Sabtu, 27 Sep 2025 10:55 WIB
Ketegangan diplomatik memuncak antara Amerika Serikat dan Kolombia. Washington secara mengejutkan mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menyusul serangkaian tindakan dan pernyataan kontroversialnya di New York. Petro tak hanya ikut serta dalam unjuk rasa pro-Palestina, tetapi juga melancarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden AS, Donald Trump, di Sidang Umum PBB.
Langkah drastis ini diambil setelah Petro menunjukkan sikap yang dianggap AS sebagai "gegabah dan menghasut." Keputusan ini sontak menjadi sorotan global, mempertanyakan batas-batas kebebasan berekspresi seorang kepala negara di tanah asing, terutama ketika menyentuh isu-isu sensitif geopolitik.
Awal Mula Ketegangan: Demo Pro-Palestina di New York
Semua bermula ketika Presiden Gustavo Petro memutuskan untuk bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina. Mereka berkumpul di dekat markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, menyuarakan solidaritas untuk warga Gaza. Aksi ini berlangsung pada Jumat, sehari setelah Petro menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB.
Kehadiran seorang kepala negara dalam unjuk rasa semacam itu, terutama di tengah kota besar AS, jelas menarik perhatian. Bagi Kementerian Luar Negeri AS, tindakan Petro ini dianggap melewati batas. Mereka melihatnya sebagai bentuk provokasi yang tidak bisa ditoleransi.
Melalui akun X resmi mereka, @statedept, Kementerian Luar Negeri AS langsung melontarkan pernyataan keras. "Hari ini, Presiden Kolombia berdiri di Jalan New York City dan mendesak tentara AS untuk tak mematuhi perintah dan menghasut kekerasan," demikian bunyi unggahan tersebut. Tak tanggung-tanggung, mereka menambahkan, "Kami akan mencabut visa Petro karena tindakan yang gegabah dan menghasut."
Pernyataan ini menggarisbawahi betapa seriusnya Washington menanggapi insiden tersebut. Meskipun demikian, Kemlu AS tidak memberikan rincian spesifik mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun, rekaman yang beredar luas di media sosial sudah cukup menjadi bukti visual atas partisipasi Petro dalam demonstrasi tersebut.
Pidato Kontroversial di Sidang Umum PBB: Serangan ke Donald Trump
Seolah tak cukup dengan aksinya di jalanan, Gustavo Petro juga membuat geger di forum tertinggi dunia. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, ia melontarkan kritik pedas yang secara langsung menargetkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Petro menyebut Trump sebagai seorang "kriminal" yang bertanggung jawab atas kematian banyak anak muda miskin tak bersenjata.
Ia merujuk pada insiden serangan terhadap kapal di lepas pantai Venezuela, di mana belasan orang dilaporkan tewas. Petro menuding Trump mendalangi serangan tersebut dan meminta agar presiden AS itu diselidiki. Menurutnya, Trump telah memberi perintah kepada pasukan AS untuk menargetkan anak-anak muda yang hanya ingin keluar dari kemiskinan.
Namun, kritik Petro tidak berhenti di situ. Ia juga secara blak-blakan menyebut Trump sebagai "kaki tangan genosida." Tuduhan serius ini dilontarkan karena Trump, menurut Petro, membiarkan Israel terus menggempur habis-habisan Gaza.
"Dia membiarkan rudal diluncurkan ke anak-anak, remaja, perempuan, dan lansia di Gaza. Trump adalah kaki tangan genosida. Karena itu genosida harus diteriakkan berkali-kali," ujar Petro dengan nada geram. Pernyataan ini jelas menyulut amarah Washington, mengingat Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel dan pendukung utama dalam konflik di Palestina.
Latar Belakang Konflik: Dukungan AS untuk Israel
Untuk memahami reaksi keras AS, penting untuk melihat konteks hubungan mereka dengan Israel. Amerika Serikat telah lama menjadi sekutu paling setia Israel, memberikan dukungan politik, militer, dan finansial yang masif. Selama agresi brutal di Palestina, Washington tetap teguh mengirimkan bantuan untuk pemerintahan Benjamin Netanyahu, bahkan ketika banyak negara lain menyerukan gencatan senjata.
Dukungan AS terhadap Israel adalah pilar kebijakan luar negeri mereka di Timur Tengah. Oleh karena itu, setiap kritik atau tindakan yang dianggap menyerang Israel, apalagi sampai menuding pemimpin AS sebagai "kaki tangan genosida" terkait konflik tersebut, akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap kebijakan dan kepentingan Amerika Serikat.
Sikap Petro yang terang-terangan membela Palestina dan mengkritik keras AS-Israel di forum internasional, kemudian diperkuat dengan partisipasinya dalam demo, adalah kombinasi yang sangat provokatif bagi Washington. Ini bukan hanya masalah perbedaan pendapat, melainkan dianggap sebagai upaya untuk merusak citra dan kebijakan AS di panggung global.
Dampak dan Reaksi: Apa Selanjutnya untuk Petro?
Pencabutan visa Presiden Kolombia adalah langkah diplomatik yang sangat serius. Ini bukan hanya sekadar pembatalan izin masuk, melainkan pesan keras dari Washington bahwa mereka tidak akan menoleransi apa yang mereka anggap sebagai campur tangan atau penghasutan dari kepala negara asing di tanah mereka.
Bagi Gustavo Petro, konsekuensi langsungnya adalah ia tidak bisa lagi memasuki wilayah Amerika Serikat. Namun, dampak jangka panjangnya bisa lebih luas. Ini bisa memicu ketegangan diplomatik yang lebih dalam antara Kolombia dan AS, dua negara yang memiliki sejarah hubungan kompleks.
Petro sendiri dikenal sebagai pemimpin berhaluan kiri yang vokal dan seringkali menentang kebijakan AS di Amerika Latin. Dengan latar belakang ini, kecil kemungkinan ia akan menarik kembali pernyataannya atau meminta maaf. Sebaliknya, ia mungkin akan menggunakan insiden ini untuk memperkuat narasi anti-imperialisnya di dalam negeri dan di kancah internasional.
Insiden ini juga berpotensi memicu gelombang dukungan bagi Petro dari negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa terhadap konflik Palestina atau kebijakan luar negeri AS. Namun, di sisi lain, ini juga bisa mengisolasi Kolombia dari sekutu-sekutu AS di kawasan tersebut.
Masa Depan Hubungan AS-Kolombia di Ujung Tanduk
Pencabutan visa Gustavo Petro adalah puncak dari serangkaian ketegangan yang sudah lama membayangi hubungan AS-Kolombia. Ini menunjukkan bahwa Washington siap mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, bahkan seorang kepala negara, yang dianggap melanggar batas-batas diplomatik dan menghasut kekerasan di wilayah mereka.
Kejadian ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah diplomatik kedua negara. Bagaimana hubungan AS-Kolombia akan berkembang setelah insiden ini masih menjadi pertanyaan besar. Yang jelas, satu hal yang pasti: pernyataan dan tindakan berani Gustavo Petro telah mengguncang panggung politik global, dan dampaknya akan terasa jauh melampaui batas-batas New York.
