Jakarta siap memanas pada Rabu, 17 September 2025. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bersama aliansi mahasiswa dari BEM UI dan berbagai komunitas lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa akbar di tiga titik vital Ibu Kota: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Negara, dan DPR RI. Aksi ini diprediksi akan melumpuhkan sebagian aktivitas kota dan menjadi sorotan publik.
Jakarta Siap Memanas: Ribuan Ojol dan Mahasiswa Turun ke Jalan
Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia sekaligus inisiator aksi, menegaskan bahwa demo ini bukan hanya diikuti oleh driver ojol. Keterlibatan mahasiswa menunjukkan adanya dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat terhadap tuntutan para pengemudi transportasi online. Mereka bersatu menyuarakan keresahan yang selama ini terpendam.
"Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar," ujar Igun dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/9). Rute demo akan dimulai dari Kemenhub, berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di gedung DPR RI.
Target Utama: Kemenhub dan Istana Negara Jadi Sasaran
Pemilihan lokasi unjuk rasa ini bukan tanpa alasan. Kemenhub menjadi target utama karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas regulasi transportasi online. Sementara itu, Istana Negara dipilih untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada Presiden, dan DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan dapat mengawal perubahan kebijakan.
Ironisnya, aksi ini bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Indonesia. Momen ini justru dimanfaatkan para driver ojol untuk menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Kemenhub, khususnya di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
Dudy Purwaghandi di Ujung Tanduk? Tuntutan Copot Menhub Menggema
Salah satu tuntutan paling lantang yang akan disuarakan adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Para pengunjuk rasa menilai, sejak Dudy menjabat, telah terjadi kemunduran signifikan dalam ekosistem transportasi online. Kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub dianggap lebih berpihak pada kepentingan perusahaan aplikasi ketimbang kesejahteraan driver.
"Silahkan masyarakat juga menilai apa prestasi konkrit dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum," kata Igun. Ia menambahkan, Menteri Perhubungan bahkan disebut berlaku layaknya pengusaha, bukan sebagai menteri yang melindungi rakyat.
Menurut Igun, Dudy Purwaghandi cenderung menjadi "juru bicara" bagi perusahaan aplikasi transportasi online. Kebijakan-kebijakan Kemenhub saat ini dinilai telah dikendalikan oleh perusahaan aplikasi, sebuah fenomena yang disebut "vendor driven policy." Ini berarti aspirasi dan jeritan para driver ojol kerap diabaikan demi keuntungan korporasi.
Deretan Tuntutan Krusial: Demi Kesejahteraan Driver Online
Selain tuntutan pencopotan Menteri Perhubungan, ada enam poin krusial lainnya yang akan disuarakan dalam aksi ini. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan masalah mendasar yang dihadapi oleh para pengemudi ojol, driver online R4, dan kurir online. Berikut adalah daftar lengkap tuntutan mereka:
- RUU Transportasi Online agar Masuk pada Prolegnas 2025-2026: Para driver mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online segera dibahas dan disahkan. Mereka berharap RUU ini dapat memberikan payung hukum yang jelas dan adil bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online, melindungi hak-hak driver, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
- Potongan Aplikator 10% Harga Mati: Tuntutan ini adalah salah satu yang paling sering disuarakan. Para driver menuntut agar potongan komisi yang diambil oleh aplikator tidak melebihi 10% dari setiap transaksi. Potongan yang lebih besar dianggap memberatkan dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan.
- Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan: Hingga kini, regulasi tarif untuk layanan antar barang dan makanan masih belum jelas. Para driver menginginkan adanya standar tarif yang ditetapkan pemerintah, sehingga tidak ada lagi persaingan harga yang tidak sehat atau penetapan tarif sepihak oleh aplikator yang merugikan driver.
- Audit Investigatif Potongan 5% yang Telah Diambil oleh Aplikator: Terdapat dugaan adanya potongan tambahan sebesar 5% yang diambil oleh aplikator tanpa dasar yang jelas. Para driver menuntut audit menyeluruh untuk menginvestigasi ke mana aliran dana potongan tersebut dan memastikan transparansi keuangan.
- Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll: Berbagai fitur atau sistem yang diterapkan aplikator seperti "Aceng" (akun cengli), sistem slot, multi order, hingga keanggotaan berbayar dianggap merugikan driver. Mereka menuntut penghapusan praktik-praktik ini karena dinilai tidak adil dan mengurangi peluang pendapatan driver lain.
- Copot Menteri Perhubungan: Tuntutan ini kembali ditekankan sebagai bentuk puncak kekecewaan terhadap kinerja Kemenhub yang dianggap tidak berpihak pada driver.
- Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025: Ini adalah tuntutan yang sangat serius, mengacu pada insiden yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Para driver mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi tersebut, menemukan pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban. Detail mengenai tragedi ini belum diungkapkan secara luas, namun keberadaannya dalam daftar tuntutan menunjukkan betapa pentingnya bagi komunitas ojol.
Apa Dampak Demo Ini bagi Jakarta dan Kebijakan Transportasi?
Aksi unjuk rasa akbar ini berpotensi menimbulkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama Jakarta, terutama di sekitar Kemenhub, Istana Negara, dan DPR. Selain itu, dampak jangka panjang yang diharapkan adalah perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan driver transportasi online. Tekanan dari ribuan massa, ditambah dukungan mahasiswa, diharapkan mampu mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merespons tuntutan-tuntutan krusial ini.
Keterlibatan mahasiswa, khususnya dari BEM UI, memberikan bobot moral dan intelektual pada gerakan ini. Mereka bukan hanya menyuarakan keluhan ekonomi, tetapi juga menyoroti dugaan adanya "vendor driven policy" yang mengancam keadilan dalam ekosistem transportasi digital. Dengan demikian, demo ini bukan sekadar protes biasa, melainkan seruan untuk reformasi kebijakan yang lebih fundamental.
