Suasana di salah satu ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) malam, mendadak berubah mencekam. Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya jadi ajang konsolidasi, justru berujung ricuh parah. Kegembiraan awal seketika berganti ketegangan yang tak terkendali.
Padahal, awalnya acara berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Ribuan kader dan sesepuh partai hadir, siap menyambut ketua umum definitif yang baru setelah beberapa waktu dijabat pelaksana tugas (Plt). Panitia bahkan mengklaim ada lebih dari 1.500 tamu undangan yang meramaikan lokasi.
Awalnya Meriah, Berujung Tegang
Muktamar dibuka secara resmi oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Kedatangannya disambut riuh teriakan dan yel-yel dari para pendukungnya, menciptakan atmosfer yang meriah. Namun, semangat itu seketika sirna saat agenda utama pemilihan ketum dimulai.
Sayangnya, harapan untuk menyambut pemimpin baru malah ternodai aksi saling baku hantam dan lempar kursi antar muktamirin. Ballroom yang tadinya hangat, berubah menjadi arena konflik yang memanas. Insiden ini mencoreng citra partai berlambang Ka’bah tersebut.
Perebutan Kursi Ketum: Tiga Nama Mencuat
Beberapa hari jelang Muktamar, bursa calon ketua umum memang sudah memanas. Tiga nama digadang-gadang akan bertarung sengit memperebutkan posisi puncak kepemimpinan partai. Mereka adalah Plt Ketum saat ini, Muhammad Mardiono; Menteri Perdagangan Agus Suparmanto; dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan, Husnan Bey Fananie.
Dari ketiga nama tersebut, Mardiono dan Agus Suparmanto disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Mardiono diklaim mendapat dukungan dari 33 DPW, sementara Agus Suparmanto didukung oleh mantan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy atau Gus Rommy. Para calon pun gencar menghadiri acara deklarasi DPW untuk menunjukkan kekuatan dukungan mereka.
Mekanisme Pemilihan yang Tak Terkendali
Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, sempat menjelaskan mekanisme pemilihan ketua umum periode 2025-2030. Sebanyak 676 suara sah dari peserta muktamar akan menentukan siapa yang berhak memimpin partai. Suara itu berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta badan otonom partai, dengan masing-masing satu suara.
Arwani memastikan tidak ada intervensi kelembagaan dari DPP terhadap pilihan DPW maupun DPC. Kader diperbolehkan secara pribadi mendukung kandidat tertentu, bahkan menjadi tim sukses. Proses pemilihan seharusnya dipimpin oleh steering committee (SC) melalui serangkaian sidang paripurna, dari pembahasan jadwal, tata tertib, laporan pertanggungjawaban, hingga tahap pemilihan.
Puncak Kericuhan: Yel-Yel Berujung Baku Hantam
Namun, teori tinggal teori. Kericuhan sudah mulai terasa sejak Mardiono memasuki ruangan, disambut yel-yel "lanjutkan" dari pendukungnya. Suasana semakin tak kondusif saat Mardiono menyampaikan sambutan. Muktamirin mulai terlibat kericuhan kecil yang berlangsung sekitar 10 menit, sempat diredakan dengan ajakan bersholawat.
Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Mardiono kembali melanjutkan pidatonya, teriakan "lanjutkan" kembali menggema, dibalas seruan "perubahan" oleh pendukung kandidat lain. Adu yel-yel ini dengan cepat membuat arena muktamar menjadi gaduh, lalu memicu situasi yang semakin tak terkendali. Kader mulai terlibat baku hantam dan saling lempar benda, termasuk kursi, mengubah ballroom menjadi medan perang.
Mardiono Diklaim Menang Aklamasi di Tengah Kekacauan
Di tengah kekacauan itu, kabar mengejutkan muncul: Mardiono diklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030. Ia sendiri mengklaim keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat. Menurutnya, keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana untuk mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan 80 persen peserta menyatakan setuju.
Beberapa saat kemudian, pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono. Ia menambahkan, 30 ketua DPW hadir dan memberikan dukungan untuk Mardiono. "Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu," ujarnya. Mardiono pun menerima keputusan aklamasi itu, mengklaim dorongan untuk kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah.
Kubu Agus Suparmanto Tak Mau Kalah, Klaim Aklamasi Juga!
Tapi, klaim kemenangan Mardiono tak serta merta diterima. Kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa jagoan mereka lah yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menyebut Agus Suparmanto ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu (28/9/2025).
Penetapan ini disebut berlangsung dalam sidang yang sah, dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII. Kubu Agus Suparmanto menolak keras klaim kemenangan Mardiono dan menganggapnya sepihak. Qoyum menyayangkan pihak Mardiono yang melakukan klaim sepihak dan menyebarkan berita tersebut di media. Ia menegaskan, argumentasi aklamasi hanya dengan absen tidak dapat dibenarkan.
Rommy: "Ini Muktamar atau Mau Ngamar?"
Mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Gus Rommy, bahkan ikut angkat bicara. Ia menyebut klaim aklamasi Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030 tidak benar dan hanya klaim sepihak. "Tidak betul Mardiono terpilih aklamasi, klaim sepihak," kata politikus yang akrab disapa Rommy pada wartawan, Minggu (28/09/2025).
Rommy menyoroti foto aklamasi Mardiono yang dilakukan di kamar hotel. "Ini Muktamar atau mau ngamar? Setelah kabur dari arena muktamar, mengumumkan aklamasi dari kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan tingkat dewa," sindirnya pedas. Pernyataan Rommy ini semakin memperkeruh suasana dan menunjukkan dalamnya perpecahan di tubuh partai.
Korban Berjatuhan, Ancaman Laporan Polisi
Kericuhan ini bukan tanpa korban. Beberapa kader PPP dilaporkan terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit, mengalami cedera di kepala dan bibir. Mardiono sendiri menyayangkan insiden ini dan menyebut kejadian terekam CCTV. Ia bahkan menuding ada "kelompok-kelompok ilegal" yang sengaja ingin mengambil alih partai secara paksa, dan berencana membawa kasus ini ke polisi.
"Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan," ucapnya. Mardiono meyakini kericuhan yang terjadi karena ulah pihak-pihak yang mencoba memaksakan kehendak dalam proses muktamar. Dia menyebut kelompok-kelompok ini sudah terdeteksi sejak dua minggu terakhir.
Masa Depan PPP di Ujung Tanduk
Dualisme kepemimpinan ini jelas memperpanjang daftar konflik internal PPP. Ironisnya, ini terjadi di tengah kondisi partai yang sedang terpuruk setelah gagal melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Dengan raihan suara hanya 3,87 persen, konflik internal ini dikhawatirkan akan semakin memperlemah posisi PPP di kancah politik nasional.
Masa depan partai berlambang Ka’bah ini kini benar-benar di ujung tanduk. Alih-alih bangkit dari keterpurukan, PPP justru semakin terpecah belah oleh perebutan kekuasaan. Konflik ini bisa menjadi pukulan telak yang mengancam eksistensi mereka di panggung politik Indonesia.
