Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi dan pemilihan pemimpin baru, justru berakhir ricuh di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9). Suasana yang semula penuh harapan berubah mencekam ketika perseteruan dua kubu pendukung calon ketua umum pecah menjadi kerusuhan fisik. Akibatnya, sejumlah peserta muktamar terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan luka-luka.
Insiden memalukan ini sontak menjadi sorotan publik, mempertanyakan kematangan demokrasi internal partai berlambang Ka’bah tersebut. Bukan hanya sekadar adu argumen, lemparan kursi dan bentrokan fisik mewarnai jalannya muktamar yang seharusnya sakral. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi para korban, tetapi juga bagi citra partai di mata masyarakat.
Menanggapi kekacauan tersebut, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Merangin, Jambi, Muchlisin, angkat bicara dengan nada tegas. Ia meyakini bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah insiden spontanitas belaka, melainkan sebuah skenario yang sengaja dirancang. Menurutnya, ada "fabrikasi" dari pihak-pihak tertentu yang berupaya menggagalkan proses demokrasi yang sedang berjalan di tubuh partai.
"Kalau pihak sebelah yakin menang, kenapa harus lempar-lempar kursi? Kalau orang yakin menang, ngapain bikin rusuh? Itu logika paling sederhana," ujar Muchlisin, salah satu muktamirin yang hadir saat peristiwa tersebut terjadi, seperti dikutip pada Senin (29/9/2025). Pernyataan ini menyiratkan dugaan kuat adanya motif tersembunyi di balik aksi anarkis tersebut.
Muchlisin menduga bahwa aksi kerusuhan ini adalah "skenario usang" yang dimainkan oleh "pemain-pemain lama" di internal partai. Ia bahkan percaya bahwa publik Indonesia sudah sangat familiar dengan sosok-sosok di balik manuver semacam ini. Tuduhan ini mengindikasikan adanya pola konflik berulang dan perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai di PPP.
Detik-detik Mencekam di Ancol: Kursi Melayang, Korban Berjatuhan
Suasana di lokasi Muktamar X PPP di Ancol mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Dari kesaksian para peserta, kericuhan bermula dari adu mulut yang memanas antara dua kubu yang saling bersitegang. Ketegangan ini dengan cepat merembet menjadi aksi saling dorong, hingga puncaknya, lemparan kursi pun tak terhindarkan.
Material-material yang seharusnya menjadi fasilitas muktamar, seperti kursi, justru menjadi senjata yang melukai. Teriakan histeris dan kepanikan melanda area muktamar, membuat banyak peserta berhamburan mencari perlindungan. Beberapa di antaranya tidak seberuntung itu, menjadi korban dari kekerasan yang tak terduga.
Tercatat, ada tiga kader PPP yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat insiden ini. Mereka berasal dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa dampak kerusuhan meluas ke berbagai daerah. Dua di antaranya mengalami luka serius yang cukup mengkhawatirkan.
Salah satu korban menderita sobek di bagian bibir hingga mengenai gigi, sebuah luka yang sangat menyakitkan dan berpotensi meninggalkan bekas. Sementara korban lainnya mengalami sobek di pelipis kanan dan retak di bagian rahang atas, menunjukkan betapa kerasnya benturan yang terjadi. Insiden ini bukan hanya merusak fasilitas, tetapi juga melukai fisik dan mental para kader.
Kecaman Keras dari Ketua Umum Terpilih: Ini Bukan Demokrasi!
Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Ketua Umum PPP terpilih, Muhamad Mardiono, mengecam keras tindakan kerusuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Ancol adalah "tindakan kriminal" yang secara terang-terangan mencederai nilai-nilai demokrasi. Pernyataan Mardiono ini menunjukkan keseriusan partai dalam menanggapi insiden tersebut.
"Ini tindakan kriminal yang mencederai demokrasi. Kita sedang melaksanakan proses konstitusi untuk memperkuat demokrasi, tapi ada pihak-pihak yang justru merusaknya dengan cara-cara anarkis," tegas Mardiono. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku dan memprosesnya secara hukum.
Langkah Mardiono untuk melibatkan kepolisian menunjukkan komitmennya untuk tidak menoleransi tindakan anarkis di dalam partai. Hal ini juga menjadi pesan kuat bagi siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan proses demokrasi internal PPP. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Mengapa Muktamar Ini Begitu Panas? Perebutan Kekuasaan dan Masa Depan Partai
Kerusuhan di Muktamar X PPP bukan sekadar insiden biasa, melainkan cerminan dari perebutan kekuasaan yang intens dan pertaruhan besar akan masa depan partai. Setiap muktamar adalah momen krusial di mana arah dan kebijakan partai ditentukan, serta pucuk pimpinan baru dipilih. Oleh karena itu, tensi politik selalu tinggi, terutama jika ada dua atau lebih kubu yang bersaing ketat.
Dalam konteks PPP, sejarah partai ini memang diwarnai oleh berbagai konflik internal dan perpecahan. Adanya "pemain-pemain lama" yang disebut Muchlisin mengindikasikan bahwa pola-pola konflik di masa lalu masih terus menghantui. Setiap faksi memiliki kepentingan dan visi masing-masing, yang terkadang sulit disatukan, bahkan dengan cara-cara yang tidak sportif.
Pertarungan memperebutkan kursi ketua umum bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang kendali atas sumber daya partai, arah kebijakan, dan posisi strategis menjelang pemilihan umum berikutnya. Dengan demikian, wajar jika setiap kubu mengerahkan segala upaya untuk memenangkan pertarungan, meskipun terkadang melampaui batas-batas etika dan demokrasi.
Tantangan Berat PPP Pasca-Kerusuhan: Citra Partai di Ujung Tanduk
Insiden kerusuhan di Muktamar X PPP ini membawa tantangan berat bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Citra partai di mata publik menjadi taruhannya. Di tengah upaya untuk bangkit dan merebut kembali kepercayaan masyarakat, kejadian anarkis semacam ini justru bisa menjadi bumerang yang merugikan.
Muchlisin bahkan menyayangkan kehadiran mantan koruptor yang kerap berbicara mengatasnamakan PPP di ruang publik. Ia menyebut hal itu sebagai "karma" yang diterima partainya atas kegagalan di Pemilu 2024. "Jangan-jangan karena mantan koruptor terlalu banyak berbicara di media, akhirnya rakyat menghukum kita di Pemilu. Padahal kami di daerah sudah bekerja keras," keluhnya.
Pernyataan ini menyoroti frustrasi para kader di daerah yang merasa kerja keras mereka dalam membangun basis massa dan menjaga nama baik partai, justru dirusak oleh ulah segelintir elite atau tokoh kontroversial. Ini adalah alarm keras bagi PPP untuk segera berbenah, tidak hanya dalam urusan internal, tetapi juga dalam menjaga integritas dan moralitas para tokohnya.
Pasca-kerusuhan, tugas berat menanti Muhamad Mardiono sebagai ketua umum terpilih. Ia harus mampu menyatukan kembali faksi-faksi yang terpecah, memulihkan kepercayaan internal, dan yang terpenting, mengembalikan citra positif PPP di mata publik. Konsolidasi internal, penegakan disiplin, dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kejadian memalukan ini tidak terulang lagi. Masa depan PPP sangat bergantung pada bagaimana partai ini mampu belajar dari kesalahan dan bangkit menjadi kekuatan politik yang lebih matang dan berintegritas.
