Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa badai konflik internal yang memanas. Sebuah tasyakuran yang digelar Agus Suparmanto di Discovery Hotel Ancol pada Minggu (28/9/2025) mendadak menjadi sorotan utama publik dan elite politik. Acara tersebut bukan sekadar perayaan biasa, melainkan deklarasi kemenangan Agus sebagai Ketua Umum terpilih PPP.
Klaim ini sontak memicu pertanyaan besar, mengingat Muktamar X PPP yang baru saja usai diwarnai kericuhan hebat. Bahkan, Plt Ketua Umum sebelumnya, Muhammad Mardiono, juga disebut-sebut terpilih secara aklamasi oleh kubu yang berbeda. Siapa sebenarnya yang berhak memimpin partai berlambang Ka’bah ini?
Klaim Kemenangan Agus Suparmanto: “Saya Terpilih!”
Suasana sukacita menyelimuti tasyakuran yang dihadiri sejumlah tokoh penting PPP, termasuk mantan Sekretaris Jenderal PPP periode 2020-2025, Arwani Thomafi. Kehadiran mereka seolah menjadi legitimasi awal atas klaim kemenangan Agus Suparmanto.
"Alhamdulillah tadi pagi saya terpilih sebagai ketua umum," ujar Agus Suparmanto dengan tegas di hadapan para hadirin. Pernyataan ini menjadi penegasan atas hasil Muktamar versi kubunya.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy, juga turut hadir memberikan restu dan dukungan. Ia mengamini pernyataan Agus, menegaskan bahwa acara ini adalah bentuk rasa syukur atas terpilihnya Agus sebagai Ketua Umum dan 12 Formatur Muktamar X PPP.
Muktamar X PPP: Dari Pembukaan Hingga Kericuhan Mencekam
Muktamar X PPP sejatinya dibuka secara resmi pada Sabtu, 27 September 2025, di Hotel Mercure Ancol. Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono hadir dan disambut riuh teriakan pendukungnya, menandai dimulainya perhelatan akbar partai. Harapan akan konsolidasi dan arah baru partai sempat membumbung tinggi.
Namun, euforia pembukaan tak bertahan lama. Arena muktamar justru berubah menjadi medan pertikaian yang tak terduga. Kericuhan pecah, melibatkan baku hantam antar muktamirin hingga lemparan kursi yang berhamburan.
Suasana Panas dan Korban Berjatuhan
Beberapa peserta bahkan harus dilarikan ke rumah sakit akibat insiden tersebut, menunjukkan betapa seriusnya konflik yang terjadi. Pemicunya tak lain adalah perebutan kursi kepemimpinan, dengan dua nama kuat yang saling mengklaim dukungan: Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Kubu pendukung Mardiono bersikeras agar Plt Ketua Umum mereka dikukuhkan secara aklamasi. Sementara itu, kubu Agus Suparmanto menuntut adanya perubahan dan proses pemilihan yang berbeda, memicu gesekan yang tak terhindarkan dan membuat suasana muktamar memanas.
Dua Klaim Ketum, Satu Partai: Siapa Sebenarnya yang Sah?
Di tengah kekacauan yang terjadi, klaim kemenangan justru muncul dari dua arah yang berbeda, menciptakan kebingungan di internal partai dan publik. Kubu Mardiono mengumumkan bahwa Plt Ketua Umum mereka telah terpilih secara aklamasi, seolah mengakhiri polemik.
Namun, tak lama berselang, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan hal serupa. Mereka mengklaim mantan Menteri Perdagangan itu sah terpilih sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar X. Situasi ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang membingungkan dan berpotensi melumpuhkan partai.
Ajakan Persatuan di Tengah Badai Konflik
Meski berada di tengah pusaran konflik yang meruncing, Agus Suparmanto menyerukan ajakan persatuan. Ia meminta semua pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar struktur, untuk bersama-sama membangun PPP yang lebih solid dan kuat.
"Muktamar sudah usai, mari bersatu. Kami mengajak semua pihak, baik di dalam maupun di luar, untuk bersatu membangun PPP," tegas Agus. Ajakan ini secara implisit juga ditujukan kepada kubu Mardiono, berharap adanya rekonsiliasi demi masa depan partai yang lebih cerah.
Mengapa Konflik Internal PPP Kerap Terjadi?
Konflik kepemimpinan bukan hal baru bagi PPP. Sejarah partai ini kerap diwarnai dinamika internal yang intens, seringkali berujung pada perpecahan atau dualisme. Perebutan pengaruh, perbedaan visi, dan ambisi pribadi menjadi bumbu utama dalam setiap kontestasi kepemimpinan.
Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya mencari titik temu dan membangun konsensus yang kuat di tubuh partai. Tanpa persatuan, energi partai akan terkuras habis untuk menyelesaikan masalah internal, alih-alih fokus pada perjuangan politik dan aspirasi umat.
Masa Depan PPP di Ujung Tanduk?
Dualisme kepemimpinan yang mencuat pasca-Muktamar X ini tentu menjadi ancaman serius bagi PPP. Legalitas kepengurusan, pengambilan keputusan strategis, hingga persiapan menghadapi Pemilu 2029 akan terhambat dan penuh ketidakpastian.
Jika tidak segera diselesaikan, konflik ini berpotensi menggerus elektabilitas partai yang sudah terseok-seok di beberapa pemilu terakhir. Publik akan melihat PPP sebagai partai yang tidak solid, tidak stabil, dan tidak siap bersaing dalam kancah politik nasional.
Langkah Selanjutnya: Mediasi atau Jalur Hukum?
Pertanyaan besar kini adalah bagaimana konflik ini akan berakhir. Apakah akan ada upaya mediasi yang efektif dari tokoh senior atau pihak ketiga untuk menyatukan kedua belah pihak yang berseteru? Atau justru akan berlanjut ke ranah hukum, seperti yang sering terjadi dalam sengketa partai politik di Indonesia?
Keputusan cepat dan bijak dari para elite PPP sangat dinantikan oleh kader dan simpatisan. Masa depan partai yang pernah menjadi pilar politik Islam di Indonesia ini bergantung pada kemampuan mereka untuk meredam ego dan mengutamakan kepentingan bersama demi kelangsungan partai.
Drama Muktamar X PPP dengan klaim dua Ketua Umum ini menjadi babak baru dalam sejarah partai berlambang Ka’bah. Publik menanti kejelasan dan solusi konkret agar PPP bisa kembali fokus pada perannya sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan. Tanpa itu, badai konflik ini bisa menjadi pukulan telak yang sulit dipulihkan dan mengancam eksistensi partai di panggung politik nasional.
