Panggung politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas menjelang Muktamar X. Sebanyak 33 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP secara serentak mendeklarasikan dukungan penuh mereka kepada Muhamad Mardiono. Deklarasi ini mengukuhkan posisi Mardiono sebagai calon ketua umum definitif untuk periode 2025-2030.
Acara penting ini berlangsung di Hotel Sheraton Jakarta pada Kamis (18/9/2025) malam. Deklarasi tersebut menjadi sorotan utama, menunjukkan soliditas internal partai dalam menentukan arah kepemimpinan masa depan.
Deklarasi Akbar: Mardiono Kantongi Dukungan Penuh
Bukan sekadar pertemuan biasa, deklarasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara. Ia bertindak sebagai perwakilan dari 33 DPW yang hadir, menyampaikan pernyataan sikap resmi. Dukungan ini secara eksplisit mengusung Muhamad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum, untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut.
"Mendukung dan Mengusung Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025 – 2030 dalam Muktamar X DPP PPP tanggal 27-29 September 2025 di Jakarta," tegas Imam Fauzan. Pernyataan ini jelas dan lugas, menandakan keseriusan dukungan dari mayoritas wilayah.
Menjaga Marwah Partai: Pesan untuk Muktamar X
Lebih dari sekadar dukungan politik, Imam Fauzan juga menyampaikan pesan penting terkait pelaksanaan Muktamar X. Ia memastikan bahwa 33 DPW yang mendukung Mardiono siap menjaga dan mengawal jalannya muktamar. Tujuannya agar acara tersebut terselenggara dengan baik, kondusif, dan penuh silaturahim, sesuai dengan jati diri PPP sebagai partai Islam ahlul sunnah wal jama’ah.
Imam juga mengimbau seluruh pengurus dari berbagai tingkatan, mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC, Ranting, hingga kader dan simpatisan, untuk mensukseskan muktamar dengan santun dan khidmat. Ia menekankan pentingnya merayakan acara ini dengan sukacita, tanpa provokasi, kebencian, atau upaya saling menjatuhkan. "Kita jaga bersama Marwah PPP sebagai partai warisan ulama yang menjadi alat perjuangan politik umat Islam," pesannya, mengingatkan akan nilai-nilai luhur partai.
Gerbang Tertutup untuk Non-Kader? PPP Tegas Tolak Calon Luar
Salah satu poin paling menohok dari deklarasi ini adalah penolakan tegas terhadap calon ketua umum yang bukan berasal dari kader PPP. Imam Fauzan menegaskan bahwa seluruh DPW, DPC, dan kader se-Indonesia solid dalam sikap ini. Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada sejarah panjang partai.
Sejak berdirinya pada tahun 1973, PPP tidak pernah dipimpin oleh Ketua Umum yang berasal dari luar partai. Tradisi ini menjadi landasan kuat bagi para kader untuk mempertahankan kepemimpinan dari internal. "DPW, DPC dan seluruh kader PPP se-Indonesia menolak Calon Ketua Umum yang bukan berasal dari kader PPP," tegasnya, menunjukkan komitmen menjaga identitas dan integritas partai.
Respons Mardiono: Amanah Berat dan Misi Kebangkitan
Mendapat gelombang dukungan masif ini, Muhamad Mardiono yang turut hadir dalam deklarasi, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Ia mengakui bahwa kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan PPP selama lima tahun ke depan (2025-2030) adalah sebuah amanah yang berat. Namun, ia siap berjuang kembali demi partai.
Mardiono secara jujur menyoroti kondisi PPP saat ini yang tidak lolos parliamentary threshold. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah bagaimana PPP bisa kembali ke parlemen pada Pemilu 2029. "Ini tentang amanah yang berat memang bagi saya, tapi saya harus berjuang kembali apalagi karena PPP saat ini tidak lolos parliamentary threshold, maka tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP nanti di pemilu 2029 itu bisa kembali di parlemen," tekadnya, menunjukkan visi yang jelas.
Keterbukaan dengan Aturan Main: Tanggapan Mardiono soal Non-Kader
Menanggapi penolakan terhadap calon dari luar partai, Mardiono memberikan respons yang nuansa. Ia menyatakan bahwa sesungguhnya PPP adalah partai yang terbuka. Namun, keterbukaan itu tetap memiliki "aturan main" yang harus diikuti oleh semua pihak. Aturan main ini berfungsi sebagai landasan dan konstitusi partai yang patut dipatuhi.
"Tentu akan ada aturan mainnya, tentu aturan main itu sebagai landasan, sebagai konstitusinya, yaitu patut untuk selalu harus dipatuhi. Jadi, kita tidak menutup, ya tapi semua harus ada mekanismenya itu, karena kita sudah punya konstitusi yang baku," jelas Mardiono. Ini mengisyaratkan bahwa meskipun ada semangat keterbukaan, mekanisme internal dan konstitusi partai akan menjadi penentu utama dalam proses pemilihan ketua umum.
Tantangan di Depan Mata: Mengembalikan Kejayaan PPP
Mardiono menyadari bahwa perjuangan untuk mengembalikan PPP ke parlemen tidak akan mudah. Dibutuhkan kebersamaan dan kerja sama dari seluruh lapisan kader di Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan berjuang secara kolektif. "Insya Allah saya akan terus mengabdikan diri saya," janjinya, menunjukkan komitmen penuh.
Deklarasi dukungan ini menjadi modal besar bagi Mardiono, namun tantangan sesungguhnya ada pada bagaimana ia mampu menyatukan seluruh elemen partai dan merumuskan strategi jitu untuk Pemilu 2029. Dengan dukungan solid dari 33 DPW dan tekad kuat Mardiono, PPP berharap dapat bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di kancah nasional. Muktamar X akan menjadi penentu arah perjuangan partai ke depan.
