DPR bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan penting terkait arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Fokus utamanya adalah delapan Program Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi bangsa.
Namun, di balik ambisi besar ini, Anggota Komisi XI DPR, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, menyuarakan kekhawatiran serius. Ia menekankan bahwa tata kelola yang kuat adalah fondasi agar PSN tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Program-program ini ibarat jantung yang memompa kehidupan bagi perekonomian bangsa," kata Kaisar dalam keterangannya baru-baru ini. "Jika tata kelolanya lemah, jantung itu bisa berhenti berdenyut, dan masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya."
Mengupas Tuntas 8 Program Strategis Nasional (PSN) APBN 2026
Delapan program strategis ini memang dirancang untuk menyentuh berbagai sektor vital kehidupan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Ini adalah daftar prioritas yang akan menjadi tumpuan pembangunan di tahun 2026.
Adapun delapan PSN yang akan menjadi prioritas dalam APBN 2026 meliputi: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Desa serta Koperasi dan UMKM, Pertahanan Semesta, serta Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global. Setiap program memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Warning Keras dari DPR: Tata Kelola PSN Jadi Kunci atau Bumerang?
Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menegaskan bahwa keberhasilan PSN sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jika pengelolaannya lemah, program-program mulia ini berpotensi menjadi bumerang yang justru merugikan masyarakat.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. DPR melihat adanya celah dan potensi masalah yang harus diantisipasi sejak dini agar PSN benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar janji manis yang tak terealisasi.
Potensi Masalah yang Mengintai: Dari Fiskal Daerah hingga Monopoli
Salah satu catatan penting yang disoroti Kaisar adalah potensi pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Hal ini dikhawatirkan dapat melemahkan kapasitas fiskal daerah, terutama bagi wilayah yang sangat bergantung pada transfer pusat.
Untuk mengimbangi hal tersebut, pemerintah didesak untuk memastikan distribusi anggaran Tugas Perbantuan Pusat ke Daerah sebesar Rp1.367 triliun berjalan adil dan efisien. Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan fiskal yang semakin lebar antar wilayah di Indonesia.
Selain itu, Kaisar juga menekankan pentingnya menyiapkan "rem darurat" atau langkah mitigasi sejak dini. Ini diperlukan sebagai antisipasi jika terindikasi masalah dalam pelaksanaan PSN, sehingga dampak negatifnya tidak merembet ke sektor lain dan menimbulkan krisis.
Kekhawatiran lain muncul terkait potensi monopoli dalam pelaksanaan PSN. Hal ini bisa terjadi akibat lemahnya perencanaan awal, infrastruktur yang belum siap mendukung, serta minimnya pengawasan yang efektif dari pihak terkait.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jadi Sorotan: Ada Apa di Lapangan?
Sebagai contoh konkret, Kaisar menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di lapangan masih menimbulkan berbagai persoalan. Kasus keracunan siswa, keluhan guru terkait distribusi makanan, hingga protes dari pelaku UMKM yang merasa dirugikan, menjadi bukti nyata adanya masalah.
Ini menunjukkan bahwa niat baik program tidak selalu berjalan mulus tanpa tata kelola dan pengawasan yang ketat. Pemerintah diminta untuk lebih fokus pada manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya pada aspek legalitas di atas kertas.
"Saya menghimbau Pemerintah untuk memfokuskan pelaksanaan PSN pada manfaat nyata bagi rakyat, terutama dengan memperkuat kajian dan pengawasan," tegas Kaisar. "Jangan sampai program yang bernilai mulia justru menjadi bumerang bagi rakyat."
Penyerapan APBN Optimal dan Komitmen Pendidikan 20%
Lebih lanjut, Kaisar menekankan bahwa penyerapan APBN 2026 harus berjalan maksimal dan tepat sasaran. Belanja negara diibaratkan bahan bakar pembangunan; jika tidak tersalurkan dengan baik, mesin ekonomi bisa tersendat dan menghambat pertumbuhan.
"Saya memiliki harapan besar PSN dapat memberikan manfaat nyata, bukan sekadar cerita," tuturnya. Optimalisasi penyerapan anggaran adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah APBN bekerja efektif.
Fraksi PDIP, tempat Kaisar bernaung, juga memiliki komitmen kuat terkait anggaran pendidikan. Mereka meminta pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan.
Anggaran pendidikan ini, menurutnya, harus diarahkan secara strategis untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing. SDM berkualitas adalah fondasi utama bagi transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Bukan Sekadar Laporan, Tapi Kinerja Nyata untuk Rakyat!
Kaisar menutup pernyataannya dengan harapan besar agar PSN dapat memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi "cerita" atau deretan laporan administratif. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan setiap belanja negara menghasilkan kinerja berprestasi.
"Pemerintah juga harus memastikan belanja negara menghasilkan kinerja berprestasi, bukan sekadar output kegiatan, laporan, atau dokumen administrasi," tutup Kaisar. Yang terpenting adalah dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemajuan bangsa secara keseluruhan.
