Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta siap melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025. Tak main-main, mereka mengancam akan mematikan aplikasi pesan antar secara masif. Kondisi ini berpotensi melumpuhkan transportasi daring di ibu kota, membuat warga Jakarta diimbau mencari alternatif perjalanan.
Jakarta di Ambang Kelumpuhan Transportasi Online?
Aksi mogok aplikasi ini bukan sekadar gertakan. Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia sekaligus inisiator unjuk rasa, menegaskan bahwa pemadaman aplikasi adalah bentuk solidaritas dan dukungan penuh dari para driver. Langkah ini diambil untuk menunjukkan keseriusan tuntutan mereka kepada pemerintah.
"Kami mengimbau warga Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025," kata Igun dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas aksi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Negara, dan DPR RI.
Bukan Sekadar Demo Biasa: Solidaritas Ojol dan Mahasiswa
Unjuk rasa kali ini dipastikan akan lebih meriah dan memiliki gaung yang lebih luas. Pasalnya, aksi ini tidak hanya diramaikan oleh ribuan driver ojol dari berbagai komunitas dan aliansi. Mahasiswa dari BEM UI serta aliansi mahasiswa lainnya juga akan turut serta menyuarakan aspirasi.
"Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar," jelas Igun. Rencananya, titik kumpul dan aksi akan dimulai dari Kemenhub, berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di gedung DPR RI.
Mengapa Menteri Perhubungan Jadi Target Utama?
Salah satu tuntutan utama yang paling mencolok adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Tuntutan ini bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Indonesia, menambah bobot dan simbolisme aksi.
Menurut Igun, Kemenhub di bawah kepemimpinan Dudy Purwaghandi telah mengalami kemunduran signifikan. Ia menuding bahwa kebijakan-kebijakan Kemenhub saat ini lebih dikendalikan oleh perusahaan aplikasi transportasi online, sebuah kondisi yang disebutnya sebagai ‘vendor driven policy’.
"Silakan masyarakat juga menilai apa prestasi konkret dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum," tegas Igun. Ia menambahkan, pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha, bukan sebagai menteri yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.
Igun mengklaim bahwa Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut berhasil menjadikan Menhub sebagai juru bicara untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap keberpihakan pemerintah.
Daftar Tuntutan Ojol yang Mendesak: Demi Kesejahteraan Driver
Selain pencopotan Menteri Perhubungan, ada serangkaian tuntutan lain yang disuarakan oleh para driver ojol, driver online R4, dan kurir online. Tuntutan ini mencerminkan masalah fundamental yang telah lama membelit kesejahteraan dan keadilan dalam ekosistem transportasi daring.
Pertama, mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. RUU ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dan melindungi hak-hak driver, yang selama ini seringkali terabaikan dalam status kemitraan.
Kedua, potongan aplikator sebesar 10% menjadi "harga mati." Para driver menuntut agar potongan yang diambil oleh perusahaan aplikasi tidak melebihi angka tersebut. Potongan yang lebih besar dianggap memberatkan dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara drastis.
Ketiga, mereka menuntut adanya regulasi tarif untuk layanan antar barang dan makanan. Selama ini, tarif seringkali ditentukan sepihak oleh aplikator, tanpa mempertimbangkan biaya operasional driver dan kondisi pasar yang adil. Regulasi diharapkan menciptakan stabilitas dan keadilan harga.
Keempat, audit investigatif terhadap potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator juga menjadi sorotan. Driver ingin transparansi penuh mengenai penggunaan potongan ini dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang merugikan mereka.
Kelima, penghapusan berbagai praktik yang dianggap merugikan seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar. Istilah-istilah ini merujuk pada fitur atau kebijakan aplikasi yang seringkali membebani driver, baik dari segi biaya maupun kesempatan mendapatkan order.
Terakhir, mereka juga menuntut Kapolri untuk mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025. Meskipun detail tragedi ini tidak dijelaskan secara spesifik, tuntutan ini menunjukkan adanya insiden serius yang membutuhkan keadilan dan penegakan hukum bagi para driver.
Dampak Demo dan Imbauan untuk Warga Jakarta
Dengan potensi kelumpuhan transportasi online, warga Jakarta perlu bersiap menghadapi gangguan signifikan dalam aktivitas sehari-hari. Bagi yang mengandalkan ojol untuk mobilitas atau pengiriman, mencari alternatif menjadi keharusan.
Moda transportasi publik seperti TransJakarta, KRL Commuter Line, MRT, atau angkutan kota konvensional bisa menjadi pilihan. Merencanakan perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan waktu tempuh yang lebih lama juga sangat disarankan untuk menghindari keterlambatan.
Masa Depan Transportasi Online: Antara Kesejahteraan Driver dan Kebijakan Pemerintah
Aksi demo ini bukan hanya tentang tuntutan sesaat, melainkan cerminan dari ketegangan yang terus-menerus antara para pekerja di sektor gig economy dan perusahaan platform. Kesejahteraan driver, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan perlindungan hukum menjadi isu krusial yang harus segera diatasi.
Pemerintah, melalui Kemenhub, memiliki peran sentral dalam menengahi konflik ini dan menciptakan ekosistem transportasi online yang adil bagi semua pihak. Tanpa regulasi yang kuat dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, aksi-aksi serupa mungkin akan terus berulang, mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
Ini adalah panggilan serius bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para driver ojol. Masa depan transportasi online di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons tuntutan ini dan mengambil langkah konkret demi kesejahteraan jutaan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
