurkan, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi seluruh kawasan Tanduk Afrika yang sudah rapuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa perang di wilayah ini seringkali memicu krisis kemanusiaan yang parah.
Gelombang pengungsi akan membanjiri negara-negara tetangga, menambah beban bagi komunitas internasional yang sudah berjuang mengatasi berbagai krisis. Ekonomi kedua negara, yang masih dalam tahap pemulihan, akan terpukul telak. Stabilitas politik regional juga akan terancam, berpotensi menarik aktor-aktor lain dan memperumit situasi.
Pentingnya Keterlibatan Konstruktif
Situasi di Tanduk Afrika saat ini menuntut perhatian serius dari komunitas global. Keterlibatan konstruktif dan mediasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah eskalasi konflik. PBB, Uni Afrika, dan kekuatan regional lainnya harus berperan aktif dalam mendorong dialog dan mencari solusi damai yang berkelanjutan.
Tanpa intervensi yang tepat, ketegangan antara Ethiopia dan Eritrea berisiko meledak menjadi konflik skala penuh, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan bagi jutaan jiwa. Perdamaian di Tanduk Afrika kini benar-benar berada di ujung tanduk.
