Jakarta, CNN Indonesia – Kota Jakarta dipastikan akan menghadapi hari yang penuh tantangan pada Rabu, 17 September 2025. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online akan turun ke jalan, mematikan aplikasi mereka secara massal sebagai bentuk protes. Aksi ini diperkirakan akan melumpuhkan sebagian aktivitas transportasi di ibu kota, sehingga warga diimbau untuk mencari alternatif perjalanan.
Aksi Damai yang Mengguncang Jakarta
Demonstrasi besar-besaran ini diinisiasi oleh Garda Indonesia, sebuah asosiasi pengemudi ojek online yang telah lama menyuarakan hak-hak para mitranya. Mereka tidak sendirian; aksi ini juga akan diikuti oleh gabungan aliansi, komunitas ojol lainnya, bahkan mahasiswa dari BEM UI dan berbagai aliansi mahasiswa. Solidaritas lintas sektor ini menunjukkan betapa seriusnya isu yang mereka perjuangkan.
Rencananya, rombongan massa akan memulai konvoi dari markas Garda di area Cempaka Mas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah itu, mereka akan bergerak menuju Istana Negara, Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan berakhir di Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB. Rute ini dipilih untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada para pemangku kebijakan tertinggi di negeri ini.
Kenapa Ojol Mematikan Aplikasi? Ini Alasannya!
Keputusan untuk mematikan aplikasi secara masif bukanlah tanpa alasan. Ini adalah bentuk solidaritas dan tekanan agar tuntutan mereka didengar dan dipenuhi. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya terakhir setelah berbagai jalur dialog dirasa tidak membuahkan hasil signifikan.
"Kami mengimbau warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025. Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI," ujar Igun dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/9). Ini adalah sinyal jelas bahwa para pengemudi sudah mencapai batas kesabaran mereka.
Tujuh Tuntutan Utama yang Menggema
Ada tujuh tuntutan utama yang dibawa oleh para pengemudi ojol dalam aksi kali ini, yang mencerminkan berbagai masalah struktural dan ketidakadilan yang mereka alami. Tuntutan ini bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga keadilan dan kepastian hukum bagi profesi mereka.
1. RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2025-2026
Para pengemudi mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. RUU ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dan kuat bagi profesi pengemudi online, yang selama ini seringkali berada dalam posisi abu-abu tanpa perlindungan yang memadai. Keberadaan RUU ini akan menjadi fondasi penting untuk menjamin hak-hak dan kewajiban mereka.
2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati
Salah satu tuntutan paling krusial adalah potongan aplikator sebesar 10% dari setiap orderan. Para pengemudi merasa potongan yang berlaku saat ini terlalu besar, menggerus pendapatan mereka secara signifikan. Dengan biaya operasional yang terus meningkat, potongan yang lebih rendah diharapkan dapat sedikit meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Angka 10% ini menjadi "harga mati" yang tidak bisa ditawar lagi.
3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan
Tidak hanya penumpang, pengemudi juga menuntut adanya regulasi tarif yang jelas untuk layanan antar barang dan makanan. Selama ini, tarif seringkali dirasa tidak adil dan tidak sebanding dengan jarak tempuh serta risiko yang diambil. Regulasi yang transparan dan adil akan memastikan bahwa pengemudi mendapatkan upah yang layak untuk setiap layanan yang mereka berikan.
4. Audit Investigatif Potongan 5% oleh Aplikator
Tuntutan ini menyoroti dugaan adanya potongan tambahan sebesar 5% yang diambil oleh aplikator, di luar potongan utama. Para pengemudi mendesak dilakukannya audit investigatif untuk mengungkap kebenaran di balik potongan ini. Jika terbukti ada praktik yang tidak transparan, mereka menuntut pertanggungjawaban dan pengembalian dana yang telah dipotong. Ini adalah masalah transparansi dan kepercayaan yang fundamental.
5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll.
Berbagai fitur dan kebijakan yang diterapkan aplikator juga menjadi sorotan. Istilah seperti "Aceng" (akun cengli/curang), "Slot" (sistem alokasi order yang tidak adil), "Multi Order" (beban kerja berlipat tanpa kompensasi sepadan), dan "Member Berbayar" (keharusan membayar untuk mendapatkan prioritas order) dianggap merugikan pengemudi. Mereka menuntut penghapusan praktik-praktik ini yang menciptakan persaingan tidak sehat dan menekan pendapatan.
6. Copot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi
Tuntutan yang cukup berani adalah pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi. Garda Indonesia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Dudy, Kemenhub mengalami kemunduran, terutama dalam ekosistem transportasi online. Mereka menuding kebijakan-kebijakan yang muncul bersifat ‘vendor driven policy’ atau lebih berpihak pada perusahaan aplikasi, bukan pada kesejahteraan pengemudi.
"Silakan masyarakat juga menilai apa prestasi konkret dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum. Bahkan pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha, bukan sebagai menteri," kata Igun. Ia menambahkan bahwa Menteri Perhubungan dinilai lebih memilih mendukung perusahaan aplikasi dan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut, alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat yang berprofesi sebagai ojek online.
7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025
Tuntutan terakhir ini adalah yang paling menyentuh emosi. Para pengemudi mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas tragedi pada 28 Agustus 2025, di mana salah satu rekan mereka, Affan Kurniawan, tewas terlindas rantis polisi. Kematian Affan menjadi simbol ketidakadilan dan kurangnya perlindungan bagi pengemudi ojol, memicu kemarahan dan tuntutan keadilan yang kuat dari komunitas.
Dampak pada Warga Jakarta: Cari Alternatif Transportasi!
Dengan ribuan ojol yang mematikan aplikasi dan turun ke jalan, warga Jakarta diimbau untuk bersiap menghadapi potensi kemacetan parah dan kesulitan mendapatkan transportasi online. Alternatif seperti transportasi umum (TransJakarta, KRL, MRT, LRT), taksi konvensional, atau bahkan berjalan kaki untuk jarak dekat, bisa menjadi pilihan bijak.
Aksi ini adalah cerminan dari perjuangan panjang para pengemudi online untuk mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kesejahteraan yang layak. Meski akan menimbulkan ketidaknyamanan, demonstrasi ini adalah upaya mereka untuk menyuarakan masalah yang telah lama terpendam. Semoga aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan solusi yang adil bagi semua pihak.
