Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tengah berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta, kini justru diwarnai drama internal yang memanas dan berpotensi memecah belah. Klaim aklamasi Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP untuk periode 2025-2030 secara mengejutkan menuai bantahan keras dari tokoh senior partai.
Romahurmuziy, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, secara tegas menyatakan bahwa aklamasi tersebut tidak benar. Ia bahkan menyebutnya sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki dasar kuat, memicu gelombang pertanyaan besar di kalangan kader dan pengamat politik.
Rommy: Aklamasi Mardiono Cuma ‘Dagelan Tingkat Dewa’
Politikus yang akrab disapa Rommy ini tak segan melontarkan kritik pedas dan sindiran tajam terkait proses pemilihan Ketum. Ia menilai bahwa apa yang terjadi dalam muktamar tersebut, khususnya terkait aklamasi Mardiono, adalah sebuah "dagelan tingkat dewa" yang jauh dari kesan serius dan berintegritas.
Rommy secara spesifik menyoroti lokasi di mana aklamasi Mardiono diumumkan. Ia mempertanyakan mengapa pengumuman penting tersebut dilakukan di kamar hotel, bukan di arena muktamar yang seharusnya menjadi tempat resmi dan terbuka untuk seluruh peserta.
"Ini Muktamar atau mau ngamar?" tanya Rommy dengan nada sinis kepada awak media pada Minggu (28/09/2025). "Setelah kabur dari arena muktamar, mengumumkan aklamasi dari kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan tingkat dewa," imbuhnya, mempertegas keraguannya terhadap legitimasi proses tersebut.
Pernyataan Rommy ini jelas menciptakan gelombang baru di internal PPP, menimbulkan spekulasi tentang adanya perpecahan serius di antara faksi-faksi dalam partai berlambang Ka’bah tersebut. Keabsahan aklamasi Mardiono kini menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab.
Versi Pimpinan Sidang: Aklamasi Sah dengan Dukungan Mayoritas
Di sisi lain, klaim Rommy tersebut langsung dibantah oleh Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara. Ia sebelumnya telah mengumumkan secara resmi bahwa Muhamad Mardiono terpilih secara aklamasi dengan dukungan mayoritas peserta muktamar.
Amir Uskara bahkan menyampaikan ucapan selamat kepada Mardiono atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PPP definitif. "Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-X (PPP) yang baru saja kami ketuk palunya," kata Amir saat jumpa pers di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/09/2025).
Pernyataan Amir ini mengindikasikan bahwa dari sudut pandang pimpinan sidang, proses pemilihan telah berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan keputusan yang sah. Ia berusaha meyakinkan publik bahwa aklamasi tersebut bukanlah klaim sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama.
Dinamika dan Proses Aklamasi yang Dipertahankan
Amir menjelaskan bahwa proses pemilihan Ketua Umum memang tidaklah sederhana dan sempat diwarnai dinamika yang cukup intens di antara para peserta. Namun, ia menegaskan bahwa pada akhirnya, para peserta muktamar atau muktamirin, khususnya mayoritas dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), satu suara menyetujui nama Mardiono.
"Prosesnya memang tidak sederhana," aku Amir, mengakui adanya perdebatan dan perbedaan pandangan di awal. Namun, ketika tiba saatnya meminta persetujuan dukungan, mereka kompak mendukung Mardiono, menunjukkan adanya konsolidasi di menit-menit akhir.
Ia juga merujuk pada Pasal 11 tata tertib muktamar sebagai dasar hukum. Pasal tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa pemilihan Ketua Umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar. Aturan ini menjadi landasan kuat bagi legitimasi proses yang telah mereka jalankan.
Setelah membacakan pasal tersebut, Amir langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar yang hadir. "Apakah setuju karena (calonnya) sudah hadir? Apakah setuju untuk kita aklamasi Pak Mardiono? Ternyata mereka setuju! Dan saya ketuk palu," jelas Amir, menggambarkan momen krusial tersebut.
Dukungan 30 DPW Jadi Kunci Aklamasi Mardiono
Amir Uskara lebih lanjut mencatat bahwa total ada 28 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) ditambah 2 DPW lain yang akhirnya memberikan dukungan penuh kepada Mardiono. Angka ini, menurutnya, sudah memenuhi validasi aklamasi sesuai aturan yang berlaku dalam partai.
Dengan total 30 Ketua DPW yang hadir dan sepakat dalam ruang sidang, proses aklamasi dianggap sah dan mengikat. "Alhamdulillah, ada 30 Ketua DPW yang tadi juga hadir dalam ruang sidang, dan Insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW," imbuhnya, menegaskan soliditas dukungan.
Kesepakatan ini menjadi penentu utama dalam proses aklamasi tersebut, memberikan legitimasi kuat dari mayoritas wilayah. "Tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi," pungkas Amir, mengakhiri penjelasannya.
Langkah Selanjutnya: Penyusunan Kepengurusan Baru
Dengan terpilihnya secara aklamasi, Muhamad Mardiono kini diberikan mandat penuh untuk segera menyusun kepengurusan baru partai. Proses ini diharapkan dapat membentuk struktur organisasi yang solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.
Mardiono tidak akan bekerja sendiri. Ia akan didampingi oleh delapan formatur yang telah terbentuk untuk membantu menyusun kabinet partai. Delapan formatur tersebut terdiri dari lima perwakilan dari DPW dan tiga perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Kolaborasi antara Mardiono dan tim formatur ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan yang representatif dan mampu membawa PPP ke arah yang lebih baik. Namun, bayang-bayang kontroversi aklamasi ini tentu akan menjadi PR besar bagi kepemimpinan baru.
Masa Depan PPP di Tengah Badai Konflik Internal
Kontroversi seputar aklamasi Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP ini jelas menciptakan gelombang baru di internal partai. Pernyataan Romahurmuziy yang menuding aklamasi tersebut sebagai "klaim sepihak" dan "dagelan tingkat dewa" menunjukkan adanya perpecahan yang mendalam.
Publik kini menanti bagaimana drama politik ini akan berlanjut dan apakah akan ada babak baru dalam perebutan kursi Ketum PPP. Akankah bantahan Rommy memicu gejolak lebih lanjut, ataukah kepemimpinan Mardiono akan mampu mengkonsolidasi seluruh elemen partai?
Muktamar PPP yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi justru berakhir dengan ketegangan dan klaim saling bantah. Masa depan partai berlambang Ka’bah ini kini berada di persimpangan jalan, diuji oleh konflik internal yang terbuka di hadapan publik.
