Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) baru-baru ini membuat kesepakatan yang cukup menghebohkan. Mereka menyepakati layanan kereta api strategis bernama ‘Kilat Pajajaran’, yang digadang-gadang bisa memangkas waktu tempuh rute Jakarta-Bandung menjadi hanya 1,5 jam saja. Sebuah janji yang tentu saja terdengar sangat menggiurkan bagi para komuter dan pelancong.
Proyek ambisius ini rencananya akan menghubungkan Stasiun Gambir di Jakarta hingga Stasiun Bandung. Nilai investasinya pun tidak main-main, mencapai angka fantastis Rp8 triliun. Angka ini tentu saja memicu banyak pertanyaan, terutama soal urgensi dan prioritas di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
KDM sendiri telah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah menyusun rencana pembiayaan. Dana sebesar Rp2 triliun per tahun akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar, dimulai dari tahun 2027 hingga 2030. Ini berarti, proyek raksasa ini diprediksi akan memakan waktu pengerjaan selama empat tahun penuh.
Angan-Angan Sia-sia? Kritik Pedas dari Pengamat Transportasi
Namun, euforia atas proyek Kilat Pajajaran ini tak berlangsung lama. Pengamat transportasi terkemuka, Djoko Setijowarno, langsung memberikan respons keras. Menurut Djoko, proyek pembangunan kereta Kilat Pajajaran ini adalah "angan-angan yang sia-sia belaka." Sebuah pernyataan yang cukup menohok dan langsung memicu perdebatan.
Djoko berpendapat bahwa anggaran sebesar Rp8 triliun tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk reaktivasi jalur kereta api di Bandung. Ia mencontohkan jalur-jalur seperti Cianjur-Padalarang, Bandung-Ciwidey, atau dari Garut ke Cijulang. Jalur-jalur ini, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menghidupkan kembali perekonomian lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah tersebut.
Bayangkan saja, Rp8 triliun bisa digunakan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang runtuh di berbagai pelosok Jawa Barat. Atau, memperbaiki jalan-jalan pedesaan yang kondisinya buruk, terutama di daerah-daerah terpencil yang sering terisolasi akibat infrastruktur yang minim. Ini adalah masalah-masalah fundamental yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat setiap hari.
Prioritas Pembangunan: Antara Kecepatan dan Kesejahteraan Rakyat
Djoko juga menyoroti hilangnya angkutan pedesaan di banyak wilayah Jawa Barat. Ia menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk menghidupkan kembali angkutan pedesaan, yang sangat krusial bagi mobilitas warga, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga soal aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar.
Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan fakta mengejutkan: Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang tidak memiliki angkutan pelajar gratis. "Celaka saya bilang itu," ujarnya. Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar itu akan jauh lebih efektif jika dialokasikan untuk program angkutan pelajar gratis, yang akan membantu ribuan siswa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya transportasi.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah kita benar-benar membutuhkan satu lagi opsi transportasi super cepat antara Jakarta dan Bandung? Djoko mengingatkan bahwa saat ini sudah ada berbagai pilihan. Ada Whoosh yang super cepat, kereta api Argo Parahyangan yang nyaman, hingga berbagai bus travel dan akses tol untuk kendaraan pribadi.
Redundansi dan Kebutuhan Mendesak Lainnya
Dengan banyaknya pilihan yang sudah tersedia, proyek Kilat Pajajaran ini dinilai Djoko sebagai sebuah redundansi. Masyarakat sudah memiliki fleksibilitas untuk memilih moda transportasi sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Apakah investasi triliunan rupiah untuk menambah satu opsi lagi benar-benar sebuah prioritas yang mendesak?
Djoko memperkirakan bahwa beragam program substitusi yang ia usulkan, mulai dari reaktivasi jalur, pembangunan sekolah, perbaikan jalan pedesaan, hingga angkutan pelajar gratis, tidak akan menghabiskan anggaran hingga Rp8 triliun. Bahkan, dengan biaya yang lebih murah, manfaatnya akan jauh lebih luas dan dirasakan oleh lebih banyak orang.
Ia mencontohkan daerah Sukabumi Selatan dan Cianjur Selatan, di mana jalan-jalan sering rusak akibat banjir dan kondisi alam. Memperbaiki infrastruktur dasar di daerah-daerah seperti ini, serta menghidupkan kembali angkutan pedesaan yang sudah mati, akan memberikan dampak positif yang jauh lebih signifikan bagi kualitas hidup masyarakat.
Visi Pemprov Jabar: Mengembalikan Peradaban Transportasi
Di sisi lain, Pemprov Jabar melalui KDM tetap pada pendiriannya. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT KAI pada Senin (25/11) menunjukkan komitmen mereka. KDM menyatakan bahwa pembangunan prasarana kereta api ini adalah upaya untuk mengembalikan "peradaban transportasi terbaik di Jawa Barat."
Visi ini mencakup transportasi yang ramah lingkungan dan mampu menjangkau berbagai wilayah tanpa merusak jaringan tanah. Sebuah visi yang mulia, namun kembali lagi, pertanyaan tentang prioritas dan efektivitas anggaran tetap menjadi sorotan utama. Apakah "peradaban transportasi terbaik" harus selalu berarti yang tercepat dan termegah, atau justru yang paling merata dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat?
Debat antara mega proyek ambisius dan kebutuhan infrastruktur dasar yang mendesak ini akan terus bergulir. Di satu sisi ada janji kecepatan dan modernitas, di sisi lain ada seruan untuk lebih fokus pada kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Pilihan ada di tangan pembuat kebijakan, dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh warga Jawa Barat.
