Portugal, negara anggota Uni Eropa dan NATO, membuat gebrakan politik internasional yang mengejutkan. Pemerintah Lisbon secara resmi mengumumkan akan mengakui kemerdekaan Palestina pada Minggu, 21 September 2025. Langkah ini dipandang sebagai titik balik penting dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Pengumuman krusial ini dijadwalkan tepat sebelum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-29 September mendatang. Kementerian Luar Negeri Portugal mengonfirmasi keputusan bersejarah ini pada Jumat, 20 September 2025, menandakan keseriusan dan komitmen mereka terhadap solusi dua negara. Pernyataan pengakuan resmi tersebut akan menjadi sorotan utama di panggung global, berpotensi memicu gelombang pengakuan serupa dari negara-negara lain dan mengubah dinamika politik kawasan.
Langkah Berani di Tengah Badai Konflik
Keputusan Portugal ini bukan tanpa alasan kuat dan telah melalui proses pertimbangan mendalam. Menurut laporan surat kabar Correio da Manha, Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro telah berkonsultasi ekstensif dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa dan parlemen. Konsultasi lintas lembaga ini menunjukkan dukungan politik solid di tingkat pemerintahan untuk mengambil langkah progresif ini.
Pengumuman ini datang hanya beberapa saat setelah PBB untuk pertama kalinya secara eksplisit menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida. Pernyataan PBB tersebut merujuk pada agresi brutal yang terus berlangsung di Jalur Gaza, Palestina, yang telah menimbulkan kehancuran dan penderitaan tak terbayangkan. Deklarasi "genosida" oleh PBB adalah tuduhan sangat serius dengan implikasi hukum dan moral besar di kancah internasional.
Situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik terendah yang mengkhawatirkan. Data mengerikan menunjukkan lebih dari 65.100 warga Palestina tewas akibat agresi ini, dengan mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan yang tidak bersalah. Angka-angka ini menjadi bukti nyata kekejaman konflik, mendorong banyak pihak untuk bertindak dan menuntut pertanggungjawaban.
Gelombang Dukungan Global untuk Palestina
Keinginan Portugal untuk mengakui Palestina sebenarnya sudah disuarakan sejak 31 Juli 2025. Saat itu, pemerintah Portugal menilai perkembangan konflik di Gaza "sangat mengkhawatirkan," baik dari perspektif kemanusiaan maupun referensi berulang mengenai kemungkinan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. Kekhawatiran akan aneksasi ini semakin memperparah prospek perdamaian dan solusi dua negara.
Langkah Portugal ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Sejumlah negara lain juga telah menyatakan niat serupa untuk mengakui kedaulatan Palestina pada pertemuan PBB bulan September ini. Di antaranya adalah negara-negara berpengaruh seperti Prancis, Inggris, Australia, Malta, Kanada, dan Belgia. Ini menunjukkan adanya gelombang dukungan internasional yang semakin kuat terhadap Palestina.
Pengakuan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Persemakmuran ini bisa menjadi tekanan besar bagi Israel dan mengubah peta politik Timur Tengah secara drastis. Dunia seolah mulai membuka mata terhadap penderitaan rakyat Palestina dan mengakui hak mereka untuk memiliki negara berdaulat. Ini juga mencerminkan frustrasi global terhadap kebuntuan proses perdamaian puluhan tahun.
Israel Murka, PBB Tak Gentar
Tentu saja, keputusan Portugal dan negara-negara lain ini memicu reaksi keras dari Israel. Pemerintah Israel menolak keras rencana pengakuan tersebut, menganggapnya sebagai tindakan sepihak yang tidak membantu proses perdamaian. Bahkan, mereka dilaporkan mengancam akan mencaplok Tepi Barat jika Barat terus melanjutkan rencana pengakuan Palestina di PBB.
Ancaman aneksasi Tepi Barat ini adalah isu yang sangat sensitif. Jika terwujud, langkah ini akan menghancurkan prospek solusi dua negara dan secara permanen mengubah demografi serta geografi wilayah tersebut. Bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, aneksasi berarti hilangnya lebih banyak tanah dan hak-hak mereka.
Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas meminta dunia untuk tidak terintimidasi oleh ancaman Israel. Ia menegaskan bahwa aneksasi Tepi Barat yang merayap saat ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditentang oleh komunitas internasional. "Kita tidak perlu merasa terintimidasi oleh risiko pembalasan," kata Guterres seperti diberitakan AFP, Sabtu (20/9).
Guterres menambahkan bahwa aksi-aksi Israel akan terus berlanjut, terlepas dari apa yang dilakukan komunitas internasional. Oleh karena itu, mobilisasi dukungan global sangat penting untuk menekan Israel. Ia percaya bahwa setidaknya ada peluang untuk memobilisasi komunitas internasional guna menekan agar aksi-aksi kekerasan dan aneksasi tidak terjadi. Pernyataan ini menunjukkan komitmen PBB mencari solusi damai, meskipun tantangannya besar dan risiko pembalasan selalu ada.
Kondisi Gaza yang Tak Terlukiskan
Dalam pernyataannya, Guterres juga menggambarkan situasi di Gaza sebagai "sangat mengerikan." Ia menegaskan bahwa semua ini diakibatkan oleh kebengisan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan terus menerus hingga kini. Kata-katanya mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap skala penderitaan yang disaksikan.
"Ini adalah tingkat kematian dan kehancuran terburuk yang pernah saya saksikan selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, mungkin hidup saya," tuturnya. Pernyataan ini menggarisbawahi skala tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Rumah sakit hancur, infrastruktur vital lumpuh, dan kehidupan sehari-hari menjadi mimpi buruk.
Penderitaan rakyat Palestina, menurut Guterres, "tak terlukiskan." Mereka menghadapi kelaparan parah akibat blokade dan terbatasnya akses bantuan kemanusiaan. Kurangnya layanan kesehatan yang efektif membuat banyak korban tidak tertolong, sementara wabah penyakit mengancam. Jutaan orang hidup tanpa tempat tinggal yang layak, terpaksa tinggal di daerah-daerah konsentrasi yang luas dengan fasilitas minim dan sanitasi buruk.
Kondisi ini adalah cerminan krisis kemanusiaan kompleks yang menuntut perhatian dan tindakan segera dari dunia. Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Portugal dan negara-negara lain diharapkan dapat membawa harapan baru. Harapan untuk penyelesaian konflik yang adil dan berkesinambungan, serta penegakan hak-hak dasar bagi rakyat Palestina.
Langkah Portugal ini bisa menjadi titik balik penting dalam sejarah, bukan hanya untuk Palestina tetapi juga untuk tatanan hukum internasional. Ini bukan hanya tentang pengakuan sebuah negara, tetapi juga tentang penegakan keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip kemanusiaan di mata dunia. Semua mata kini tertuju pada Sidang Majelis Umum PBB minggu depan, menanti perkembangan selanjutnya yang bisa mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya.
