Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas, memicu ketidakpastian di tubuh partai berlambang Ka’bah ini. Setelah kubu Agus Suparmanto menggelar tasyakuran kemenangan dan mengklaim dukungan dari berbagai wilayah, bantahan keras langsung berdatangan. Sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP merasa nama mereka dicatut tanpa persetujuan.
Muhammad Fadhil, Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, adalah salah satu yang paling vokal menolak klaim tersebut. Ia mengaku sangat tidak terima nama wilayahnya diseret dalam acara tasyakuran kemenangan yang digelar oleh kubu Agus Suparmanto. Fadhil menegaskan bahwa Kepri memiliki sikap yang jelas dan solid.
"Kami hari ini, 28 September, seluruh pengurus DPW dan DPC se-Kepri, hadir di kediaman Pak Muhamad Mardiono," ujar Muhammad Fadhil kepada awak media melalui siaran persnya. Kehadiran mereka adalah untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Mardiono secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Fadhil menjelaskan, Kepulauan Riau mengirimkan 17 peserta Muktamar, dan seluruhnya menunjukkan loyalitas penuh kepada kepemimpinan Mardiono. "Ada 17 peserta muktamar dari Kepri dan seluruhnya hadir saat ini bersama-sama dan pembukaan muktamar kemarin. Di luar itu, bukanlah kami," tegasnya, menyoroti adanya pihak yang tidak terdaftar sebagai peserta muktamar.
Ia pun melayangkan imbauan keras kepada kubu Agus Suparmanto. Fadhil meminta agar mereka tidak lagi berani mencatut nama DPW PPP Kepri sebagai bagian dari barisan pendukungnya. "Dengan tegas saya Ketua DPW PPP Kepri dan seluruh DPC mengimbau agar tidak mengatasnamakan kami," pintanya.
Fadhil menambahkan, "Karena kami adalah yang berada di sini sesuai badan hukum dan kami lah yang terdaftar di Sipol." Pernyataan ini sekaligus menegaskan legalitas dan legitimasi kepengurusan yang mereka ikuti, membedakan dari pihak lain yang mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Bukan Hanya Kepri, Aceh Juga Merasa Dicatut
Gelombang protes atas dugaan pencatutan nama tidak hanya datang dari Kepulauan Riau. Amiruddin Idris, seorang kader senior PPP Aceh, juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengaku namanya dan nama DPW-DPC PPP Aceh dicatut dalam daftar kehadiran acara tasyakuran kubu Agus Suparmanto, sebuah tindakan yang ia kecam keras.
"Dalam tasyakuran itu disebutkan bahwa hadirnya DPW-DPC PPP Aceh tidaklah benar," kata Amiruddin dengan nada tegas. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran DPW dan DPC se-Aceh, yang memiliki total 25 suara, sepenuhnya solid berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Mardiono.
Amiruddin meyakini bahwa praktik pencatutan nama ini tidak hanya terjadi di Aceh. Ia menduga kuat bahwa wilayah-wilayah lain juga mengalami nasib serupa, di mana nama mereka digunakan tanpa izin untuk memperkuat klaim kemenangan kubu tertentu.
"Padahal jelas, kami hari ini para ketua DPW dan DPC sedang berkumpul di rumah Ketum Mardiono untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau secara aklamasi semalam," Amiruddin menandasi. Pernyataan ini semakin memperjelas posisi mayoritas pengurus wilayah yang loyal kepada Mardiono.
Menkumham Angkat Bicara: Akan Verifikasi Kedua Kubu
Di tengah pusaran konflik yang kian memanas ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Menterinya, Supratman Andi Agtas, akhirnya angkat bicara. Supratman menyatakan bahwa pihaknya belum menerima data resmi terkait kepemimpinan baru atau dualisme yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan.
"Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP," kata Supratman saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih dalam posisi menunggu dan belum memihak salah satu kubu.
Supratman menegaskan bahwa Kemenkumham akan bertindak objektif dan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kedua belah pihak. Proses ini sangat penting untuk memastikan legalitas dan keabsahan kepengurusan partai ke depan.
"Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa," jelasnya. Ia menambahkan bahwa prinsip Kemenkumham adalah melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Mengenai durasi verifikasi, Supratman mengisyaratkan bahwa proses ini akan membutuhkan waktu dan tidak akan terburu-buru. "Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya," ujarnya.
"Karena kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik," pungkasnya, menekankan komitmen Kemenkumham untuk memastikan semua prosedur hukum terpenuhi. Situasi ini bermula ketika dua calon, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, menciptakan polemik yang harus segera diselesaikan.
