Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, baru-baru ini mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, inflasi di Sumut melonjak hingga 5,32 persen secara tahunan, menjadikannya yang tertinggi se-Indonesia. Situasi ini tentu memicu kekhawatiran, mengingat dampak langsungnya terhadap daya beli masyarakat.
Teguran ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri pada Senin (6/10). Bukan hanya Bobby, sembilan gubernur lain yang daerahnya juga mencatat inflasi tinggi turut diminta untuk segera mengatasi fenomena ini.
Kemendagri Beri Teguran Keras untuk 10 Provinsi
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, tak segan melayangkan peringatan serius kepada Bobby Nasution dan sembilan gubernur lainnya. Ia menyoroti angka inflasi 5,32 persen di Sumut yang sudah sangat terasa dampaknya bagi warga. "Inflasi 5,32 persen dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat," tegas Tomsi dalam rakor yang disiarkan di YouTube Kemendagri.
Tomsi mendesak para kepala daerah, khususnya di 10 provinsi dengan inflasi tertinggi, untuk segera bertindak. Ia menekankan bahwa tingginya inflasi dapat menggerus pendapatan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penanganan inflasi harus menjadi prioritas utama.
Sindiran Pedas Kemendagri: "Yang Lain Bisa, Kok!"
Dalam kesempatan itu, Tomsi bahkan tak ragu membandingkan kinerja Sumut dengan provinsi lain. Ia heran, daerah dengan jalur distribusi barang dan jasa yang mudah justru kesulitan menekan inflasi. Padahal, Papua Pegunungan yang medannya sulit bisa mencatatkan angka lebih rendah, yakni 3,55 persen.
"Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh, yang lain bisa (menekan inflasi)," sindirnya tajam. Ia menggarisbawahi bahwa kesuksesan daerah lain seharusnya menjadi motivasi, bukan alasan untuk berdiam diri.
Anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga menyentil kepala daerah yang seolah "berharap anugerah Tuhan" tanpa usaha maksimal. Ia mendesak evaluasi bagi dinas-dinas yang tidak bergerak aktif dalam upaya pengendalian inflasi. "Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi," tegas Tomsi.
Ia menekankan pentingnya kerja keras dan koordinasi antar instansi demi keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Menurutnya, setiap kepala daerah dan jajarannya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat.
Data BPS Perkuat Kondisi Inflasi Nasional
Data yang diungkapkan Kemendagri sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengonfirmasi inflasi nasional pada September 2023 mencapai 2,65 persen secara tahunan (yoy). Angka ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.
Dari total provinsi di Indonesia, 37 di antaranya mengalami inflasi, dan hanya satu provinsi yang mencatatkan deflasi. Sumut memang berada di posisi teratas dengan inflasi tertinggi. "Yang mengalami inflasi tertinggi adalah Sumatra Utara, year on year. Jadi, kalau secara year on year Sumatra Utara mengalami (inflasi) 5,32 persen," jelas Amalia, yang akrab disapa Winny.
Setelah Sumut, provinsi Riau menyusul dengan inflasi 5,08 persen, dan Aceh di posisi ketiga dengan 4,45 persen. Data ini menegaskan bahwa masalah inflasi tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan menyebar di banyak daerah, terutama di wilayah Sumatra.
Apa Saja Pemicu Inflasi?
Menurut BPS, beberapa kelompok pengeluaran menjadi penyumbang terbesar inflasi nasional. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi, mencapai 9,59 persen yoy. Kenaikan harga emas disebut-sebut menjadi pendorong utama di kelompok ini, mengingat emas seringkali menjadi pilihan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi signifikan sebesar 5,01 persen secara tahunan. Kenaikan harga pada komoditas pangan ini tentu sangat berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga sehari-hari, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inflasi di sektor pangan seringkali menjadi indikator paling sensitif terhadap daya beli masyarakat.
Daftar 10 Provinsi dengan Inflasi Tertinggi (Per September)
Berikut adalah daftar lengkap 10 provinsi yang mendapat sorotan Kemendagri karena angka inflasinya yang tinggi per September 2023:
- Sumatra Utara: 5,32 persen
- Riau: 5,08 persen
- Aceh: 4,45 persen
- Sumatra Barat: 4,22 persen
- Sulawesi Tengah: 3,88 persen
- Jambi: 3,77 persen
- Sulawesi Tenggara: 3,68 persen
- Papua Pegunungan: 3,55 persen
- Sumatra Selatan: 3,44 persen
- Papua Selatan: 3,42 persen
Teguran keras dari Kemendagri ini menjadi alarm penting bagi para kepala daerah. Keterjangkauan harga kebutuhan pokok adalah prioritas utama, dan masyarakat menantikan langkah konkret serta inovatif dari pemerintah daerah untuk menstabilkan perekonomian. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang kesejahteraan jutaan warga yang bergantung pada stabilitas harga.
