Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Ancol pada 27-29 September 2025 berakhir dengan drama perpecahan yang mengguncang. Dua kubu yang berseteru sama-sama mengklaim telah memenangkan calon ketua umumnya secara aklamasi, menciptakan dualisme kepemimpinan yang serius. Nama Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto kini menjadi sorotan utama, masing-masing dengan klaim sah atas kursi panas Ketua Umum.
Situasi ini bukan sekadar perebutan kekuasaan biasa, melainkan ancaman nyata bagi eksistensi partai berlambang Ka’bah ini. Di tengah kegagalan melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024, perpecahan internal ini bisa menjadi pukulan telak yang sulit dipulihkan. Masa depan PPP, sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, kini berada di ujung tanduk.
Drama Perebutan Kursi Ketua Umum: Siapa yang Sebenarnya Sah?
Klaim kemenangan aklamasi dari dua kubu yang berbeda ini sontak memicu kebingungan dan ketegangan. Satu sisi mendukung Muhamad Mardiono, sementara sisi lain mengusung Agus Suparmanto, keduanya merasa paling berhak memimpin partai. Pertanyaan besar pun muncul: siapa sebenarnya yang sah dan akan diakui sebagai Ketua Umum PPP?
Dualisme ini bukan hal baru dalam sejarah partai politik di Indonesia, namun selalu berakhir dengan konsekuensi yang merugikan. Bagi PPP, yang sedang berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan elektoral, perpecahan ini adalah mimpi buruk yang harus segera diakhiri. Tanpa kepemimpinan yang tunggal dan diakui, konsolidasi partai akan mustahil dilakukan.
Jimly Asshiddiqie Turun Tangan: Syarat Ketua Umum ‘Kader Tulen’
Merespons polemik panas ini, Pakar Hukum Tata Negara terkemuka, Jimly Asshiddiqie, angkat bicara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memberikan pandangannya yang tegas mengenai sosok yang paling berhak memimpin PPP. Menurutnya, figur Ketua Umum seharusnya berasal dari seorang "kader tulen" partai.
Kader tulen yang dimaksud Jimly adalah mereka yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai dan telah menempati sejumlah posisi strategis dalam struktur partai. Hal ini, kata Jimly, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Pernyataan ini tentu saja menambah bobot perdebatan, sekaligus menjadi "tamparan" bagi pihak-pihak yang mungkin tidak memenuhi kriteria tersebut.
Peringatan Keras Jimly: Jangan Pelihara Konflik, Selamatkan PPP!
Meski kedua belah pihak yang berseteru sama-sama mengklaim sebagai kader dan merasa layak dipilih sebagai Ketua Umum, Prof. Jimly menyarankan agar polemik ini segera disudahi. Ia memperingatkan agar tidak lagi "mencari-cari pasal" atau pembenaran hukum yang hanya akan memperpanjang konflik. "Tidak usah cari-cari pasal, tidak ketemu," tegasnya, menunjukkan bahwa solusi damai lebih penting daripada perebutan legalitas semu.
Jimly juga mengingatkan akan pentingnya menyelamatkan PPP sebagai partai bersejarah. "PPP harus diselamatkan karena ini partai bersejarah," katanya. Pernyataan ini bukan sekadar imbauan, melainkan peringatan keras bahwa masa depan partai yang pernah menjadi pilar politik Islam Indonesia ini sedang terancam. Membiarkan konflik berlarut-larut sama saja dengan membiarkan warisan sejarah ini hancur.
Jalan Keluar: Rekonsiliasi Demi Kebangkitan Partai
Dalam pandangan Jimly, satu-satunya jalan keluar dari krisis ini adalah rekonsiliasi. Ia mendorong agar Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, beserta seluruh pendukungnya, segera bertemu, berunding, dan mencari solusi damai. Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang mengakhiri dualisme dan mengembalikan persatuan di tubuh partai.
Rekonsiliasi ini sangat dibutuhkan agar PPP bisa kembali bangkit setelah kegagalan pahit pada Pemilu 2024. Seperti diketahui, PPP gagal meloloskan wakilnya ke DPR RI, sebuah pukulan telak yang seharusnya menjadi pelajaran berharga. Tanpa persatuan, upaya untuk kembali ke Senayan di masa depan akan menjadi mustahil.
Kegagalan Bersama, Tanggung Jawab Bersama
Jimly menegaskan bahwa kegagalan PPP pada Pemilu 2024 adalah "kesalahan bersama, bukan satu orang semata." Pernyataan ini merupakan panggilan untuk introspeksi kolektif bagi seluruh elemen partai. Tidak ada gunanya saling menyalahkan, karena semua pihak memiliki andil dalam kondisi partai saat ini.
"Mudah-mudahan bisa diselesaikan," tandas Jimly, menyiratkan harapan besar agar para elite PPP menyadari urgensi situasi. Jika konflik ini terus dipelihara, bukan tidak mungkin PPP akan semakin terpuruk dan kehilangan relevansinya dalam peta politik nasional.
Masa Depan PPP di Ujung Tanduk
Perpecahan di Muktamar X PPP ini adalah alarm bahaya yang harus segera direspons. Tanpa kepemimpinan yang solid dan persatuan internal, upaya untuk mengembalikan kejayaan partai akan menjadi sia-sia. PPP, yang pernah menjadi kekuatan besar di era Orde Baru dan reformasi awal, kini menghadapi tantangan eksistensial terbesarnya.
Apakah para elite PPP akan mendengarkan seruan Jimly Asshiddiqie untuk berdamai dan bersatu? Atau akankah mereka membiarkan ego politik menghancurkan partai yang telah berjuang puluhan tahun ini? Masa depan partai berlambang Ka’bah ini kini bergantung pada keputusan bijak para pemimpinnya.
