Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menjadi forum musyawarah tertinggi, justru diwarnai kericuhan hebat. Sejumlah kader dilaporkan terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sementara Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menuding ada agenda tersembunyi di balik insiden ini.
Suasana di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, mendadak memanas pada Sabtu, 27 September 2025. Kursi-kursi terbalik dan baku hantam tak terhindarkan, mencoreng citra demokrasi internal partai yang dikenal dengan lambang Ka’bah ini.
Kericuhan Pecah di Muktamar ke-10 PPP
Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan kekecewaannya mendalam atas insiden tersebut. "Ada beberapa kader kami yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya," ujarnya, seraya menegaskan bahwa kericuhan semacam ini tidak seharusnya terjadi dalam forum partai.
Mardiono menduga kuat bahwa tanda-tanda gangguan sudah terlihat sejak awal Muktamar. Ia meyakini ada kelompok yang berupaya memaksakan kehendak untuk kepentingan tertentu, mengganggu jalannya musyawarah.
Mardiono: Ada Pihak yang Ingin Memaksakan Kehendak
"Sejak awal sudah ada gelagat pihak-pihak lain yang akan memaksakan kehendak dalam proses Muktamar ini untuk kepentingan tertentu," ucap Mardiono. Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan intervensi atau upaya pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah.
Pihak PPP pun tidak akan tinggal diam. Mardiono menegaskan akan menindaklanjuti insiden ini dengan proses hukum. Pihaknya telah mengantongi rekaman CCTV yang akan menjadi bukti kunci bagi kepolisian dalam melakukan penyelidikan.
Pemilihan Ketum Sah Sebelum Kericuhan
Meski demikian, Pimpinan Sidang Muktamar, Amir Usmara, memastikan bahwa keputusan aklamasi pemilihan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 telah sah diambil. Kericuhan justru pecah setelah palu aklamasi diketuk, menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai secara formal.
"Keributan berlangsung setelah palu aklamasi diketuk. Jadi secara formal Muktamar sudah memutuskan," jelas Mardiono, menepis anggapan bahwa kericuhan memengaruhi hasil pemilihan. Ini menjadi poin penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan terpilih.
Proses Hukum dan Penyelidikan CCTV
Komitmen untuk membawa insiden ini ke ranah hukum ditekankan oleh Mardiono. "Ada CCTV, nanti polisi akan melakukan penyelidikan," terangnya, menunjukkan keseriusan partai dalam mencari pelaku dan dalang di balik kericuhan.
Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan secara konstitusional dan tidak boleh dicederai oleh tindakan anarkis. Prinsip ini menjadi pegangan PPP dalam menyikapi insiden memalukan ini.
Penyelamatan Forum dan Lanjutan Muktamar
Langkah mempercepat proses pemilihan diambil berdasarkan Pasal 11 AD/ART PPP, demi menyelamatkan forum agar tidak berlarut dalam keributan. PPP berharap Muktamar ke-10 dapat kembali berjalan tertib hingga penutupan pada Senin, 29 September 2025.
Rangkaian Muktamar, termasuk pembentukan tim formatur dan bimbingan teknis, akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Sementara itu, penanganan kericuhan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diusut tuntas.
Kronologi Kericuhan: Dari Teriakan Hingga Baku Hantam
Kericuhan bermula seusai pidato pembuka Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di ruang utama ballroom Hotel Mercure Ancol. Awalnya, peserta saling sahut berteriak ‘lanjutkan’ dan ‘perubahan’, menciptakan suasana tegang yang tidak jelas pemicunya.
Meskipun sempat diredam Satgas Pengamanan di dalam ruangan, kegaduhan berlanjut saat peserta mulai keluar ruang utama. Saling dorong, baku hantam, bahkan lempar-lemparan kursi tak bisa diredam, hingga akhirnya berhasil dilerai oleh sesama kader yang mencoba mendinginkan situasi.
Peringatan Mardiono: Tak Ada Pihak Luar yang Bisa Ambil Alih Paksa
Mardiono secara terang-terangan menuding ada pihak yang ingin mengambil alih PPP secara paksa. "Sejak 2 minggu terakhir itu sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal ya, untuk ya dengan catatan mungkin ya mengambil alih secara paksa dan itu tidak dibenarkan menurut AD-ART ya," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa PPP adalah partai kader, dan tidak ada sejarahnya orang dari luar tiba-tiba bisa masuk dan memaksakan kehendak. "Setiap organisasi bahkan negara atau juga rumahnya rekan-rekan media di rumahnya kan juga ada aturannya kan. Kalau tiba-tiba tetangga atau orang lain masuk langsung masuk ke kamar ya, ya enggak bisa kan," pungkasnya, menganalogikan situasi tersebut.
Insiden ini menjadi catatan kelam dalam sejarah Muktamar PPP, namun partai berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi aturan main dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Publik menanti hasil penyelidikan untuk mengungkap dalang di balik kericuhan yang mencoreng wajah demokrasi internal partai ini.
