Gelombang duka menyelimuti Pulau Sumatra. Sejak pekan lalu, bencana banjir bandang dan tanah longsor secara masif menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di tiga provinsi sekaligus: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Skala bencana ini sungguh mengerikan, meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam dan memilukan.
Ribuan rumah warga dilaporkan rusak parah, bahkan tak sedikit yang rata dengan tanah, akibat terjangan air bah dan longsoran tanah. Namun, yang paling memilukan adalah angka korban jiwa dan mereka yang masih hilang. Per Selasa (2/12) sore, sebanyak 507 orang masih dinyatakan hilang, menyisakan harapan tipis bagi keluarga yang menanti.
Skala Bencana yang Mengerikan: Ratusan Jiwa Melayang, Ribuan Rumah Hancur
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban tewas akibat bencana ini terus bertambah, mencapai angka 712 orang. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa manusia yang direnggut secara tragis oleh alam. Rinciannya, Aceh mencatat 218 korban meninggal, Sumut menjadi yang terparah dengan 301 korban jiwa, dan Sumbar menyusul dengan 193 korban meninggal.
Bencana ini tidak hanya merenggut nyawa dan menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga memutus akses, melumpuhkan aktivitas sehari-hari, dan meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas. Dampaknya terasa di setiap sudut kehidupan masyarakat yang terdampak, dari kehilangan orang terkasih hingga hilangnya mata pencarian.
Kerugian Ekonomi Fantastis: Triliunan Rupiah Melayang!
Di balik duka kemanusiaan, ada pula bayangan gelap yang menghantui perekonomian nasional. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut mencapai angka yang fantastis: Rp68,67 triliun. Bayangkan, puluhan triliun rupiah lenyap begitu saja, menghantam fondasi ekonomi di wilayah yang terdampak.
Angka ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Ini adalah representasi dari infrastruktur yang hancur, lahan pertanian yang rusak, bisnis yang terhenti, dan potensi ekonomi yang hilang. Kerugian sebesar ini tentu saja akan memberikan tekanan serius pada kinerja ekonomi Indonesia, khususnya di kuartal IV 2025.
Optimisme Ekonomi yang Terguncang
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menegaskan bahwa bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jelas memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup optimistis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Namun, optimisme tersebut kini dipertanyakan. "Proyeksi optimistis pemerintah di kisaran 5,6 persen-5,7 persen menjadi sulit dipertahankan karena aktivitas produksi, mobilitas barang, dan pendapatan rumah tangga di wilayah terdampak terhenti mendadak," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com. Ketika roda ekonomi di satu wilayah terhenti, dampaknya bisa merembet ke mana-mana.
Bukan Sekadar Angka: Dampak Nyata pada Rakyat
Rizal memang menyebut dampak dari bencana ini lebih bersifat gangguan sementara, bukan perubahan arah fundamental ekonomi Indonesia. Artinya, fondasi ekonomi kita secara keseluruhan masih kuat. Namun, ini tidak berarti kita bisa berleha-leha. Gangguan sementara ini bisa menjadi kronis jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk segera bergerak menyelesaikan bencana tersebut. Mengapa? Karena pengaruh bencana ini terhadap laju perekonomian amat ditentukan dari kepedulian dan kecepatan pemerintah dalam merespons kondisi di Pulau Sumatra. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal nasib jutaan rakyat.
Mendesak! Peran Pemerintah dalam Penyelamatan Ekonomi
Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah? Rizal menjelaskan bahwa seberapa besar koreksi pertumbuhan ekonomi nanti sangat ditentukan oleh kecepatan negara memulihkan fungsi dasar ekonomi. Ini termasuk membuka akses jalan yang terputus, mengalirkan logistik kebutuhan pokok, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah yang terpukul.
Respons pemerintah harus bekerja simultan dalam dua lapis waktu: jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya sama pentingnya untuk memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Langkah Jangka Pendek: Menjaga Nafas Ekonomi
Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah mengamankan rantai logistik. Ini berarti memastikan pasokan kebutuhan pokok tidak terganggu, sehingga masyarakat yang terdampak tidak kesulitan mendapatkan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah perlu menggerakkan kembali konsumsi melalui program padat karya.
Program padat karya bisa menjadi solusi ganda: memberikan penghasilan bagi warga yang kehilangan pekerjaan sekaligus membantu proses pemulihan infrastruktur. Dukungan modal kerja bagi UMKM lokal yang rentan kolaps juga krusial. UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal; jika mereka tumbang, pemulihan akan semakin sulit.
Solusi Jangka Panjang: Membangun Kembali dengan Mitigasi
Sedangkan dalam jangka panjang, fokusnya adalah rekonstruksi dengan prinsip mitigasi. Ini berarti membangun kembali bukan hanya untuk mengembalikan kondisi semula, tetapi juga untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan. Rizal mencontohkan sejumlah solusi konkret.
Penguatan infrastruktur, perbaikan tata ruang, dan penataan ulang praktik pemanfaatan lahan di hulu menjadi sangat penting. Dengan mitigasi yang tepat, risiko bencana tidak akan menjadi siklus yang menggerus ekonomi setiap tahun. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan dan keamanan wilayah.
Stimulus Ekonomi: Kunci Pemulihan Berkelanjutan
Di luar bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo diminta memberikan skema stimulus untuk masyarakat terdampak bencana. Langkah ini diperlukan demi menjaga keberlanjutan ekonomi. Salah satunya adalah bantuan uang melalui skema transfer, yang dapat menahan penurunan konsumsi rumah tangga secara drastis.
"Padat karya menjadi jembatan bagi pemulihan pendapatan, UMKM harus mendapat ruang bernapas melalui relaksasi kredit dan penundaan kewajiban. Sementara, sektor pertanian memerlukan subsidi input agar petani bisa kembali menanam tanpa menanggung beban awal yang berat," tandas Rizal. Dengan intervensi yang tepat dan cepat, potensi guncangan ekonomi dapat diredam dan proses pemulihan berjalan lebih terarah.
PDB Tak Mampu Menangkap Seluruh Derita
Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, membedah dampak dari kerugian bencana yang diklaim sedikitnya Rp60 triliun terhadap laju ekonomi Indonesia. Secara kasar, ia mengatakan setidaknya 1 persen dari angka Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) akan tergerus.
Dengan kata lain, Andri menyebut bencana tersebut berpotensi menghapus sekurang-kurangnya 0,6 persen dari angka pertumbuhan ekonomi riil di kuartal IV 2025. Ini adalah angka yang signifikan dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, ia juga mengingatkan kita tentang kelemahan perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan acuan PDB.
Hal tersebut pada akhirnya tidak bisa mendiskon hasil produksi terdahulu yang sekarang sudah hancur, termasuk karena bencana. Andri mencontohkan soal bangunan atau hasil produksi yang dulu dibangun serta dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Ketika hal itu hancur karena bencana, justru tidak berarti akan dihilangkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya.
"Angka pertumbuhan ekonomi bisa saja akan terlihat masih aman, walaupun dampak sesungguhnya jauh lebih besar. Dan dampak dari produksi yang lumpuh setelah bencana menjadi dampak jangka panjang yang akan sulit pulih tanpa segera diberikan bantuan yang intensif," ucap Andri.
"Sehingga di luar dampak angka pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomi keseluruhan dan kemanusiaannya sebenarnya jauh lebih besar yang tidak bisa ditangkap dari angka pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kita berbicara nyawa manusia. Hal tersebut tidak bisa dikuantifikasikan secara rupiah," tegasnya. Ini adalah pengingat penting bahwa di balik angka-angka ekonomi, ada penderitaan manusia yang tak ternilai harganya.
